Putusan MK terkait penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan kemenangan kecil, tetapi tidak cukup menjamin kebebasn berekspresi.
Articles on UU ITE
Displaying all articles
Indonesia belum memiliki regulasi yang dapat mendorong tanggung jawab detail platform media sosial untuk memitigasi penyebaran konten ilegal.
Indonesia berada di urutan 64 dalam daftar negara dalam Indeks Negara Hukum.
Dengan adanya KUHP baru, jelas bahwa kebebasan ruang sipil semakin menyempit dan mengkhawatirkan.
Sextortion merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual online yang paling marak di Indonesia. Tapi sudah cukup kuatkah payung hukum penaganannya di Indonesia?
Kritik konsumen yang kasar memang salah, tapi tidak termasuk dalam definisi penghinaan dan tidak ada unsur penjatuhan reputasi.
Media digital membuka ruang baru partisipasi politik, terutama untuk kelompok Generasi Milenial dan Z. Sayangnya, pemerintah cenderung menghadapi aktivisme generasi muda menggunakan represi.
Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan.
Kami berbicara dengan dua peneliti politik untuk mendalami preferensi anak muda jelang pemilu 2024.
Polisi virtual hadir di tengah kondisi negara hukum Indonesia yang problematik. Alih-alih menciptakan ketertiban, kehadiran mereka justru mengancam kebebasan warga negara.
Dua hal penting tentang dengan ujaran kebencian yang perlu dipertimbangkan guna memperbaiki UU ITE: jenis-jenis ujaran kebencian yang bisa dipidana dan faktor-faktor dalam menjatuhkan hukuman.
Kami ngobrol dengan Usman Hamid, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, tentang penyalahgunaan UU ITE dan bagaimana warga negara bisa mendorong revisi hukumnya.
Pernyataan Jokowi meminta kritik meragukan mengingat adanya ancaman pasal karet terhadap pengkritik.
Batasan definisi ujaran kebencian di Indonesia terlalu luas. Ada pula asumsi unggahan seseorang di medsos pribadi bisa berdampak sangat besar.
Mengingat dimensi kekerasan seksual yang melekat dalam kasus bekas mahasiswa di Surabaya, kepolisian seharusnya menggunakan KUHP.
Pemilik data bisa menggugat peretas dan pengelola data pribadi. Namun, ketiadaan pengaturan yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat masalah tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.
Penelitian menunjukkan bagaimana pengadilan-pengadilan daerah melakukan terobosan-terobosan untuk menghadapi keperkasaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.
Top contributors
-
Research Fellow at Centre for Trusted Internet and Community, National University of Singapore
-
Lecturer, Indonesia Jentera School of Law
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Executive Director, Institute for Criminal Justice Reform
-
Professor of Information Technology Law, Universitas Padjadjaran
-
Peneliti, PR2Media
-
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia
-
Lecturer in Political Science, Universitas Brawijaya
-
Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada
-
Peneliti, Amnesty International Indonesia
-
Lecturer at Department of Communication Science Universitas Gadjah Mada; Researcher at Center for Digital Society; PhD student at The Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology Leiden University, Universitas Gadjah Mada
-
Research fellow, Indonesia Judicial Research Society
-
Research fellow, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
-
PhD student at the School of Journalism, Media, and Communication, University of Sheffield
-
Assistant Professor, Universitas Muhammadiyah Jakarta