AFU.id

Indeks Berita

Akui Rumah Sentul Miliknya, Febrie Berpotensi Kena Sanksi Berat hingga Dicopot karena Tak Masuk LHKPN

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah berpotensi dikenai hukuman disiplin berat apabila rumah di Sentul yang diakuinya sebagai milik pribadi terbukti sengaja tidak dilaporkan secara lengkap dan benar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sanksi bagi pejabat pimpinan tinggi dapat berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Namun, sanksi tersebut tidak berlaku otomatis dan harus didahulu

Akui Rumah Sentul Miliknya, Febrie Berpotensi Kena Sanksi Berat hingga Dicopot karena Tak Masuk LHKPN

Kejagung Buka Alasan Kejati Kumpulkan Data SPPG: Telusuri Titik Fiktif Terkait Tersangka

Kejaksaan Agung mengungkap alasan sejumlah Kejaksaan Tinggi diminta mengumpulkan data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Pendataan dilakukan untuk memeriksa laporan mengenai dugaan titik SPPG fiktif, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan tersangka perkara korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan permintaan tersebut berasal dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung sebagai tindak lanjut atas lapor

Kejagung Buka Alasan Kejati Kumpulkan Data SPPG: Telusuri Titik Fiktif Terkait Tersangka

Alih-alih Jawab Kritik MBG, Prabowo: Perut Rakyat Lapar Itu Penting

Presiden Prabowo Subianto kembali merespons kritik Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia Fathimah Azzahra terkait prioritas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tanpa menyebut nama, Prabowo menyinggung pihak yang disebutnya sebagai “segelintir elite di Jakarta” yang dinilai menganggap persoalan kelaparan bukan hal utama. “Ada segelintir elite di Jakarta berpendapat bahwa perut lapar itu tidak penting, saya berbeda. Ada rakyat Indonesia yang lapar, itu penting bagi saya,” ujar Prabowo saat meresmi

Alih-alih Jawab Kritik MBG, Prabowo: Perut Rakyat Lapar Itu Penting

Harga Mobil Kopdes Diduga Digelembungkan, Potensi Rente Tembus Rp5,5 Triliun

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan 80.000 mobil pikap untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan potensi rente mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun. Penelitian ICW menunjukkan bahwa harga pembelian PT Agrinas Pangan Nusantara sebesar Rp255 juta per unit jauh lebih tinggi dibandingkan harga wajar sekitar Rp185 juta hingga Rp194 juta berdasarkan harga pasar. ICW berencana melaporkan temuan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Harga Mobil Kopdes Diduga Digelembungkan, Potensi Rente Tembus Rp5,5 Triliun

Kebakaran TPA Jatiwaringin Padam Setelah 10 Hari, Seluruh Pengungsi Sudah Pulang

Kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah berlangsung selama 10 hari. Api yang membakar sekitar 15 hektare area utama TPA kini telah terkendali dan memasuki tahap pendinginan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama tim gabungan yang sejak awal menangani kebakaran, mulai dari laporan pertama p

Kebakaran TPA Jatiwaringin Padam Setelah 10 Hari, Seluruh Pengungsi Sudah Pulang

Prabowo Ultimatum TNI, Polri, dan Jaksa Berbenah: Rakyat Tak Mau Korupsi

Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada seluruh aparatur negara agar segera berbenah dan melakukan introspeksi. Pesan itu ditujukan kepada birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jajaran Kejaksaan agar tidak mengabaikan amanah rakyat dan menjauh dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan jabatan. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026). Dalam kes

Prabowo Ultimatum TNI, Polri, dan Jaksa Berbenah: Rakyat Tak Mau Korupsi

Prabowo Akui MBG Disusupi Banyak Maling, TNI-Polri Jangan Ikut Minta Setoran

Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta TNI serta Polri untuk ikut mengawasi tanpa meminta setoran dari pengelola. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mendorong masyarakat untuk melaporkan penyelewengan melalui media sosial, termasuk TikTok, guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilaku

Prabowo Akui MBG Disusupi Banyak Maling, TNI-Polri Jangan Ikut Minta Setoran

Sidang Bos Blueray Cargo Bongkar Setoran Rp21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama

Dugaan aliran uang sebesar Rp21 miliar kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, mencuat dalam sidang pembacaan putusan perkara suap impor barang yang menjerat pimpinan Blueray Cargo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (10/7/2026). Informasi tersebut diungkap majelis hakim saat membacakan pertimbangan putusan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan selama persidangan. Majelis hakim menyebut keterangan sejumlah saksi, di ant

Sidang Bos Blueray Cargo Bongkar Setoran Rp21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama

Jampidsus Klaim Kantongi 47 Nama di Kasus Korupsi MBG, Penyidikan Terus Berjalan

Sebanyak 47 nama kini masuk radar Kejaksaan Agung dalam penyidikan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah polemik yang menyeret namanya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memastikan penyidikan tetap berjalan dan seluruh pihak yang diduga terlibat masih terus didalami. Febrie menjelaskan, bertambahnya jumlah nama yang didalami tidak serta-merta menunjukkan seluruhnya telah terbukti melakukan tindak pidana. Menurutnya, penyidik masih menelusur

Jampidsus Klaim Kantongi 47 Nama di Kasus Korupsi MBG, Penyidikan Terus Berjalan

Tak Masuk LHKPN, KPK Duga Rumah Sentul Febrie Atas Nama Nominee

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, di Sentul tercatat atas nama nominee dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Penelusuran KPK mengindikasikan bahwa rumah tersebut telah lama menjadi milik pribadi Febrie, yang juga mengklaim adanya uang dan emas batangan senilai besar ditemukan saat penggeledahan terkait penyidikan kasus korupsi. Meskipun Febrie menyatakan bah

Tak Masuk LHKPN, KPK Duga Rumah Sentul Febrie Atas Nama Nominee

BPJS Kesehatan Tekor Setiap Bulan, Dana Talangan Rp20 Triliun Masih Terganjal Regulasi

Pemerintah masih terhambat regulasi dalam pencairan dana talangan Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan, meskipun telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa perlu ada Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset dan Liabilitas untuk memfasilitasi pencairan tersebut, yang diharapkan dapat selesai dalam satu hingga dua bulan. BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp2 triliun setiap bulan akibat rasio klaim yang mencapai 108 persen, dengan

BPJS Kesehatan Tekor Setiap Bulan, Dana Talangan Rp20 Triliun Masih Terganjal Regulasi