Sehebat apapun sosok seorang menteri keuangan, yang bertugas tetap harus mengikuti arahan dan kebijakan presiden sebagai orang nomor satu negara. Riset membuktikan, pergantian nakhoda fiskal harus dibarengi perbaikan kebijakan.
Articles on Prabowo
Displaying 1 - 20 of 57 articles
Ketika negara gagal menjamin keselamatan warga, masyarakat dapat melihat pemerintah sebagai ancaman terhadap keamanan manusia dan menuntut negara bertanggung jawab.
Ungkapan ‘ndasmu’ dan ‘londo ireng’ oleh presiden menunjukkan bahwa makna ujaran ditentukan oleh pengucapnya—baik sebagai strategi pengalihan isu maupun penjelas batas terhadap pengkritik.
Memangkas potongan aplikator cuma solusi instan dari sekian banyak pekerjaan rumah menciptakan keadilan bagi 7 juta driver ojek online dan puluhan juta pekerja informal lainnya.
Keberhasilan program PLTS 100GW bergantung pada tata kelola kelembagaan dan pendanaan, termasuk kepastian kebijakan, koordinasi, skema pembiayaan, pelibatan masyarakat
Mengapa pemerintah memilih membangun puluhan ribu koperasi baru ketika pekerjaan rumah pada koperasi yang sudah ada belum selesai?
Momen HUT Kemerdekaan ke-81 ini seharusnya mengingatkan negara untuk mengevaluasi kebijakan yang kebablasan mengintervensi pasar, seperti koperasi desa merah putih, MBG, hingga Danantara.
CC BY35.8 MB (download)
Fenomena tokoh publik dan figur politik yang mengumpat di ruang publik kerap memicu kontroversi. Secara norma sosial, tindakan ini dianggap tidak etis dan bahkan sering melekat pada cap negatif. Seakan-akan…
Label ‘londo ireng’ oleh Prabowo terhadap media adalah salah satu bentuk ancaman sekaligus represi yang dilakukan penguasa secara terang-terangan dan sistemik.
Umpatan “londo ireng” Prabowo terhadap jurnalis dan LSM menceminkan bagaimana penguasa memandang pengkritiknya.
Negara kerap lakukan ‘blame avoidance’ untuk mendiskreditkan pengkritik. Ini dapat berujung pada ‘chilling effect’: rakyat enggan bersuara.
Banyak pejabat yes-man di pemerintahan Prabowo, membuat Presiden tak menerima info secara utuh. Akibatnya, kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan realitas.
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) berhenti total 2023. Padahal, hampir setengah layanan berada di wilayah rawan kekeringan. Presiden Prabowo Subianto mestinya menjadikan ini program prioritas, bukan hanya MBG dan Kopdes.
Bukan sekadar komoditas, kelapa sawit sudah diposisikan sebagai simbol nasionalisme atau palm-nationalism atau sawitisasi.
Membebaskan ruang udara Indonesia akan menjadi ujian sikap politik luar negeri era Prabowo.
Prabowo siap damaikan AS - Iran, tapi publik sangsi. Apakah langkah mendadak ini berani atau sekadar pencitraan di tengah ketergantungan ekonomi kita pada negara maju?
Persoalan suhu panas di permukiman tidak bisa diselesaikan dengan mengganti atap (gentengisasi). Solusi alternatif lebih murah dan efektif adalah teknologi atap dingin seperti cat reflektif, ditambah penanaman pohon dan menambah ruang hijau.
Lumpur dan sedimen sisa banjir sering dibuang kembali ke sungai, padahal praktik ini membuat sungai semakin dangkal dan memperbesar risiko banjir berulang.
Pemerintah harus benahi MBG jika ingin menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola duit negara yang naik jadi Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang.
Indonesia tidak lagi bebas siklon tropis. Kita membutuhkan sistem peringatan dini serta mitigasi bencana yang lebih serius.
Top contributors
-
Dosen Departemen Administrasi Publik, Universitas Airlangga
-
Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Lecturer of Environmental Health, Universitas Gadjah Mada
-
Professor of Conservation Biology, Universitas Indonesia
-
Senior Researcher in Economics Development, Food Security and Nutrition, Sustainable Agri-food System, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas, Universitas Jenderal Soedirman
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia
-
Associate Professor of Political Science, National University of Singapore
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Research Analyst, Nanyang Technological University
-
Researcher, Indonesia Jentera School of Law
-
Mahasiswa Doktoral Fakultas Studi Islam di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
-
Institute for Advanced Research (IFAR) Atma Jaya and EDGS Northwestern University
-
Lecturer, Universitas Padjadjaran
-
Dosen Hukum Pemilu, Universitas Indonesia