Indeks Berita

Danantara Masuk GOTO, Efek Bias Kebijakan Sampai Monopoli Transportasi Online

Teka-teki bakal masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) akhirnya terjawab. CEO Danantara Rosan Roeslani akhirnya mengkonfirmasi masuknya Danantara ke GoTo. "Ya, kita sudah masuk kok sebetulnya. Sudah mulai masuk (posisi sebagai pemegang saham)," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026), seperti dikutip CNN Indonesia. Rosan Roeslani, mengatakan, pembelian saham ini bertujuan

4 bulan lalu

Danantara Masuk GoTo, Janji Sejahterakan Mitra Ojol

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), akhirnya masuk menjadi investor di perusahaan teknologi transportasi digital GoTo. CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra ojek online (ojol). "Buat kita ini yang penting adalah kesejahteraannya ojol, gimana kita meningkatkan kesejahteraan ojol, adanya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa

4 bulan lalu

Aturan Baru Selat Hormuz: Ketentuan Transit Dikirim via Email

Iran memberlakukan aturan baru terkait izin melintas di kawasan Selat Hormuz. Dalam aturan baru tersebut, kapal yang akan melewati Selat Hormuz akan menerima email dari alamat yang terkait dengan Otoritas Selat Teluk Persia (PGSA) yang memberitahukan mereka tentang peraturan transit. Aturan baru ini diberlakukan, di tengah kebuntuan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait jalur perairan strategis tersebut, menurut laporan Press TV milik pemerintah Teheran pada Selasa (5/5/2026). "Setelah m

4 bulan lalu

Biaya Penyakit Katastropik Capai 25%, BPJS Kesehatan Fokus Tekan Beban JKN

Penyakit katastropik kini menjadi tantangan serius bagi stabilitas anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal tersebut setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat adanya tren kenaikan. Penyakit berbiaya tinggi seperti jantung, kanker, dan stroke menjadi penyumbang utama pembengkakan biaya layanan kesehatan. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Asyraf Mursalina, menyampaikan bahwa fenomena tersebut berdampak signifikan terhadap beban finansial sistem kese

4 bulan lalu

Gegara Dapur MBG, Papua Tengah Terancam Inflasi Ekstrem

Ancaman defisit pasokan bahan pangan ekstrem hingga lonjakan inflasi kini membayangi wilayah Provinsi Papua Tengah. Hal tersebut gegara implikasi langsung dari masifnya operasional program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). “Sudah mulai terjadi kelangkaan,” cemas Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Papua Tengah, Nalen Situmorang di Nabire, Selasa (5/5/2026). Ironi krisis suplai tersebut berbenturan langsung dengan manuver percepatan gizi pemerintah yang baru memulihkan 28

4 bulan lalu

Kasus Korupsi PHL, Eks Direktur PDAM Bengkulu Dituntut Bayar Uang Ganti Rugi Rp11,6 Miliar

Kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Hidayah Kota Bengkulu menyeret eks Direktur Samsu Bahari. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Bengkulu menuntut Samsu Bahari dengan hukuman delapan tahun penjara. JPU membacakan tuntutannya dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan Pegawai Harian Lepas (PHL) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bengkulu, Selasa (5/5/2026). Selain hukuman penjara, Samsu Bahari wajib

4 bulan lalu

Gara-Gara Laporan 3.000 Halaman, Aturan Institusi Polri Terancam Direvisi

Ancaman perombakan struktural dan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini berada di ujung tanduk. Hal tersebut menyusul langkah Istana Kepresidenan yang secara resmi menerima dokumen cetak biru ( blueprint ) percepatan reformasi institusi penegak hukum tersebut. “Akan ada implikasi perubahan,” ungkap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kumham Imipas RI), Yusril

4 bulan lalu

Indonesia Darurat Pelecehan, Institusi Tak Boleh Jadi Ruang Aman bagi Pelaku

Kasus tindak pidana pelecehan kini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Republik Indonesia (RI). Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun menginginkan percepatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di berbagai institusi pendidikan dan tempat kerja. Mereka menilai langkah tersebut sangat mendesak lantaran Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat pelecehan seksual akibat maraknya kasus yang terjadi sec

4 bulan lalu

Buntut 53 Balita Disiksa di Daycare, Aturan Pengawasan Anak Bakal Dirombak

Ancaman kekerasan brutal di fasilitas penitipan anak ( daycare ) kini memicu urgensi perombakan total. Salah satunya terhadap sistem dan payung hukum perlindungan anak di bawah umur di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sari Yuliati, sangat mendukung langkah perbaikan tersebut. “Agar tidak ada lagi peristiwa-peristiwa,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Aksi kejahatan tersebut mendorong lembaga legislatif untuk secara analitis mengkaji wacana revis

4 bulan lalu

Cegah Keracunan Massal, BRIN Desak Standarisasi Ketat Fasilitas MBG

Peneliti Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dede Anwar Musadad, menekankan pentingnya pengawasan maksimal pada titik-titik krusial dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dede Anwar Musadad menyampaikan, pengawalan ketat sangat vital untuk memastikan program prioritas nasional tersebut tak memicu masalah kesehatan ke depannya. “Program MBG merupakan program prioritas nasional, sehingga pelaksanaannya perlu dikawal agar tidak menimbulkan masalah k

4 bulan lalu