Articles on Transisi energi
Displaying 1 - 20 of 73 articles
CC BY49.3 MB (download)
Berada di zona khatulistiwa membuat Indonesia memiliki modal sinar matahari yang melimpah. Namun keterbatasan infrastruktur dan ketidakpastian regulasi membuat energi surya belum bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Para perempuan pembatik harus melewati proses panjang pembuatan batik mulai dari menjemur, memilah bahan, hingga risiko gagal warna yang luput dari sorotan.
Indonesia tidak akan mampu membangun industri hijau jika tiap sektor masih jalan masing-masing
Keberhasilan program PLTS 100GW bergantung pada tata kelola kelembagaan dan pendanaan, termasuk kepastian kebijakan, koordinasi, skema pembiayaan, pelibatan masyarakat
Pengolahan sampah menjadi biogas komunal mengurangi beban TPA dan menyediakan energi mandiri. Keberhasilannya bergantung pada tata kelola masyarakat serta operasional dan perawatan yang rutin.
Transisi energi bisa dimulai dari tingkat lokal, tidak selalu harus proyek skala besar.
Sebagian besar emisi karbon berasal dari perusahaan dan sektor industri berbasis bahan bakar fosil (seperti minyak, gas, batu bara, dan semen), sehingga perubahan perilaku individu saja—misalnya membawa tumbler—tidak cukup menyelesaikan masalah.
Tanpa standar yang jelas, pengguna akan sulit membedakan antara komitmen lingkungan yang serius dan promosi hijau yang dangkal.
Kegagalan senilai $20 miliar dolar AS dalam upaya penanggulangan perubahan iklim: rencana unggulan untuk menghentikan penggunaan batu bara di Indonesia belum berhasil menutup satu pun pembangkit listrik.
Konsumen di beberapa negara sudah mulai menikmati listrik gratis ketika sumber energi terbarukan menghasilkan kelebihan daya. Sementara Indonesia masih bergulat dengan isu mati listrik atau listrik padam.
Potensi besar energi terbarukan desa disia-siakan. Transisi energi belum memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat desa.
Risiko kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng akibat program B50 akan menambah beban perempuan di aspek konsumsi.
Pertemuan iklim di Santa Marta menunjukkan bahwa banyak negara ingin melanjutkan rencana untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, sekali dan untuk selamanya.
Krisis minyak global memaksa Indonesia untuk terus melakukan transformasi energi nasional. Salah satu opsi yang potensial dan rasional adalah EV.
Pengawasan dan kepastian pasokan terhadap badan usaha perlu ditingkatkan agar pemerintah tidak kecele dari aksi swasta yang lebih memilih mengekspor ketika harga sedang tinggi.
Ada narasi “kebangkitan batu bara” pasca serangan ke Iran, data menunjukkan sebaliknya penggunaan batu bara dan gas justru turun, sementara energi terbarukan meningkat.
Pengembangan geotermal di Indonesia picu berbagai dampak buruk dan pelanggaran HAM yang merugikan warga lokal. Namun, pemerintah dan perusahaan justru mengabaikannya.
Pemerintah perlu memikirkan pendekatan lanjutan yang berkeadilan bagi masyarakat menengah ke bawah yang tidak memiliki kemewahan untuk WFH
Transisi energi harus adil, tapi apakah kita sudah memahami makna keadilan bagi masyarakat Indonesia?
Jika tak bisa memenuhi aspek berkeadilan, maka proyek transisi energi yang digembar-gemborkan ‘hijau’, tak ada bedanya dibandingkan proyek energi kotor lainnya.


















