Momen HUT Kemerdekaan ke-81 ini seharusnya mengingatkan negara untuk mengevaluasi kebijakan yang kebablasan mengintervensi pasar, seperti koperasi desa merah putih, MBG, hingga Danantara.
Articles on Prabowo-Gibran
Displaying all articles
Variabel-variabel seperti kondisi geopolitik, perkembangan teknologi, faktor lingkungan, ancaman perang dan wabah penyakit sudah tak bisa lagi disepelekan.
Rezim Prabowo mencerminkan politik yang maskulin dan paternalistik. Ini terwujud dalam penguatan militerisme, pemerintahan antikritik, dan kebijakan gender simbolis.
CC BY73.5 MB (download)
Satu tahun memerintah, Prabowo kerap menelurkan kebijakan publik didominasi kepentingan elite, minim pijakan riset ilmiah dan pemikiran kritis.
80 tahun HUT RI, demokrasi makin mundur, otoritarianisme ala Prabowo makin terlihat.
CC BY66.9 MB (download)
Apakah program Makan Bergizi Gratis Prabowo dirancang sebagai program kesehatan publik atau sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi?
Pemerintah perlu menata ulang bagaimana sistem komunikasi kebijakan publik yang transparan, terarah, dan bermuatan informasi secara jelas kepada masyarakat.
Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) oleh Prabowo menyisakan pertanyaan sekaligus memberikan harapan tentang arah tata kelola ekosistem ilmu pengetahuan.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dipimpin tiga akademisi membawa harapan baru untuk membuat gebrakan reformasi pendidikan tinggi dan membangun iklim riset yang berkualitas.
Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, Prabowo-Gibran mencanangkan sejumlah rencana kebijakan yang perlu dikawal bersama penerapannya. Berikut rangkuman bagian pertama:
Masyarakat harus mengawasi lebih jeli berjalannya pemerintahan ke depan, terutama dalam hal penegakkan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Lanskap ancaman siber berkembang dengan cepat, Prabowo-Gibran harus memperkuat tiga pilar utama keamanan siber: infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi.
Rentetan serangan siber terjadi belakangan menunjukkan pertahanan siber Indonesia sangat rentan. Rezim baru perlu memahami peta ancaman sebelum menyiapkan strategi keamanan siber yang lebih andal.
Ada banyak upaya untuk mewujudkan digitalisasi birokrasi, namun pemerintah perlu berpikir lebih holistik dan peka terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASN akar rumput.
Keanekaragaman hayati di ambang kritis. Ini menjadi PR besar bagi pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk menyusun strategi konservasi yang inklusif dan berkelanjutan.
CC BY65.5 MB (download)
Penambahan jumlah kementerian dapat menyebabkan kekuasaan yang tidak terbatas, potensi tumpang-tindih kebijakan, pembengkakan anggaran, dan makin terbukanya ruang kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Program makan bergizi gratis digadang-gadang pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai solusi untuk mengatasi stunting. Bagaimana cara agar penyelenggaraan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran?
Kabinet yang gemuk menuntut adanya peran analis kebijakan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan antara keinginan rakyat dengan pemerintah.
Top contributors
-
Assistant Professor, Cyber Security, Monash University
-
Assistant Professor, Cyber Security, Monash University
-
Associate Professor in Digital Strategy and Data Science, Monash University
-
Dosen Psikologi, Universitas Atma Jaya Makassar
-
Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
-
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Postdoctoral research fellow, University of Wisconsin-Madison
-
Lecturer at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada
-
Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas, Universitas Jenderal Soedirman
-
Dean, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, IPB University
-
Research Officer, College of Asia and the Pacific, Australian National University
-
Lecturer, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
Researcher at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Centre for Strategic and International Studies, Indonesia
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Direktur Eksekutif, The Indonesian Institute
