AFU.id

Indeks Berita

Klaim Minat Investasi Global Naik, Pemerintah Diminta Buktikan dengan Transparansi Data

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, untuk membahas strategi ekonomi dan investasi. Pertemuan itu digelar setelah pemerintah mengklaim adanya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertemuan tersebut membahas strategi ekonomi. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci hasil pembahasan karena masih berada pada tahap diskusi. “Ke Kertanegara biasa, ngobr

Klaim Minat Investasi Global Naik, Pemerintah Diminta Buktikan dengan Transparansi Data

Kelelahan Sepulang Haji, Fuad Hasan Kembali Absen dari Pemeriksaan KPK

Pemilik biro perjalanan haji PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur, kembali meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji. Permintaan itu diajukan karena kondisi kesehatannya diklaim belum pulih setelah menjalani rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Fuad mengatakan dirinya telah kembali ke Indonesia, namun masih mengalami kelelahan yang memengaruhi kondisi kesehatannya. Karena itu, ia belum dapat memenuhi pang

Kelelahan Sepulang Haji, Fuad Hasan Kembali Absen dari Pemeriksaan KPK

Angka Kekerasan di Jakarta Selatan Naik, Puluhan Perempuan dan Anak Jadi Korban

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta Selatan masih menjadi perhatian. Dalam kurun April hingga Mei 2026, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan menangani sedikitnya 66 laporan kasus kekerasan, dengan mayoritas korban merupakan perempuan. Kepala Sudin PPAPP Jakarta Selatan, Rizky Hamid, mengatakan jumlah laporan yang diterima mengalami peningkatan dalam dua bulan terakhir. Pada April tercatat 29 kasus, sedangkan pada Mei meni

Angka Kekerasan di Jakarta Selatan Naik, Puluhan Perempuan dan Anak Jadi Korban

Sony Sonjaya Siap Beberkan Fakta Baru Kasus MBG, Status Justice Collaborator Masih Dikaji

Kejaksaan Agung masih mengkaji permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sony Sonjaya. Status tersebut belum diputuskan karena penyidik masih menilai sejauh mana keterangan Sony dapat membantu membongkar perkara yang tengah diusut. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan sebelum penyidik menerima atau menolak permohonan tersebut. Salah satunya b

Sony Sonjaya Siap Beberkan Fakta Baru Kasus MBG, Status Justice Collaborator Masih Dikaji

Draf Damai Iran-AS Bocor: Selat Hormuz, Nuklir, hingga Dana Rp427 Triliun Jadi Penentu

Media Iran mempublikasikan draf nota kesepahaman berisi 14 poin yang disebut menjadi kerangka awal kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik serta membuka jalan menuju perundingan damai yang lebih luas. Draf tersebut memuat sejumlah poin strategis, mulai dari penghentian perang, pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan sanksi, hingga pembahasan program nuklir Iran. Kantor berita semi-resmi, Mehr, melaporkan rancangan kesepakatan itu menyerukan penghentian perang

Draf Damai Iran-AS Bocor: Selat Hormuz, Nuklir, hingga Dana Rp427 Triliun Jadi Penentu

Kejar Aset Hasil Korupsi Dadan Cs, Kejagung Terapkan Pasal Pencucian Uang di Kasus MBG

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasal tersebut diterapkan demi mengejar aset-aset hasil korupsi dari para tersangka. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah menekankan hal tersebut pada Senin (15/6/2026). “Nanti pastilah (diterapkan TPPU), pasti (TPPU) kalau ada alat bukti kita kejar,” ujarnya kepada wartawan, di Jakarta Selatan, Sen

Kejar Aset Hasil Korupsi Dadan Cs, Kejagung Terapkan Pasal Pencucian Uang di Kasus MBG

Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK, KPK Panggil Ulang Mantan Staf Ahli Heri Gunawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan staf ahli anggota DPR RI Heri Gunawan, Fitri Assiddikki, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemanggilan ulang dilakukan setelah Fitri tidak memenuhi panggilan penyidik pada 11 Juni 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (

Kasus Korupsi Dana CSR BI-OJK, KPK Panggil Ulang Mantan Staf Ahli Heri Gunawan

Mahasiswa Kembali Demo di Tiga Titik Jakarta, Bawa 20 Tuntutan #TataUlangIndonesia

Sejumlah aliansi mahasiswa melanjutkan aksi demonstrasi di Jakarta dengan membawa 20 tuntutan yang menargetkan berbagai kebijakan pemerintah pada Senin (15/6/2026). Aksi yang mengusung tagar #TataUlangIndonesia ini melibatkan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas Terbuka Jakarta, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Barat, dan sejumlah aliansi kampus lainnya. Demonstrasi direncanakan berlangsung di tiga lokasi strategis meliputi kawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) R

Mahasiswa Kembali Demo di Tiga Titik Jakarta, Bawa 20 Tuntutan #TataUlangIndonesia

Cegah Depresiasi, Kejagung Minta Anggaran Rawat Aset Sitaan Korupsi

Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengusulkan agar Pemerintah menyediakan dana operasional khusus untuk merawat dan mengamankan ribuan aset sitaan dari kasus korupsi. Harapan tersebut disampaikan saat menyerahkan pendapatan negara non-pajak sebesar Rp 1,03 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Penyerahan berlangsung di kantor Badan Pengelola Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, pada Senin (15/6/2026). Burhanuddin menekankan Kejagung selama ini tidak memi

Cegah Depresiasi, Kejagung Minta Anggaran Rawat Aset Sitaan Korupsi

Sidang Korupsi DJKA, Sudewo Didakwa Terima Rp3,8 Miliar dari Proyek Kereta dan Perbaikan Jalan

Bupati nonaktif Pati, Sudewo, didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp3,8 miliar terkait sejumlah proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (15/6/2026). Jaksa Penuntut Umum, Joko Hermawan, mengungkapkan uang yang diterima Sudewo berasal dari sejumlah kontraktor pelaksana proyek serta pej

Sidang Korupsi DJKA, Sudewo Didakwa Terima Rp3,8 Miliar dari Proyek Kereta dan Perbaikan Jalan