AFU.id

Indeks Berita

Gugatan Kandas, Roy Suryo Pertimbangkan Praperadilan Keempat

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mempertimbangkan untuk mengajukan praperadilan keempat setelah permohonan praperadilan ketiganya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mempertahankan status tersangkanya dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kuasa hukumnya, Abdul Ghofur Sangadji, mengkritik putusan hakim yang dinilai tidak membahas pokok permohonan dan hanya berfokus pada aspek formil, serta menyatakan bahwa keterangan saksi ya

Gugatan Kandas, Roy Suryo Pertimbangkan Praperadilan Keempat

Dikawal Ketat TNI, Kejari Geledah Dinkes Banjar: Sita 48 Dokumen dan Alat Bukti Elektronik

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar menggeledah Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (20/7/2026), dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Tipe D Gambut dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut. Dari penggeledahan yang berlangsung sekitar tujuh jam itu, penyidik menyita 48 dokumen dan satu alat bukti elektronik untuk kepentingan penyidikan. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten

Dikawal Ketat TNI, Kejari Geledah Dinkes Banjar: Sita 48 Dokumen dan Alat Bukti Elektronik

Dari Persib Bandung ke Pos Indonesia, Ini Profil Iskandar Kunaefi

Muhammad Iskandar Kunaefi resmi dilantik sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) menggantikan Daud Joseph, dengan masa jabatan yang berlaku hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima. Iskandar, yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang logistik, investasi, dan pengelolaan aset, diharapkan dapat memimpin transformasi perusahaan dan memperkuat tata kelola dalam menghadapi tantangan industri logistik yang semakin kompetitif. Sebelumnya, ia juga menjabat di berb

Dari Persib Bandung ke Pos Indonesia, Ini Profil Iskandar Kunaefi

Pos Indonesia Tunjuk Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama Gantikan Daud Joseph

PT Pos Indonesia (Persero) resmi menunjuk M. Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama menggantikan Daud Joseph yang mengundurkan diri efektif sejak 30 Juni 2026. Pergantian pucuk pimpinan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 343 Tahun 2026 dan SK.120/DI-DAM/DO/2026 yang ditandatangani pada 15 Juli 2026. Penunjukan itu menjadi bagian dari langkah pemegang saham untuk memastikan kesinambungan pengelolaan perusahaan di tengah transformasi bisnis yang sedang berlangsung. Se

Pos Indonesia Tunjuk Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama Gantikan Daud Joseph

Siapa Oegroseno? Eks Wakapolri dan Dewan Penasihat Timnas Anies-Imin yang Mengaku Dikriminalisasi dalam Kasus Lahan Sepolwan

Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol (Purn.) Oegroseno, menjadi sorotan setelah menerima undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri terkait dugaan korupsi hibah lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan pengadaan lahan di Lembang. Oegroseno menganggap pemanggilan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambilnya lebih dari 15 tahun lalu, dan mempertanyakan dasar hukum penyelidikan yang dilakukan, meskipun ia berkomit

Siapa Oegroseno? Eks Wakapolri dan Dewan Penasihat Timnas Anies-Imin yang Mengaku Dikriminalisasi dalam Kasus Lahan Sepolwan

OTT Bupati Lombok Barat, KPK Amankan 19 Orang dan Bawa 7 ke Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 19 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (20/7/2026). Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini termasuk di antara pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi bermula dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berkembang menjadi peristiwa tangkap tangan. Penangkapan ini menjadi perkembangan baru setelah KPK sebelumnya hanya mengonfirmasi bupati terjaring OTT. Lal

OTT Bupati Lombok Barat, KPK Amankan 19 Orang dan Bawa 7 ke Jakarta

Eks Wakapolri Oegroseno Pertanyakan Dasar Pengusutan Kasus Lahan Sepolwan: Upaya Kriminalisasi

Kasus dugaan korupsi hibah tanah dan bangunan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Tangerang Selatan dan Lembang sedang diselidiki oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, dengan fokus pada pengumpulan data dan fakta. Munculnya nama mantan Wakapolri Komjen (Purn.) Oegroseno sebagai saksi dalam penyelidikan ini tidak dibenarkan atau dibantah oleh pihak kepolisian, yang menegaskan bahwa tidak ada upaya kriminalisasi dalam proses tersebut. Oegroseno sendiri mengaku akan

