Keberhasilan program PLTS 100GW bergantung pada tata kelola kelembagaan dan pendanaan, termasuk kepastian kebijakan, koordinasi, skema pembiayaan, pelibatan masyarakat
Articles on Transisi energi yang adil
Displaying all articles
NTT terancam kekeringan dan krisis air akibat El Niño. Kembali beroperasinya izin tambang semakin memperburuk keadaan.
Kegagalan senilai $20 miliar dolar AS dalam upaya penanggulangan perubahan iklim: rencana unggulan untuk menghentikan penggunaan batu bara di Indonesia belum berhasil menutup satu pun pembangkit listrik.
Konsumen di beberapa negara sudah mulai menikmati listrik gratis ketika sumber energi terbarukan menghasilkan kelebihan daya. Sementara Indonesia masih bergulat dengan isu mati listrik atau listrik padam.
Setelah blackout Sumatra, kini terjadi pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Masyarakat waswas akan terjadinya ‘blackout’ massal.
Potensi besar energi terbarukan desa disia-siakan. Transisi energi belum memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat desa.
Risiko kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng akibat program B50 akan menambah beban perempuan di aspek konsumsi.
Transisi energi harus adil, tapi apakah kita sudah memahami makna keadilan bagi masyarakat Indonesia?
Jika tak bisa memenuhi aspek berkeadilan, maka proyek transisi energi yang digembar-gemborkan ‘hijau’, tak ada bedanya dibandingkan proyek energi kotor lainnya.
Program JETP senilai Rp338,2 triliun belum memberikan hasil signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa dana tersebut dialihkan untuk studi kelayakan dan kepentingan donor, bukan energi hijau lokal.
Dari dapur, perempuan di Poso membangun gerakan untuk memperjuangkan nasib masyarakat di sekitar Danau Poso.
Minyak bumi bukanlah komoditas biasa – ia membentuk politik di seluruh dunia.
Sumber air di Manggarai, NTT terancam ekspansi tambang mangan. Ini memerlukan konsolidasi internal kelembagaan lokal untuk mentransformasi tradisi menjadi aturan yang diakui.
Jika negara-negara pengekspor batu bara terbesar melarang pembukaan tambang batu bara baru, mereka dapat mendorong peralihan ke energi terbarukan – dan mendapatkan manfaat dari hal tersebut.
Perlu adanya konsistensi kebijakan dan jaminan kepastian hukum terhadap EBT termasuk fasilitas insentif dan penugasan BUMN sebagai penggerak transisi energi nasional
Indonesia menghadapi kesenjangan besar dalam pendanaan untuk menghadapi krisis iklim. Sementara itu, bantuan dana iklim global yang sudah tersedia pun belum benar-benar mengalir sampai ke tapak.
Rencana pembangunan Papua berisiko mengulang kegagalan sebelumnya. Suara pemerintah daerah perlu lebih dilibatkan, orang asli Papua layak berpartisipasi. Memberdayakan orang Papua dengan ekonomi yang dekat dengan mereka justru jauh lebih menguntungkan Indonesia.
Geotermal berpotensi menjadi pembangkit baseload pengganti batu bara. Namun, proyek ini banyak mendapat penolakan warga karena konflik lahan dan mencemari air.
Pembahasan mengenai green job masih menjadi sub pembahasan dalam dokumen kebijakan yang masih cenderung makro tanpa turunan kebijakan teknis yang komprehensif.
Top contributors
-
Program Manager Policy and Strategic Litigation, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Etnografer, Universitas Indonesia
-
Direktur Eksekutif, Institute for Essential Services Reform
-
Peneliti dan Pendiri Lingko Hijau
-
Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
-
Asisten Riset, Universitas Gadjah Mada
-
Deputy Director of Policy+, Master of Public Policy at the University of Oxford, Policy+
-
Professor of Transport Technology and Sustainability, Swinburne University of Technology
-
Assistant researcher, Universitas Negeri Semarang
-
Professor of the Politics of Development, University of Oxford
-
Executive Director, Bahana
-
Assistant Professor, Universitas Indonesia
-
Director of Research and Innovation, School of International Studies, Macquarie University
-
PhD Candidate in Environmental Policy, Macquarie University
-
Director of Research and Innovation, Institute for Essential Services Reform