Indeks Berita

KPK Periksa Istri Maidi, Dalami Aset Wali Kota Madiun Nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kepemilikan aset milik Wali Kota Madiun nonaktif Maidi melalui pemeriksaan istrinya, Yuni Setyawati, sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat suaminya. “Dalam lanjutan penyidikan perkara Madiun, istri dari Wali Kota dikonfirmasi terkait kepemilikan aset-aset dari Pak M (Maidi),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Yuni Setyawati diperiksa penyidik KPK pada 12 Mei 2026. Selain Yuni, KPK juga menjadwalkan pemerik

4 bulan lalu

Partai Buruh Tumbang di Pemilu Lokal, PM Inggris Keir Starmer Didesak Mundur

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghadapi tekanan makin kuat setelah Partai Buruh kalah besar dalam pemilu lokal akhir-akhir ini. Enam menteri kabinet Starmer, menurut laporan The Telegraph, mendesak perdana menteri itu mengundurkan diri. Kabinet Inggris menggelar rapat di kediaman resmi PM Starmer di Downing Street, Westminster, pada Selasa (12/5/2026), setelah performa buruk Partai Buruh dalam pemilu. Puluhan anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh pun meminta Starmer mundur dari jaba

4 bulan lalu

Iran Seret AS ke Mahkamah Arbitrase atas Agresi Militer dan Intervensi Politik

Iran mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda, atas tindakan agresi militer Amerika Serikat terhadap Iran, demikian dilaporkan Kantor Berita Mizan pada Selasa (12/5/2026). Secara khusus, gugatan yang diajukan pada Februari-Maret 2026 itu mencakup tuduhan agresi militer AS terhadap fasilitas nuklir Iran, pemberlakuan sanksi ekonomi, serta ancaman penggunaan kekuatan, menurut laporan tersebut. Gugatan diajukan atas pelanggaran kewajiban internasional AS selama operasi militer

4 bulan lalu

AS dan China Satu Suara: Selat Hormuz Tak Boleh Dipungut Tarif

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Marco Rubio dan Menlu China Wang Yi sepakat tidak boleh ada negara mengenakan tarif tol untuk melintasi Selat Hormuz. Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Tommy Pigott kepada Kantor Berita Kyodo, Selasa (12/5/2026), mengatakan kesepakatan itu dicapai saat Rubio dan Wang melakukan pembicaraan telepon pada 30 April lalu. "Keduanya sepakat bahwa tidak ada negara atau organisasi yang diizinkan mengenakan biaya tol untuk melintasi jalur air interna

4 bulan lalu

Jutaan PRT Tak Terdata, Koalisi Sipil Tuntut Negara Bangun Sistem Perlindungan Sosial

Institut Sarinah atas nama Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pendataan pekerja rumah tangga (PRT) sebagai bagian implementasi UU PPRT. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Sekretaris Jenderal Kemendagri pada Selasa (11/5/2026) itu merupakan agenda kedua dalam rangka memperkuat persiapan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU PPRT. “PRT selama ini belum terlihat dalam sistem negara. Tanp

4 bulan lalu

Empat Tahun UU TPKS: Kasus Melonjak 360 Persen, Negara Gagal Cegah Kekerasan Seksual

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual hingga mencapai 22.848 perkara pada 2025 meski Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah berjalan empat tahun. "Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 tercatat sebanyak 6.315 kasus, kemudian terus melonjak tajam lebih dari 360 persen hingga mencapai 22.848 kasus pada 2025," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia

4 bulan lalu

Hakim Beda Pendapat di Kasus Minyak Mentah Pertamina, Terdakwa Divonis Meski Kerugian Negara Diragukan

Hakim Anggota IV Mulyono Dwi Putranto menyatakan beda pendapat alias dissenting opinion terhadap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2013–2024. Hakim menilai aksi para terdakwa dalam kasus tersebut murni keputusan bisnis strategis demi menjaga keamanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional yang bermanfaat sampai sekarang. "Terdapat beda pendapat oleh hakim Anggota IV terkait pertimbangan hukum atas unsur kerugian keuangan negara ata

4 bulan lalu

Tak Nikmati Uang Sepeser pun di Kasus Chromebook, Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat eks Kemendikbudristek telah memasuki tahap akhir. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada Konsultan teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias Ibam, Selasa (12/5/2026). Ibam dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus rasuah pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020-2022, sebagaimana putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah, Selasa (12/5/2026).

4 bulan lalu

11 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Bantuan Dicabut Kemensos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mencoret lebih dari 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang terindikasi menggunakan dana bansos untuk bermain judi online pada triwulan pertama 2026. "Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Gus Ipul mengatakan seluruh penerima bansos yang dicoret tersebut terindika

4 bulan lalu

Kendari Tanggap Darurat Banjir, Lebih dari 8.000 Warga Terdampak

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menaikkan status penanganan bencana menjadi tanggap darurat setelah banjir besar melanda tujuh kecamatan di daerah tersebut yang berdampak pada ribuan warga. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa penetapan ini merupakan respons atas hujan intensitas tinggi yang menyebabkan luapan air di tujuh kecamatan, merusak lahan pertanian, serta memaksa warga untuk mengungsi. "Melihat kondisi Kota Kendari sekarang, s

4 bulan lalu