AFU.id

Indeks Berita

Pemerintah Siapkan Rp381 Triliun Dana SAL untuk Himbara, Ekonom: Kredit Tak Otomatis Mengalir ke Sektor Riil

Pemerintah menyiapkan hingga Rp381 triliun dana Saldo Anggaran Lebih atau SAL untuk ditempatkan di perbankan anggota Himpunan Bank Milik Negara. Namun, ekonom mengingatkan tambahan likuiditas tersebut belum otomatis membuat kredit lebih murah maupun langsung mengalir ke sektor riil. Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai penempatan kembali dana SAL dapat meredam kenaikan biaya dana atau cost of fund perbankan. Meski demikian, kebijakan itu dinilai lebih berfungsi sebagai penahan tekanan

Pemerintah Siapkan Rp381 Triliun Dana SAL untuk Himbara, Ekonom: Kredit Tak Otomatis Mengalir ke Sektor Riil

Cuaca Makin Panas, Waspadai Dampaknya ke Kesehatan dan Ketersediaan Air

Cuaca panas mulai dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia seiring musim kemarau yang meluas dan menguatnya indikasi El Nino. Kondisi ini bukan hanya berpotensi mengurangi curah hujan, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan hingga tekanan terhadap ketersediaan air bagi warga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat sebanyak 263 Zona Musim atau 37,6 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau pada Dasarian III Juni 2026. Suhu udara maksimum pada periode 22–24 J

Cuaca Makin Panas, Waspadai Dampaknya ke Kesehatan dan Ketersediaan Air

Gas Nasional Diklaim Aman, Kenapa Industri Masih Bayar Mahal?

Pemerintah mengeklaim pasokan gas nasional masih aman karena lifting gas mencapai target APBN. Namun, klaim itu tidak langsung membuat harga gas untuk industri menjadi murah. Masalah muncul di wilayah barat Jawa. Produksi gas lokal menurun, sementara kebutuhan industri di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta tetap tinggi. Akibatnya, sebagian pasokan harus ditutup menggunakan LNG dari luar Jawa yang membutuhkan biaya transportasi, regasifikasi, dan penyaluran kembali melalui pipa.

Gas Nasional Diklaim Aman, Kenapa Industri Masih Bayar Mahal?

Banyak Warga Tolak Ikut Sensus, BPS Bantah Informasi Dipakai untuk Pajak dan Bansos

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 masih diwarnai penolakan dari sebagian masyarakat yang mengira pendataan dilakukan untuk kepentingan perpajakan maupun penentuan penerima bantuan sosial (bansos). Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan anggapan tersebut keliru karena seluruh informasi responden hanya digunakan sebagai dasar penyusunan statistik dan kebijakan pemerintah. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat tidak perlu ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Sel

Banyak Warga Tolak Ikut Sensus, BPS Bantah Informasi Dipakai untuk Pajak dan Bansos

Bos Blueray Akui Suap Bea Cukai karena Takut Usaha Dihentikan

Pimpinan Blueray Cargo Group John Field mengakui memberikan suap kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia berdalih pemberian uang tersebut dilakukan karena khawatir kegiatan usaha perusahaannya terganggu bahkan dihentikan. Pengakuan itu disampaikan John dalam nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, (29/6/2026). “Semua itu terjadi dalam situasi tekanan yang terus-menerus, disertai permintaan dengan nilai yang sangat besar, yang apabila

Bos Blueray Akui Suap Bea Cukai karena Takut Usaha Dihentikan

Tiga Pria Disekap dan Diborgol di Percetakan, Keluarga Diminta Tebusan Rp50 Juta

Tiga pria menjadi korban penyekapan, penganiayaan, dan pemerasan di sebuah percetakan di kawasan Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Selama sekitar tiga pekan, mereka dikurung dengan kondisi kaki diborgol dan diikat. Kasus tersebut bermula ketika salah satu korban, Tegar Saputra, dituduh mencuri limbah atau sisa material cetakan di tempatnya bekerja. Kuasa hukum korban, Fetrus, mengatakan dugaan pencurian hanya ditujukan kepada Tegar, sedangkan dua korban lain, Aditya Saputra dan Muhammad Rafli Jaelan

Tiga Pria Disekap dan Diborgol di Percetakan, Keluarga Diminta Tebusan Rp50 Juta

Harga LNG Industri Dipangkas Jadi Rp200 Ribu per MMBTU, Pemerintah Klaim Cegah PHK

Pemerintah menurunkan harga liquefied natural gas atau LNG untuk industri dari sebelumnya sekitar Rp308 ribu–Rp354 ribu menjadi Rp200 ribu per MMBTU. Kebijakan itu diambil setelah lonjakan biaya gas memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap daya saing industri dan risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi pemerintah dan DPR setelah menerima masukan dari asosiasi industri, pelaku usaha

Harga LNG Industri Dipangkas Jadi Rp200 Ribu per MMBTU, Pemerintah Klaim Cegah PHK

Klaim Penggeledahan Langgar Privasi, Roy Suryo Praperadilankan Penangkapan Polda Metro

Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, menggugat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya melalui praperadilan. Roy menilai sejumlah tindakan saat penangkapan pada Jumat, 19 Juni 2026, melanggar privasi, hak asasi manusia, serta prosedur hukum. “Jadi, apa yang kami praperadilan adalah hal-hal yang memang tidak patut, tidak layak, dan melanggar hak asasi manusia, melanggar hukum juga,” k

Klaim Penggeledahan Langgar Privasi, Roy Suryo Praperadilankan Penangkapan Polda Metro

Iran Klaim Hancurkan Delapan Fasilitas AS di Kuwait dan Bahrain

Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim menyerang dan menghancurkan delapan fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain melalui operasi gabungan rudal balistik serta drone, Minggu, (28/6/2026). Dalam pernyataan yang disiarkan televisi nasional Iran, IRGC menyebut sasaran operasi meliputi fasilitas militer AS di Pangkalan Udara Ali Al Salem, Kuwait, serta infrastruktur yang terkait dengan Armada Kelima AS di Bahrain. IRGC menyatakan serangan dilakukan oleh pasukan laut dan

Iran Klaim Hancurkan Delapan Fasilitas AS di Kuwait dan Bahrain

Eksepsi Ditolak, Sidang Suap Rp6,2 Miliar Bupati Nonaktif Pati Sudewo Berlanjut

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menolak eksepsi Bupati nonaktif Pati Sudewo dalam perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan pengisian jabatan perangkat desa. Putusan sela itu membuat perkara dengan total dugaan penerimaan Rp6,2 miliar berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi. “Memutuskan eksepsi terdakwa bersama tim advokatnya tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Edwin Pudyono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin. Majelis hakim menilai pe

Eksepsi Ditolak, Sidang Suap Rp6,2 Miliar Bupati Nonaktif Pati Sudewo Berlanjut