AFU.id

Indeks Berita

Ekspor Ilegal Emas Senilai Rp502 Miliar Digagalkan, Potensi Kerugian Negara Rp41 Miliar

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan upaya ekspor ilegal 190,56 kilogram emas sehingga mencegah potensi kerugian negara senilai Rp41,19 miliar. Penindakan tersebut berawal dari informasi adanya rencana pengiriman enam koli paket berisi gold jewelleries dan gold coins yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang rencananya diangkut menggunakan pesawat carter dengan nomor registrasi N117LR. “Atas informasi tersebut, pet

Ekspor Ilegal Emas Senilai Rp502 Miliar Digagalkan, Potensi Kerugian Negara Rp41 Miliar

KAI Refund 100 Persen Tiket Terdampak Insiden Bekasi, 15 Korban Tewas

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan pengembalian biaya tiket (refund) sebesar 100 persen seluruh penumpang kereta api jarak jauh yang terdampak pembatalan perjalanan akibat insiden tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menjelaskan, kebijakan refund diberikan secara penuh untuk memberikan kepastian bagi pelanggan. “KAI memberikan pengembalian bea tiket sebesar 100 persen di luar bea pesan bagi pelanggan yang ter

KAI Refund 100 Persen Tiket Terdampak Insiden Bekasi, 15 Korban Tewas

167 BUMN Dilikuidasi dalam Setahun, Pemerintah Pangkas Ribuan Entitas Jadi Ratusan

Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mencatat, per 28 April, sebanyak 167 badan usaha milik negara (BUMN) telah dilikuidasi dalam kurun setahun terakhir, sebagai bagian dari optimalisasi BUMN untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien. “Total yang sudah dilikuidasi itu kurang lebih sampai dengan hari ini sudah sekitar 167 perusahaan,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa, (28/4/26). Ia menegaskan, komitmen pemerinta

167 BUMN Dilikuidasi dalam Setahun, Pemerintah Pangkas Ribuan Entitas Jadi Ratusan

Cacar Air Tak Benar-Benar Hilang, Puluhan Juta Penderita Komorbid Berisiko Cacar Api

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa individu yang pernah terinfeksi cacar air atau Varicella zoster berpotensi terkena cacar api pada masa mendatang. Hal ini karena virus tersebut tidak benar-benar hilang dari tubuh, dan bisa kembali aktif karena berbagai faktor yakni penyakit kormorbid, stres, hingga faktor usia yang menyebabkan penurunan imunitas. “Masyarakat mungkin menganggap cacar api itu biasa-biasa saja, atau nanti dioba

Cacar Air Tak Benar-Benar Hilang, Puluhan Juta Penderita Komorbid Berisiko Cacar Api

Muncul Klaim Bisa Atur Kasus Korupsi Bea Cukai, KPK Sebut Modus Penipuan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada pihak-pihak yang mengeklaim atau mengaku bisa mengatur penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. “Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Bea Cukai, penyidik mendapat informasi adanya pihak-pihak yang mengaku dapat mengatur atau mengurus proses penanganan perkara ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa, (28/4/26). Lebih la

Muncul Klaim Bisa Atur Kasus Korupsi Bea Cukai, KPK Sebut Modus Penipuan

Risiko Kesehatan Mental Picu 840 Ribu Kematian Kerja Global, K3 Tak Lagi Cukup Lindungi Fisik

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan lingkungan kerja tidak cukup hanya aman secara fisik, tetapi juga harus mampu menjaga kesejahteraan dan kesehatan mental para pekerja. Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, (28/4/26) mengatakan, ini sejalan dengan tren global yang menempatkan kesejahteraan ( well-being ) sebagai kebutuhan dasar di tempat kerja. “Jika manusia adalah pusat dari keselamatan dan kesehatan kerja, maka yang perlu kita lindungi bukan hanya fisik. Kesehata

Risiko Kesehatan Mental Picu 840 Ribu Kematian Kerja Global, K3 Tak Lagi Cukup Lindungi Fisik

Rencana Tutup Prodi Tanpa Kajian Mendalam Dinilai Berisiko, DPR Minta Evaluasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pentingnya pengkajian mendalam terhadap rencana penutupan sejumlah program studi (prodi) yang dinilai kurang relevan dengan pertumbuhan industri di Indonesia. “Perlu kajian yang benar-benar mendalam agar kebijakan yang diambil tidak justru merugikan masa depan pendidikan dan kebutuhan jangka panjang bangsa," kata Lalu dikutip di Jakarta, Selasa, (28/4/26). Menurutnya, penutupan prodi harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan m

Rencana Tutup Prodi Tanpa Kajian Mendalam Dinilai Berisiko, DPR Minta Evaluasi

Belum Ada Kepastian, Keluarga Korban Kecelakaan Kereta Maut Terus Menunggu di RS Polri

Sejumlah keluarga korban kecelakaan antara kereta rangkaian listrik (KRL) CommuterLine dan Kereta Diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, masih terus menunggu hasil identifikasi di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Salah satunya adalah Wasirin, keluarga dari Vica Acnia Pratiwi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya pasca kecelakaan. "Pastinya, kami berharap dan masih menunggu hasil identifikasi dari rumah sakit di sini (RS Polri)," kata Wasirin saat ditemui ANTA

Belum Ada Kepastian, Keluarga Korban Kecelakaan Kereta Maut Terus Menunggu di RS Polri

Satgas PASTI Hentikan PT Malahayati, Tawarkan Jasa Pinjol Tanpa Izin dan Cantumkan Logo OJK

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan PT Malahayati Nusantara Raya (Malahayati) yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online dan keuangan lainnya karena tidak memiliki izin dari otoritas. Di samping itu, Satgas PASTI juga akan melakukan pemblokiran akses terhadap media sosial dan/atau tautan (URL) terkait. Penghentian kegiatan dan pemblokiran tautan ini berlaku sampai dengan dipenuhinya perizinan terkait. “Satgas PASTI akan me

Satgas PASTI Hentikan PT Malahayati, Tawarkan Jasa Pinjol Tanpa Izin dan Cantumkan Logo OJK

Wajib Belajar 13 Tahun Dikebut, Angka Anak Tak Sekolah Masih Jadi PR

Pemerintah Kota Jakarta Utara (Pemkot Jakut) berkomitmen melakukan percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun. “Kami menegaskan pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM),” kata Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat dalam kegiatan advokasi percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanganan ATS di Jakarta Utara, Selasa. Program wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun pra sekolah hi

Wajib Belajar 13 Tahun Dikebut, Angka Anak Tak Sekolah Masih Jadi PR