Eks Wakapolri Oegroseno Pertanyakan Dasar Pengusutan Kasus Lahan Sepolwan: Upaya Kriminalisasi

Mabuk dan Positif Narkoba, Pria Tembak Sekuriti dan WN Maroko di Bar Canggu

Polisi menetapkan HSH (49) sebagai tersangka penembakan yang melukai seorang petugas keamanan dan warga negara Maroko di sebuah bar kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Pria asal Cipete, Jakarta Selatan, itu diduga melepaskan tembakan ketika terlibat keributan pada Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 02.50 Wita. Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menyebut tersangka sedang mabuk dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Pemeriksaan urine juga menunjukkan HSH positif THC, MDMA, dan amfetamin. P

Mabuk dan Positif Narkoba, Pria Tembak Sekuriti dan WN Maroko di Bar Canggu

DJP Libatkan Babinsa-Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, Komisi I DPR: Jangan Bikin Wajib Pajak Takut

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak berdasarkan Surat Edaran terbaru, namun Komisi I DPR mengingatkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, meminta penjelasan jelas mengenai tujuan dan batas tugas aparat di lapangan untuk memastikan keterlibatan mereka tidak menjadi tekanan bagi wajib pajak, serta menyarankan agar DJP melakukan sosialisasi kepada wajib pajak besar s

DJP Libatkan Babinsa-Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, Komisi I DPR: Jangan Bikin Wajib Pajak Takut

Polisi Pengasuh Ponpes di Wonogiri, Jadi Tersangka Kekerasan Seksual dan Terancam Dipecat

Pengasuh sekaligus pendiri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Wonogiri, Bripka EJ (37), ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap perempuan berusia 19 tahun. Pria yang juga bertugas sebagai anggota Polres Wonogiri itu diduga mengirimkan foto bagian intim serta melakukan panggilan video bermuatan seksual kepada korban. Korban merupakan putri dari rekan kerja tersangka di lingkungan kepolisian. Bripka EJ telah ditahan sejak Sabtu (18/7/2026) dan terancam

Polisi Pengasuh Ponpes di Wonogiri, Jadi Tersangka Kekerasan Seksual dan Terancam Dipecat

Komisi I DPR RI Restui Hibah Kapal Induk dari Italia Berusia 40 Tahun Bernilai Rp1,1 Triliun

Komisi I DPR RI telah menyetujui hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia yang berusia sekitar 40 tahun dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun, dan keputusan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Meskipun seluruh fraksi memberikan persetujuan, mereka menekankan pentingnya perencanaan anggaran untuk memastikan kapal dapat beroperasi setelah diterima, serta mendesak pemerintah untuk merancang peran khusus kapal dalam sistem pertahanan Indonesia. Ketua Komisi I, Utut Adianto, juga mendorong p

Komisi I DPR RI Restui Hibah Kapal Induk dari Italia Berusia 40 Tahun Bernilai Rp1,1 Triliun

Unesa Nonaktifkan Enam Mahasiswa usai Dugaan Kekerasan Verbal terhadap 26 Korban, Begini Kronologinya

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menonaktifkan enam mahasiswa dari seluruh kegiatan akademik dan aktivitas kampus setelah melakukan kekerasan verbal terhadap mahasiswi dan dosen melalui grup WhatsApp. Ketua Satgas PPK Unesa, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, mengatakan penonaktifan dilakukan agar pemeriksaan berjalan secara independen dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Selama proses berlangsung, para terlapor hanya diperbolehkan memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan p

Unesa Nonaktifkan Enam Mahasiswa usai Dugaan Kekerasan Verbal terhadap 26 Korban, Begini Kronologinya

Anggaran Kemenkes Rp12,3 Triliun Diblokir, Serapan Jeblok ke 42,9 Persen

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalami penurunan signifikan dalam serapan anggaran, hanya mencapai 42,9 persen pada tahun 2025, yang dinyatakan sebagai yang terendah dalam sejarah kementerian tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pemblokiran anggaran sebesar Rp12,3 triliun oleh Kementerian Keuangan menjadi penyebab utama rendahnya realisasi tersebut, terutama pada pos pelayanan kesehatan. Ia mengkritik waktu pembukaan blokir yang terlalu mendekati akhir tahun, m

Anggaran Kemenkes Rp12,3 Triliun Diblokir, Serapan Jeblok ke 42,9 Persen