AFU.id

Indeks Berita

Indonesia Tidak Punya Potas, Pemerintah Jajaki Saham Tambang Belarus untuk Amankan Bahan Baku Pupuk

Indonesia tidak memiliki sumber daya potas, salah satu bahan baku utama pupuk. Kondisi ini membuat pemerintah berupaya mengamankan akses langsung ke sumber bahan baku tersebut dengan menjajaki kepemilikan saham di tambang potas di Belarus. Melalui PT Pupuk Indonesia, pemerintah saat ini tengah melakukan uji tuntas atau due diligence untuk masuk dalam pengembangan tambang potas di negara tersebut. Langkah ini ditempuh agar pasokan bahan baku pupuk tidak sepenuhnya bergantung pada impor. Menteri K

Indonesia Tidak Punya Potas, Pemerintah Jajaki Saham Tambang Belarus untuk Amankan Bahan Baku Pupuk

Polisi Bongkar Perdagangan 4.000 Benih Lobster Ilegal, Empat Tersangka Diciduk

Polisi bongkar praktik perdagangan ilegal 4.000 benih bening lobster (BBL) tanpa izin usaha di Kabupaten Pangandaran. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka yang diduga menjalankan bisnis ilegal tersebut sejak 2024. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Edi Rahmat Mulyana mengatakan keempat tersangka berinisial HS, HR, BL, dan AS. Edi menjelaskan HS berperan sebagai pemilik usaha sekaligus pihak yang mengendalikan seluruh kegiatan. HR bertuga

Polisi Bongkar Perdagangan 4.000 Benih Lobster Ilegal, Empat Tersangka Diciduk

Uang Hari Tua Pekerja Masih Kena Pajak, DJP: Negara Belum Mampu

Pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT pekerja masih dikenai pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menyebut negara belum mampu menghapus sepenuhnya pajak JHT karena kondisi APBN masih defisit. Pernyataan itu disampaikan Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Pusat Kementerian Keuangan, Eddy Triono, saat menjawab kemungkinan penghapusan pajak pencairan JHT seperti yang berlaku di Malaysia dan Singapura.

Uang Hari Tua Pekerja Masih Kena Pajak, DJP: Negara Belum Mampu

Anggaran Riset Nasional Naik Rp4 Triliun, DPR Sebut Idealnya Rp7-8 Triliun

Tambahan anggaran riset nasional sebesar Rp4 triliun pada 2026 dinilai belum ideal. DPR menyebut kebutuhan anggaran riset seharusnya berada di kisaran Rp7 triliun hingga Rp8 triliun agar mampu menjawab kebutuhan banyak sektor. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan riset nasional tidak bisa dibiayai secara terbatas karena mencakup banyak bidang strategis.

Anggaran Riset Nasional Naik Rp4 Triliun, DPR Sebut Idealnya Rp7-8 Triliun

Usai Regulasi BUMN Berubah, BPK Ingatkan Tata Kelola dan Data Bansos Harus Diperkuat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski demikian, BPK mencatat dua pekerjaan rumah pemerintah: penguatan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pascaperubahan undang-undang serta peningkatan ketepatan data penerima subsidi dan program kesejahteraan. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan perubahan regulasi BUMN melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 membawa kon

Usai Regulasi BUMN Berubah, BPK Ingatkan Tata Kelola dan Data Bansos Harus Diperkuat

DPR Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Timnas Indonesia Tambah Amunisi Baru

Rapat paripurna DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua pesepak bola keturunan, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi X dan Komisi XIII lebih dulu menyepakati permohonan yang diajukan pemerintah. Persetujuan itu ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/6/2026). “Kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI atas nama

DPR Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery, Timnas Indonesia Tambah Amunisi Baru

Taruna Akmil Membina Sekolah Rakyat, Pembinaan Karakter atau Militerisasi Pendidikan Anak?

Rencana pelibatan 1.000 taruna Akademi Militer atau Akmil di Sekolah Rakyat membuka perdebatan soal batas pembinaan karakter dan militerisasi ruang pendidikan anak. Pemerintah menyebut taruna Akmil akan membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama, membangun kemandirian, dan membiasakan kedisiplinan. Namun, kelompok masyarakat sipil menilai ruang pendidikan anak seharusnya bebas dari pendekatan militer.

Taruna Akmil Membina Sekolah Rakyat, Pembinaan Karakter atau Militerisasi Pendidikan Anak?