Penindakan korupsi tak cukup hanya banyak. Publik juga menilai prosesnya: adil, transparan, dan bebas kepentingan.
Articles on Kejaksaan
Displaying all articles
Konflik antarlembaga penegak hukum menunjukkan krisis etika negara. Tanpa reformasi budaya dan etika, perseteruan serupa akan terus menggerus legitimasi negara.
Pemerintahan yang akan datang memiliki tantangan untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum dalam rangka memastikan kepastian hukum dan dampaknya terhadap pemulihan korban.
Cukup mengejutkan bahwa sebuah institusi hukum publik seperti Kejaksaan memberikan secara eksplisit adanya BMI sebagai persyaratan rekrutmen.
Di masa pandemi, pemidanaan beserta prosedurnya harus ditata ulang agar penegakan hukum dilakukan semata untuk mencegah penyebaran penyakit dan tetap menjamin HAM.
Top contributors
-
Faculty Member and Assistant Professor, Universitas Airlangga
-
Head of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB), Chairman of Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), Lecturer of Criminal Law and Criminal Justice System, Universitas Brawijaya
-
Doctoral Researcher in Public Health Law, University of Birmingham
-
PhD Student, Australian National University
-
Profesor Psikologi Sosial dan Perilaku Politik, Universitas Padjadjaran