Penindakan korupsi tak cukup hanya banyak. Publik juga menilai prosesnya: adil, transparan, dan bebas kepentingan.
Articles on Polri
Displaying all articles
Konflik antarlembaga penegak hukum menunjukkan krisis etika negara. Tanpa reformasi budaya dan etika, perseteruan serupa akan terus menggerus legitimasi negara.
Sudah ada 72 kasus penipuan umrah nasional. Agar daftar ini tak memanjang, perlindungan harus berlaku dari dua sisi sekaligus: konsumen yang lebih kritis dan sistem yang lebih mampu menjaga amanah.
Rancangan perpres penanganan terorisme harus merumuskan level ancaman dan pendekatan dalam menangani terorisme, agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antara TNI dengan Polri.
Putusan MK penting ditegaskan agar tidak disalahartikan sebagai pembenaran politik-hukum atas praktik penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.
CC BY-SA82.8 MB (download)
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) hampir selesai dibuat. RPP ini memungkinkan posisi ASN dapat dijabat oleh anggota TNI dan Polri, dan sebaliknya. Menurut…
Pembentukan Angkatan Siber bukan ide yang buruk, tetapi pembentukannya harus penuh pertimbangan, jangan sampai menjadi alat untuk membungkam publik.
Citra buruk terhadap kepolisian disebabkan banyaknya anggota maupun petinggi Polri yang melakukan pelanggaran.
Di tengah konflik berkepanjangan di Papua, tepatkah keputusan pemerintah menerjunkan TNI dan POLRI untuk mengajar di sekolah-sekolah?
Otoritas kesehatan semestinya memegang kendali penuh terhadap penanganan krisis kesehatan, sementara aparat keamanan dapat dipergunakan sesuai dengan kapasitasnya.
Tes keperawanan untuk calon polisi dan tentara perempuan bersifat seksis, menyakitkan, dan menciptakan trauma. Banyak yang menunjukkan ketidakadilan praktik tersebut.
Mulai ada gagasan mengirim lebih banyak tentara menyusul laporan kekerasan di Tembagapura, Papua. Pemerintah jangan gegabah dengan operasi militer.
Pertanyaan “apakah nyaman” saat pemerkosaan sering diajukan penyidik pada korban pemerkosaan. Pertanyaan semacam ini menempatkan penyintas pada posisi “dikorbankan berulang-ulang”.
Top contributors
-
Pengajar di Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
-
Research affiliate, University of Amsterdam
-
Researcher on politics, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Lecturer in Public Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
-
Lecturer in Public Health, St. Lawrence University
-
Independent Researcher
-
Faculty Member and Assistant Professor, Universitas Airlangga
-
Dosen dan Peneliti, Setara Institute
-
Dosen Hukum Pidana, Universitas Kristen Satya Wacana
-
Dosen Perilaku Konsumen Muslim, Universitas Jember
-
Associate professor, Universitas Indonesia
-
Profesor Psikologi Sosial dan Perilaku Politik, Universitas Padjadjaran