Jokowi resmi berkeliling dengan seragam PSI. Langkah ini bisa jadi ancaman, dan yang paling terancam adalah mereka yang dulu paling diuntungkan oleh Jokowi.
Articles on Joko Widodo
Displaying 1 - 20 of 41 articles
Keputusan Prabowo memberikan abolisi pada Tom Lembong dan amnesti pada Hasto Kristiyanto membawa babak politik baru, termasuk melemahnya bayang-bayang Jokowi.
KIM Plus yang dinahkodai Presiden Prabowo Subianto, atas dukungan Joko Widodo, memenangkan Pilkada 2024 di sejumlah wilayah besar. Ini indikasi menguatnya oligarki yang dapat mengancam demokrasi.
CC BY54.6 MB (download)
Peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-79 pada tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Merah Putih akan diselenggarakan…
Target iklim Indonesia tergolong yang paling jelek—versi koalisi lembaga penelitian global, Climate Action Tracer.
Benarkah Jokowi tidak ikut berkampanye atau berpihak ke kandidat manapun selama Pemilu 2024?
Bukan Prabowo yang mengancam demokrasi Indonesia, tapi tangan-tangan oligarki di sekitarnya, dan sekitar Jokowi.
Berdasarkan hasil hitung cepat, Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka memenangkan mayoritas suara sebesar 55%.
Inilah yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum satu hari yang terbesar dan paling kompleks di planet ini.
Pernyataan Jokowi tentang Presiden boleh berkampanye jelas menimbulkan polemik publik, membuat masyarakat bertanya-tanya kapasitas Jokowi sebagai presiden dan kepala negara.
Dua hal menonjol yang ditinggalkan Jokowi menjelang akhir kekuasaannya, yakni bergesernya karakter sang Presiden dan dinasti politik.
Propaganda media sosial yang memuat disinformasi dan ujaran kebencian berbasis identitas masih digunakan oleh pasukan siber menjelang Pemilu 2024.
Dinasti politik marak terjadi di negara demokrasi dan dianggap sebagai konsekuensi demokrasi. Namun, dampaknya juga akan merusak pilar demokrasi.
Partai politik kerap kali sulit menghindari dinasti politik. Bisakah partai lepas dari jerat ini?
Partisipasi Presiden Jokowi Widodo dalam KTT BRICS menunjukkan signifikansi daya tawar Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang menjadi mesin pertumbuhan global.
Sama dengan Australia, Indonesia sendiri juga punya kepentingan untuk menanamkan pengaruh yang lebih besar di kawasan Pasifik Selatan demi menjaga stabilitas politik di Papua.
Hasil pertemuan Jokowi dengan Putin dan Zelenskky bagi kepentingan global memang belum jelas, tapi paling tidak, dapat mengakomodir kepentingan domestik Indonesia – serta Jokowi sendiri.
Kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sangat penting. Hubungan antara pemerintah Australia dan Indonesia adalah hubungan yang rapuh.
Jokowi tak pernah menyebutkan kata emisi maupun polusi dalam pidato kenegaraan.
Kami bertanya pada para akademisi dan peneliti terkait enam menteri baru pilihan Joko Widodo dan apa yang bisa kita harapkan dari perombakan kabinet ini.
Top contributors
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Associate Lecturer, School of Government, Universitas Jendral Achmad Yani
-
Dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Peneliti di Pusat Kajian Budaya Pesisir, Universitas Negeri Semarang
-
Doktor Ilmu Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
-
PhD Candidate School of Social and Political Science, The University of Melbourne
-
Research Fellow, Indonesia Programme, S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University
-
PhD Candidate Asia Institute - The University of Melbourne, The University of Melbourne
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Honorary Senior Lecturer, Crawford School of Public Policy, Australian National University
-
Direktur, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Dosen Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro
-
Assistant Professor of Religious Studies and Literature, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Professor of Political Geography at Department of Government Studies, Universitas Lampung
-
researcher in Environmental Communication Center, Universitas Padjadjaran
-
Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute