AFU.id

Indeks Berita

Daftar BLT Kesra 2026, