AFU.id

Indeks Berita

China Kutuk Keras Upaya Penembakan Presiden AS di Gedung Putih

Pemerintah China mengaku terus mengikuti perkembangan dari insiden penembakan acara gala "White House Correspondents’ Association" di Washington, Amerika Serikat. "Insiden penembakan ini telah menarik perhatian China. Kami tentu menentang dan mengutuk kekerasan yang tidak sesuai hukum," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin, (27/4/2026). Pada Sabtu malam (25/4/2026), terdengar suara tembakan di Hotel Hilton Washington, Amerika Serikat, ya

China Kutuk Keras Upaya Penembakan Presiden AS di Gedung Putih

Mulai Bertugas Qodari Siap Adu Narasi

Nada bicara Muhammad Qodari kali ini tak menyisakan ruang abu-abu. Di Auditorium Bakom, Jakarta, ia seperti sedang menekan pedal gas komunikasi pemerintah—lebih kencang, lebih frontal, dan siap beradu narasi di ruang publik yang makin riuh. Sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Qodari memastikan satu hal: era komunikasi pasif sudah lewat. Pemerintah, katanya, tak lagi berdiri sebagai penonton saat kritik datang bertubi-tubi, terutama di media sosial yang kini menjadi arena utama pertarunga

Mulai Bertugas Qodari Siap Adu Narasi

Kunjungan Raja Charles ke AS, Pedang Bermata Dua Bagi Inggris

Pemerintah Inggris menilai secara ambigu terkait kunjungan Raja Charles III ke Amerika Serikat; di mana sejumlah pejabat menganggap lawatan itu bersifat kewajiban, sementara yang lain mempercayai hal itu akan berdampak negatif. "Dia (Raja Charles) harus berangkat. Dengan tidak pergi ke AS, itu akan memperburuk hubungan (AS dan Inggris)," kata seorang pejabat Inggris kepada The Washington Post, Senin. Pejabat tersebut khawatir sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi tidak dapat dipred

Kunjungan Raja Charles ke AS, Pedang Bermata Dua Bagi Inggris

25 Fasilitas Farmasi Hancur akibat Serangan AS-Israel, Kelangkaan Obat di Iran Makin Terasa

Sejumlah apotek di Iran dilaporkan mengalami kekurangan obat-obatan setelah serangan Amerika Serikat dan Israel menghantam fasilitas farmasi di berbagai wilayah negara tersebut. Mengutip apoteker Dr. Pejman Naim di Teheran, kantor berita RIA Novosti melaporkan kelangkaan obat itu kini semakin terasa di tengah dampak konflik yang berkepanjangan. Menurut otoritas Iran, sejak 28 Februari, militer AS-Israel telah menyerang sekitar 25 fasilitas farmasi, termasuk pabrik yang memproduksi obat kanker, p

25 Fasilitas Farmasi Hancur akibat Serangan AS-Israel, Kelangkaan Obat di Iran Makin Terasa

Staf Kemenpar RI Diperiksa Soal Kasus Penggelapan Dana MXGP 2023

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) memeriksa staf Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana vendor ajang MXGP 2023 oleh promotor PT Samota Enduro Gemilang (SEG). "Kami minta keterangan dari pihak kementerian untuk mengetahui regulasi dan kebijakan dari pusat ke pemerintah daerah dalam pelaksanaan even tersebut," kata Direktur Reskrimum Polda NTB Kombes Pol. Arissandi di Mataram, Selasa. Menurut dia, informasi tersebu

Staf Kemenpar RI Diperiksa Soal Kasus Penggelapan Dana MXGP 2023

Gerak Lamban DPR RI Susun Regulasi Bunga Pinjaman Daring

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai dinamika kasus yang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan 97 platform pinjaman daring (pindar) atas dugaan kartel bunga pinjaman mencerminkan perlunya penguatan regulasi di sektor terkait. Sebagaimana diketahui, putusan KPPU yang menjatuhkan denda senilai Rp755 miliar kepada 97 platform pindar menjadi perhatian kalangan legislatif dan pelaku industri. “Seringkali di perekonomian kita itu hal-hal seperti ini terjadi kar

Gerak Lamban DPR RI Susun Regulasi Bunga Pinjaman Daring

Terbitkan 19 Sertifikat Hak Milik di Kawasan Hutan, Mantan Kepala BPN Bengkulu Selatan Jadi Tersangka

Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menetapkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2028 yaitu SR sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. SR ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang penerbitan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan hutan produksi terbatas Bukit Rabang Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. "Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan men

Terbitkan 19 Sertifikat Hak Milik di Kawasan Hutan, Mantan Kepala BPN Bengkulu Selatan Jadi Tersangka

Mencari Pembebasan Kasus Korupsi LNG, Eks Direktur Pertamina: Saya Dikriminalisasi

Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014 Hari Karyuliarto meminta dibebaskan dari kasus korupsi gas alam cair (LNG) saat membacakan duplik dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin. Menurut dia, perkara yang menjerat dirinya merupakan rekayasa kriminalisasi lantaran adanya kegagalan merespons substansi, cacat logika, dan ketidakpahaman bisnis LNG portofolio dalam kasusnya. "Saya memohon agar majelis hakim menyatakan saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersal

Mencari Pembebasan Kasus Korupsi LNG, Eks Direktur Pertamina: Saya Dikriminalisasi

Hasan Nasbi Kembali ke Istana, Tanda Komunikasi Presiden Prabowo Masih Buruk

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengungkap rencananya setelah dirinya dilantik untuk jabatan baru tersebut oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin. Hasan, yang kembali masuk Kabinet Merah Putih, menyampaikan dirinya ingin bekerja erat dengan Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). “Jadi nanti tentu sebagai pembantu Presiden, saya akan bekerja sama yang sangat erat dengan abangda di Bakom yang ba

Hasan Nasbi Kembali ke Istana, Tanda Komunikasi Presiden Prabowo Masih Buruk

KPK: 371 Politisi Terjerat Kasus Korupsi, Reformasi Kaderisasi Partai Politik Mutlak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang kaderisasi partai politik (parpol) perlu diperbaiki setelah 22 tahun terakhir atau selama 2004-2025 tercatat 371 politisi terjerat kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut. “Sebanyak 371 atau sekitar 19,02 persen dari 1.951 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi, merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin. Budi menj

KPK: 371 Politisi Terjerat Kasus Korupsi, Reformasi Kaderisasi Partai Politik Mutlak