Kontroversi ARTJOG yang melibatkan anak Prabowo Subianto membuktikan gejala kaburnya batas antara ruang seni dan jaringan kekuasaan politik di Indonesia.
Articles on Oligarki
Displaying 1 - 20 of 26 articles
Perubahan iklim dan siklon tropis hanya menjadi pemicu banjir Sumatra. Biang keladi sebenarnya adalah pemburu rente, oligarki, dan resentralisasi kekuasaan yang sudah lama mengakar di Indonesia.
Selain memantik ketimpangan ekonomi, Negara predatoris juga merusak konsep hakiki legitimasi politik dan hukum yang mengorbankan kepentingan rakyat banyak
80 tahun HUT RI, demokrasi makin mundur, otoritarianisme ala Prabowo makin terlihat.
Desentralisasi tidak serta-merta menghasilkan demokrasi substantif pada tingkat lokal, tapi justru menjadi arena baru bagi kekuatan politik oligarkis.
Program MBG secara tidak langsung berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk memperkuat ketergantungan kelas bawah terhadap negara.
Oligarki memperburuk demokrasi Indonesia dengan menjadikan pemerintahan sebagai ‘industri’.
KIM Plus yang dinahkodai Presiden Prabowo Subianto, atas dukungan Joko Widodo, memenangkan Pilkada 2024 di sejumlah wilayah besar. Ini indikasi menguatnya oligarki yang dapat mengancam demokrasi.
Banyak daerah yang hanya menawarkan pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024. Masyarakat tidak diberikan pilihan alternatif. Ini karena dominasi elite partai politik yang memegang kuasa pencalonan.
Pembangkangan sipil tak melanggar konstitusi, karena menjadi cara rakyat untuk melawan pembuat kebijakan yang terang-terangan menjadi pembangkang konstitusi.
Antonio Gramsci adalah seorang intelektual yang menjadi sekretaris pertama Partai Komunis Italia. Ia merupakan salah satu tokoh abad ke-20 yang paling berpengaruh dalam lingkup filosofi dan teori yang…
Bukan Prabowo yang mengancam demokrasi Indonesia, tapi tangan-tangan oligarki di sekitarnya, dan sekitar Jokowi.
Dua hal menonjol yang ditinggalkan Jokowi menjelang akhir kekuasaannya, yakni bergesernya karakter sang Presiden dan dinasti politik.
Akar masalah utama sistem politik adalah ekspansi modal dan pemodal dalam ranah politik. Untuk mereduksinya, sistem pemilunya dan mekanisme pembiayaan politik dan kampanye harus dibenahi.
Jangan sampai kita memilih kaum muda yang hanya mendompleng status dari dinasti politik atau yang hanya akan membentuk oligarki.
Kepala desa menjadi aktor dominan dalam membentuk kebijakan nasional terkait desa dan memengaruhi konstelasi politik nasional, tetapi juga melahirkan polarisasi dan oligarki lokal di desa.
Dinamika kuasa yang timpang dan pemaknaan bukti yang cenderung beragam rentan membuat kebijakan malah menjadi eksklusif dan tidak berpihak pada kelompok marginal.
Tata kelola politik yang berpusat di elite dan meningkatnya halangan bagi masyarakat sipil semakin mempersulit warga Asia Tenggara di tengah krisis.
Kasus korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo mengungkap kejanggalan ekpsor benur dan indikasi oligarki kebijakan ini.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menjadi ikon bagi masyarakat sipil Indonesia dan pembela kepentingan publik yang teguh.
Top contributors
-
Indonesianists | Research Fellow at the research centre Geopolitica.info | Lecturer, Universitas Diponegoro
-
Dosen, Universitas Negeri Medan
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Associate Professor on Population and Social Research, Mahidol University
-
PhD Student in Sociology, The University of Melbourne
-
Associate researcher, Centre Asie du sud-est (CASE), École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
-
Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Associate Director, Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne
-
Senior Lecturer, Politics and Security Studies, Murdoch University
-
Researcher, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK) and Assistant lecturer, Indonesia Jentera School of Law, Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
-
Dosen, Universitas Diponegoro
-
Assistant Professor of Religious Studies and Literature, Faculty of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer in Politics and International Relations, University of Auckland, Waipapa Taumata Rau