Centre for Innovation Policy and Governance
Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) is a research-based advisory group that aspires to excel in the area of science, technology, innovation and governance.
Links
Articles
Patungan hutan ala Ferry Irwandy cuma plester luka, abai penyakit akut perlindungan hutan Indonesia yang terlalu mengalah pada industri ekstraktif, sawit dan batubara.
Negara kian lihai memakai hukum untuk mengontrol narasi. Ancaman blokir Wikimedia merupakan upaya sistematis memonopoli otoritas kebenaran digital.
Bagaimana jika ide dan editing kamu dianggap tak bernilai oleh Jaksa? Kriminalisasi Amsal Sitepu jadi alarm: tanpa standar audit kreatif, proses kreatif kini jadi sasaran empuk pasal korupsi.
Polemik THR bagi pengemudi ojol terus berulang tanpa solusi jelas, bukti negara abai mengatur hubungan kerja yang timpang.
CC BY106 MB (download)
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan transportasi daring untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online dan kurir memantik perbincangan. Pernyataan ini menarik…
Belajar dari penanganan pandemi COVID-19, transformasi digital pelayanan publik sektor kesehatan perlu ditopang oleh tata kelola data yang baik. Tanpanya, janji kemudahan akses akan sulit terpenuhi.
Penggabungan sebagian fungsi ristek ke dalam Kemendikbud, bersamaan dengan pemisahan BRIN menjadi lembaga sendiri, membawa tantangan –- bahkan masalah.
Kementerian Keuangan menganggarkan tambahan modal investasi 5 Triliun untuk Dana Abadi Penelitian di 2020. Komunitas peneliti memberikan rekomendasi bagaimana dana ini seharusnya dikelola.
Riset kami menghasilkan beberapa temuan mengenai bagaimana cara kerja mereka dalam mengamplifikasi pesan.
Keberadaan data akurat berperan penting dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi berbagai kebijakan inovasi secara menyeluruh dan terpadu.
The digital innovation hype in Indonesia can only give benefits to those who have adequate access to ICT.
Meski berpotensi mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, inovasi digital di Indonesia juga dapat memperparah ketimpangan di wilayah timur.
Sistem pelaporan aduan, seperti inisiatif pemerintah LAPOR!, tak akan sukses membangun kepercayaan jika birokrasi tidak responsif.
Complaint systems, such as the government initiative LAPOR!, will fail to build trust if bureaucracies are unresponsive.













