AFU.id

Indeks Berita

Kejar Target Emisi Nol 2060, Pertamina Bangun Ekosistem Energi Darat hingga Udara

PT Pertamina (Persero) mempercepat pembangunan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan secara nasional yang mencakup sektor transportasi darat, laut, hingga udara. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono mengonfirmasi inisiatif transisi energi terintegrasi ini menjadi langkah konkret perusahaan guna merealisasikan target emisi nol bersih pada tahun 2060. "Pertamina terus mempercepat pengembangan ekosistem energi dan mobilitas berkelanjutan di seluruh sektor

Kejar Target Emisi Nol 2060, Pertamina Bangun Ekosistem Energi Darat hingga Udara

Bersih-bersih Ombudsman, Jimly: Standar Etika Tak Bisa Ditawar

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan standar etika insan ORI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegasan itu disampaikan anggota Majelis Etik Ombudsman RI, Jimly Asshiddiqie, yang menyebut tingginya standar tersebut diperlukan karena tugas Ombudsman berkaitan langsung dengan pengawasan kualitas pelayanan publik agar tidak terjadi maladministrasi. "Mereka mengawasi kualitas pelayanan publik sehingga memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi," kata Jimly saat ditemui d

Bersih-bersih Ombudsman, Jimly: Standar Etika Tak Bisa Ditawar

Strategi Industri Rokok Tangkis Data Riset Ilmiah Bahaya Tembakau

Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Mouhamad Bigwanto mengatakan, industri rokok punya banyak strategi untuk menangkis data riset ilmiah tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Bigwanto memaparkan, industri tembakau umumnya melakukan empat strategi berlapis. "Mereka memulai dari menolak bukti ilmiah, lalu membuat narasi palsu untuk membingungkan publik dan pembuat kebijakan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima AFU.ID , Sabtu (23/5/2026). Selanjutnya, kata dia, industri t

Strategi Industri Rokok Tangkis Data Riset Ilmiah Bahaya Tembakau

Riset Lentera Anak: Perusahaan Rokok Kerap Danai Penelitian Ilmuwan, Konflik Kepentingan Rentan Terjadi

Riset yang dilakukan lembaga Lentera Anak menemukan fakta menarik. Industri rokok kerap terlibat dalam pendanaan penelitian untuk ilmuwan dengan balutan program kerja sama riset. "Situasi ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan," kata Ketua Lentera Anak, Lisda Sundari, dalam keterangan tertulis yang diterima AFU.ID , Sabtu (23/5/2026). Pemantauan Lentera Anak juga menemukan akademisi menyampaikan narasi pro-industri dengan pendekatan ekonomi, hukum, dan harm reduction di sejumlah seminar

Riset Lentera Anak: Perusahaan Rokok Kerap Danai Penelitian Ilmuwan, Konflik Kepentingan Rentan Terjadi

Aset Korupsi Bandara Lombok Dikejar, Rumah dan Ruko di Denpasar Masuk Daftar Lelang

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendatangi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Bali dalam rangka mengejar harta terpidana kasus koruptor pembangunan Bandara Internasional Lombok. "Ini upaya kami dalam memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Tidak hanya berhenti pada proses penuntutan dan pemidanaan pelaku, kami terus memburu aset hasil kejahatan korupsi hingga ke luar daerah, termasuk ke Denpasar, Bali," kata Kepala Seksi Penge

Aset Korupsi Bandara Lombok Dikejar, Rumah dan Ruko di Denpasar Masuk Daftar Lelang

Rokok dan Miras Ilegal Dimusnahkan di Jayapura, Nilai Kerugian Negara Tembus Ratusan Juta

Bea Cukai Jayapura memusnahkan 73.928 batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Papua hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan bersama aparat penegak hukum di Gedung Keuangan Negara Jayapura, Jumat (22/5/2026) Selain rokok ilegal, petugas juga memusnahkan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal yang disita dari sejumlah operasi sepanjang 2026. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jayapura, Fungki Awaludin di Jayapura, Sabtu (23/5), mengatakan pemusnah

Rokok dan Miras Ilegal Dimusnahkan di Jayapura, Nilai Kerugian Negara Tembus Ratusan Juta

KPK Dalami Modus "Pengondisian" Proyek e-Katalog di Kasus Korupsi Bupati Tulungagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo. Selama dua hari terakhir sejak Kamis (21/5/2026) hingga Jumat (22/52026), penyidik memeriksa 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Pemeriksaan yang digelar di markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur ini tidak hanya berfokus pada aliran dana ke bupati, mel

KPK Dalami Modus "Pengondisian" Proyek e-Katalog di Kasus Korupsi Bupati Tulungagung

Kejagung Tetapkan Empat Tersangka Baru Korupsi IUP PT QSS di Kalbar

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi terkait penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) PT QSS di Kalimantan Barat periode 2017–2025. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna mengungkapkan, empat tersangka tersebut terdiri atas YA selaku Komisaris PT QSS, IA sebagai konsultan perizinan PT QSS sekaligus Direktur PT BMU, HSFD yang merupakan analis pertambangan pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral K

Kejagung Tetapkan Empat Tersangka Baru Korupsi IUP PT QSS di Kalbar

Pembenahan 136 Perlintasan Sebidang Butuh Rp30 Triliun

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk penanganan 136 perlintasan sebidang di Indonesia mencapai sekitar Rp30 triliun. Besarnya anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya biaya pembebasan lahan di lokasi-lokasi proyek. Ia menjelaskan bahwa secara nasional terdapat sekitar 4.000 perlintasan sebidang yang menjadi kewenangan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Dari jumlah itu, 184 ti

Pembenahan 136 Perlintasan Sebidang Butuh Rp30 Triliun

Pansel Tak Temukan Rekam Jejak Hukum Hery Susanto, Majelis Etik: Masa sih?

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman RI (Ombudsman RI) periode 2026–2031 mengakui tidak mengetahui adanya rekam jejak hukum Ketua ORI nonaktif Hery Susanto saat proses seleksi. Ketua Pansel Erwan Agus Purwanto mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan secara kolektif oleh lima anggota pansel dengan melibatkan berbagai sumber informasi, termasuk lembaga negara. “Jadi, kalau misalnya saya tidak melihat bisa jadi Pak Munafrizal (Wakil Ketua Pansel) melihat atau yang lainnya, tetapi in

Pansel Tak Temukan Rekam Jejak Hukum Hery Susanto, Majelis Etik: Masa sih?