AFU.id

Indeks Berita

Guru Ngaji Cabul di Garut Diamuk Massa, Gunakan Modus Bangunkan Salat Malam

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang santriwati terjadi di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Seorang guru ngaji berinisial AN menjadi sasaran amuk massa, Sabtu (16/5/2026). Massa yang emosi sempat merangsek masuk ke area pondok pesantren dan berupaya memukuli AN setelah mengetahui terduga pelaku berada di lokasi. Menghindari amukan warga yang terus berdatangan, polisi kemudian datang dan mengevakuasi AN ke mobil patroli. Namun saat proses evakuasi berlang

Guru Ngaji Cabul di Garut Diamuk Massa, Gunakan Modus Bangunkan Salat Malam

Penanganan Konflik Agraria Masih Tetap Represif, DPR Inginkan Perubahan

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyoroti peningkatan tindakan represif oleh aparat dalam menangani konflik agraria selama beberapa tahun terakhir. Pola kekerasan ini jamak ditemukan pada perselisihan yang melibatkan masyarakat adat dan petani di berbagai sektor, mulai dari perkebunan, kehutanan, pertambangan, proyek infrastruktur, hingga kawasan militer. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI pada Senin (18/5/2026), Dewi memaparka

Penanganan Konflik Agraria Masih Tetap Represif, DPR Inginkan Perubahan

Fasilitasi 600 Anak Putus Sekolah, Kemensos Siapkan 10 Titik Sekolah Rakyat di Jabodetabek

Tingginya angka anak jalanan yang telantar dan putus sekolah di wilayah Jabodetabek kini menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi program prioritas Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak proaktif dengan menjaring kurang lebih 600 anak jalanan dari kawasan pasar hingga perempatan jalan untuk diintegrasikan kembali ke bangku pendidikan. "Sekarang posisinya sudah terjaring sekitar 700 anak. Hampir 600 di antaranya memang kami temukan langsung di jalanan, yang kemudian ditin

Fasilitasi 600 Anak Putus Sekolah, Kemensos Siapkan 10 Titik Sekolah Rakyat di Jabodetabek

Darah Tinggi Menjadi Salah Satu Pembunuh Lansia Indonesia, Kemenkes Luncurkan Pengobatan Gratis

Hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada Senin (18/5/2026) menunjukkan jutaan lansia terkena hipertensi. Diketahui, dari hasil CKG tersebut, sebanyak 4,36 juta atau 63,5% dari 6,8 juta lansia positif mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lonjakan angka lansia yang mengidap hipertensi ini diketahui didominasi akibat pola hidup yang buruk dan minimnya kesadaran deteksi dini. Menanggapi isu tersebut, Kepala Biro Kemenkes, Aji Muhawarman, mengungkapkan

Darah Tinggi Menjadi Salah Satu Pembunuh Lansia Indonesia, Kemenkes Luncurkan Pengobatan Gratis

TB Hasanuddin Soroti Arah TNI, Kasus Andrie Yunus Disebut Pukul Demokrasi

Diskusi dalam program Akbar Faizal Uncensored kembali memantik perhatian publik. Kali ini, anggota DPR RI sekaligus purnawirawan jenderal TNI, TB Hasanuddin, menyampaikan kritik terbuka terkait arah kebijakan TNI, sekaligus menyoroti kasus kekerasan yang menimpa Andrie Yunus. Percakapan berlangsung serius. Isu yang diangkat bukan hanya soal insiden, tetapi juga menyentuh fondasi demokrasi dan profesionalisme militer. Akbar Faizal membuka diskusi dengan menyinggung kondisi Andrie Yunus yang diseb

TB Hasanuddin Soroti Arah TNI, Kasus Andrie Yunus Disebut Pukul Demokrasi

Anggota TNI Sering Terlibat Tindak Pidana Umum, TB Hasanuddin Sororti Pentingnya Pengadilan Umum bagi Tentara

Diskusi panas dalam program Akbar Faizal Uncensored (AFU) menghadirkan Tubagus Hasanuddin yang menyoroti persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perbincangan tersebut, ia menegaskan adanya kekosongan hukum yang telah berlangsung hampir dua dekade terkait penanganan prajurit TNI aktif yang terlibat pidana umum. TB Hasanuddin menjelaskan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebenarnya telah mengatur perubahan sistem, termasuk penyesuaian peradilan militer. Namun,

Anggota TNI Sering Terlibat Tindak Pidana Umum, TB Hasanuddin Sororti Pentingnya Pengadilan Umum bagi Tentara

Ekspor Kopi NTB Belum Optimal, Produk Masih Banyak Dijual Mentah

Kepala Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wiranata mengatakan kopi lokal dari wilayah NTB butuh panggung agar dikenal luas oleh masyarakat secara nasional maupun internasional. "Secara umum kopi NTB sudah memenuhi standar pasar internasional hanya saja sekarang diperlukan panggung untuk menampilkan kopi," ucap dia di Mataram, Senin, (18/5/2026). Wiranata mengatakan kualitas kopi lokal Nusa Tenggara Barat telah mengalami banyak perkembangan mulai dari budidaya, proses produksi, hing

Ekspor Kopi NTB Belum Optimal, Produk Masih Banyak Dijual Mentah

Ribuan Massa Turun ke Jalan, Gubenur Aceh Mualem Cabut Pergub JKA

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mencabut Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sehingga masyarakat provinsi itu bisa kembali berobat tanpa pembatasan desil. “Semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa,” kata Mualem setelah melaksanakan rapat evaluasi Pergub JKA di Banda Aceh, Senin. Mualem mengatakan bahwa pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat Aceh. “Kita

Ribuan Massa Turun ke Jalan, Gubenur Aceh Mualem Cabut Pergub JKA

Kekerasan Fisik dan Seksual Dominasi Laporan Perlindungan Anak di KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 426 kasus pengaduan anak sepanjang periode Januari hingga April 2026. Pelanggaran hak anak selama empat bulan pertama tahun ini didominasi oleh masalah lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada klaster pemenuhan hak, serta kekerasan fisik dan psikis pada klaster perlindungan khusus. Ketua KPAI, Aris Adi Leksono menjelaskan, laporan tersebut diterima dari ratusan warga yang mengakses berbagai kanal pengaduan resmi yang disediaka

Kekerasan Fisik dan Seksual Dominasi Laporan Perlindungan Anak di KPAI

Kades Pidie Masuk DPO Dituntut 5 Tahun dalam Kasus Korupsi Dana Desa

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Pidie, Provinsi Aceh, menuntut kepala desa (kades) terdakwa tindak pidana korupsi dana desa dengan hukuman lima tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abrari Rizki Falka dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Senin, (18/5/2026). Majelis hakim dalam persidangan tersebut diketuai Jamaluddin. Persidangan berlangsung secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa di pe

Kades Pidie Masuk DPO Dituntut 5 Tahun dalam Kasus Korupsi Dana Desa