AFU.id

Indeks Berita

Kasus Pencabulan Pesantren Pati Sempat Diredam lewat Jalur Damai

Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah, terus mendalami kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, dengan memeriksa pengasuh ponpes berinisial AS yang berstatus tersangka. "Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyidikan setelah penetapan tersangka pada 28 April 2026. Hari ini pengasuh pondok pesantren kami periksa sebagai tersangka," kata Kepala Polresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi dida

Kasus Pencabulan Pesantren Pati Sempat Diredam lewat Jalur Damai

KPK Usut Korupsi Dana CSR BI-OJK, Dua Pensiunan Bank Indonesia Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang pensiunan Bank Indonesia sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama HNF dan TS selaku pensiunan Bank Indonesia," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin. Budi mengatakan salah satu saksi yang dipanggil se

KPK Usut Korupsi Dana CSR BI-OJK, Dua Pensiunan Bank Indonesia Diperiksa

Peredaran Obat Keras Jenis Hexymer Secara Ilegal Ditindak Polisi

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Banten menangkap dua pemuda berinisial TS (20) dan FR (21) yang diduga patungan membeli obat keras jenis Hexymer untuk diedarkan secara ilegal di wilayah Kota Serang. Direktur Resnarkoba Polda Banten Kombes Pol Wiwin di Serang, Senin, (4/5/26) mengatakan penangkapan dilakukan di Lingkungan Sayabulu, Kota Serang, pada Selasa (21/4) malam, setelah pihaknya menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan. "Dari hasil pemeriksaan, kedua ter

Peredaran Obat Keras Jenis Hexymer Secara Ilegal Ditindak Polisi

Flyover Terlampau Mahal, Pembangunan Underpass Jadi Solusi Tekan Kecelakaan Kereta

Pengamat transportasi, Ki Darmaningtyas menilai pembangunan jalan bawah tanah (underpass) lebih realistis dibandingkan jalur layang (flyover) untuk mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang. "Kalau ada dananya, mungkin lewat underpass lebih baik," kata Darmaningtyas saat dihubungi di Jakarta, Senin. Menurut dia, pembangunan jalur layang membutuhkan biaya besar, sehingga sulit direalisasikan secara luas. Sebagai alternatif, ia menyarankan pembangunan underpass yang dinilai lebih memung

Flyover Terlampau Mahal, Pembangunan Underpass Jadi Solusi Tekan Kecelakaan Kereta

Filipina Usir Kapal Riset China, Tak Ada Toleransi Aktivitas Ilegal

Filipina mengumumkan bahwa mereka mengerahkan pesawat dan kapal untuk mengusir kapal penelitian China yang melakukan "penelitian ilmiah kelautan ilegal," Minggu, (3/5/2026). Keputusan itu diambil setelah Penjaga Pantai Filipina mendeteksi empat kapal penelitian China yang beroperasi di sekitar perairan Filipina, menurut harian berbahasa Inggris setempat, Philstar. "Kami tidak akan mentoleransi penelitian ilmiah kelautan ilegal apa pun yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah kami," kata Koman

Filipina Usir Kapal Riset China, Tak Ada Toleransi Aktivitas Ilegal

41 Cartridge Vape Berisi Etomidate Dimusnahkan, Narkoba Disamarkan dalam Rokok Elektrik

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan 41 buah cartridge vape berisi zat etomidate yang disita dari seorang pelaut bernama Hendi alias Asiong di Riau. “Barang bukti tersangka dengan laporan polisi Nomor: LP/A/75/IV/2026/SPKT.Dittipidnarkoba/Bareskrim Polri tanggal 14 April 2026, yaitu 41 cartridge narkotika jenis etomidate,” kata Kasubdit II Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Awaludin Amin di Jakarta, Senin, (4/5/26). Ia mengatakan sebelum pemusna

41 Cartridge Vape Berisi Etomidate Dimusnahkan, Narkoba Disamarkan dalam Rokok Elektrik

Memiskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU

Badan Reserse Kriminal Polri menegaskan akan memiskinkan pengoplos atau pelaku penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG subsidi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Kami akan menerapkan pasal Undang-Undang Migas sekaligus Undang-Undang TPPU untuk memiskinkan para pelaku-pelaku kejahatan ini," kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Ia mengatakan bahwa subsidi merupakan kebijakan pem

Memiskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU

14 PMI Ilegal Diamankan di Perairan Karimun, Kapal Dikejar dan Ditembak Peringatan

Tim Quick Response Region Naval Command IV Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun (Lanal TBK), Kepulauan Riau kembali berhasil menggagalkan penyelundupan 14 orang pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural tujuan Malaysia. Komandan Lanal (Danlanal) TBK Letkol Laut Samuel C. Noya mengatakan dalam kasus ini, tim mengamankan satu orang tekong kapal berinisial W (48 tahun) dan satu ABK berinisial A (37 tahun), serta sembilan PMI laki-laki dan lima perempuan dari berbagai daerah di Indo

14 PMI Ilegal Diamankan di Perairan Karimun, Kapal Dikejar dan Ditembak Peringatan

Soal Video Dugaan Fitnah Amien Rais, Istana Diingatkan Jangan Pakai Alat Negara untuk Urusan Pribadi

Pakar Hukum Hery Firmansyah menegaskan, tudingan Amien Rais terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan delik aduan yang tidak seharusnya direspons dengan mengerahkan perangkat kementerian negara. "Korban langsung yang harus merespons," ujar Hery di Jakarta, Senin (4/5/2026). Hery menjelaskan, setiap dalil yang menyangkut nama baik seseorang wajib didasari bukti kuat layaknya langkah hukum yang pernah ditempuh mantan Presiden SBY. "Tudingan tanpa bukti itu fitnah," tegasnya. Menurutnya, motif s

Soal Video Dugaan Fitnah Amien Rais, Istana Diingatkan Jangan Pakai Alat Negara untuk Urusan Pribadi

PDIP Usul Ambang Batas 5,5–6 Persen, Naik dari 4 Persen untuk Perkuat Representasi DPR

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ideal berada pada kisaran 5,5 hingga 6 persen. Pernyataan tersebut disampaikan Said menanggapi usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengaitkan ambang batas parlemen dengan jumlah komisi di DPR RI pada pemilu mendatang. “Kalau dikaitkan dengan jumlah komisi dan AKD (alat kelengkapan dewan), yang ideal memang 38 kursi, ya sekitar 5,5 s

PDIP Usul Ambang Batas 5,5–6 Persen, Naik dari 4 Persen untuk Perkuat Representasi DPR