PDIP Desak Negara Akui Kudatuli sebagai Pelanggaran HAM Berat: 30 Tahun Para Korban Menanti Keadilan
Desakan agar peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat kembali mengemuka bertepatan dengan peringatan 30 tahun tragedi tersebut. Tuntutan itu disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam rangkaian peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026). PDIP menyebut para korban dan keluarga korban peristiwa Kudatuli belum memperoleh keadilan dari negara sampai hari ini. Kepala Bidang Sejarah DPP PDIP B














