AFU.id

Indeks Berita

BGN Ubah Skema Pendanaan MBG, Daerah 3T Jadi Ujian

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T karena keterbatasan pembiayaan dari APBN. BGN menyiapkan skema CSR BUMN, hibah luar negeri, hingga dukungan perusahaan yang beroperasi di daerah sasaran untuk membiayai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sisi lain, dapur MBG selama ini disebut menjadi bagian dari pembukaan lapangan kerja di tingkat bawah. Kepala BGN Nanik S. Deyang men

BGN Ubah Skema Pendanaan MBG, Daerah 3T Jadi Ujian

UU Polri Disahkan, Persoalan yang Lebih Krusial Malah Luput dari Pembahasan

Pengesahan Revisi Undang-Undang Polri oleh DPR dan pemerintah mendapat kritik dari koalisi masyarakat sipil. Aturan baru itu dinilai belum menjawab sejumlah catatan reformasi kepolisian, terutama soal penempatan polisi aktif di jabatan sipil dan penguatan Kompolnas. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, menilai perubahan dalam UU Polri masih terbatas. Menurut dia, revisi tersebut belum mengatur secara ketat penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian. "Justru

UU Polri Disahkan, Persoalan yang Lebih Krusial Malah Luput dari Pembahasan

Ribuan Motor Listrik MBG Terparkir Sunyi di Sentul, Nasib Proyek Rp1 Triliun Mengenaskan

Ribuan motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum jelas distribusinya. Kendaraan yang semula disiapkan untuk menunjang dapur gizi itu justru terbengkalai di kawasan industri Sentul, Kabupaten Bogor, setelah proyek pengadaannya terseret dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Deretan motor listrik berwarna biru-hitam itu terlihat berjajar rapi di area terbuka kawasan industri Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Senin (8/6/2026) sore. Seb

Ribuan Motor Listrik MBG Terparkir Sunyi di Sentul, Nasib Proyek Rp1 Triliun Mengenaskan

BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Risiko Gagal Bayar Klaim di Juli 2027

BPJS Kesehatan mengungkap kondisi keuangannya sedang tertekan setelah mencatat defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Pengeluaran klaim jauh lebih besar dibanding iuran yang masuk. Direktur BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, BPJS Kesehatan pernah mengalami defisit pada periode 2018 hingga 2020. Setelah sempat lebih efisien saat pandemi Covid-19, tekanan kembali muncul karena rasio klaim kini sudah melampaui iuran yang diterima. "Jadi Bapak Ibu sekalian, memang BPJS ini mempunyai

BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Risiko Gagal Bayar Klaim di Juli 2027

Jet Tempur AS Bombardir Kawasan Hormuz, Iran Aktifkan Pertahanan Udara

Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Provinsi Hormozgan, Iran selatan, pada Rabu (10/6/2026) dini hari. Serangan tersebut membuat Iran mengaktifkan sistem pertahanan udaranya di kawasan strategis dekat Selat Hormuz. Media Iran melaporkan wilayah Sirik, Minab, Pulau Qeshm, hingga Pelabuhan Jask menjadi sasaran serangan. Sebanyak enam ledakan terdengar di sejumlah lokasi, sementara televisi pemerintah Iran mengonfirmasi adanya proyektil yang menghantam Kota Sirik dan Pu

Jet Tempur AS Bombardir Kawasan Hormuz, Iran Aktifkan Pertahanan Udara

KPK Beberkan Aliran Suap ke Bupati Muara Enim, Rp1,8 Miliar Disita

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah barang bukti dalam kasus suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Barang bukti tersebut berupa uang tunai dalam berbagai mata uang hingga saldo rekening bernilai miliaran rupiah. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan salah satu barang bukti yang diamankan adalah uang tunai sebesar Rp323 juta. Uang tersebut ditemukan di dalam tas ransel milik Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi N

KPK Beberkan Aliran Suap ke Bupati Muara Enim, Rp1,8 Miliar Disita

Kader Muhammadiyah Gugat Aturan Isbat Ramadan, MK Minta Pemohon Perkuat Dalil

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji materi Undang-Undang Peradilan Agama yang berkaitan dengan mekanisme penetapan awal dan akhir Ramadan melalui isbat rukyat hilal. Permohonan tersebut diajukan oleh tiga kader Muhammadiyah yang menilai aturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna metode hisab. Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berlangsung di Gedung MK, Jakarta,

Kader Muhammadiyah Gugat Aturan Isbat Ramadan, MK Minta Pemohon Perkuat Dalil

Produksi Mobil China di Indonesia Melonjak 100 Persen, Dominasi Jepang Mulai Terancam?

Produksi mobil merek China di Indonesia melonjak hampir 100 persen pada periode Januari–April 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan ini memperlihatkan agresivitas pabrikan asal China dalam memperkuat basis produksi sekaligus memperbesar pangsa pasar industri otomotif di Indonesia. Data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, total produksi merek-merek China selama empat bulan pertama 2026 mencapai 27.939 unit. Angka tersebut meningkat 99,

Produksi Mobil China di Indonesia Melonjak 100 Persen, Dominasi Jepang Mulai Terancam?

Suap Rp500 Juta ke Pejabat Muara Enim Diduga Untuk Amankan Proyek Berikutnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang Rp500 Juta dari pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi (MSA), Cory Erin Hardi, kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani, bukan hanya terkait proyek berjalan. Uang itu diduga diberikan agar pihak swasta kembali dimenangkan dalam proyek berikutnya. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pemberian uang tersebut berkaitan dengan upaya menjaga hubungan dengan pemerintah

Suap Rp500 Juta ke Pejabat Muara Enim Diduga Untuk Amankan Proyek Berikutnya

Empat Anggota TNI Jalani Sidang Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus

Empat anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalani sidang pembacaan putusan dalam perkara dugaan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (10/6/2026). Keempat terdakwa tersebut, yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letnan Satu Sami Lakka. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan

Empat Anggota TNI Jalani Sidang Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus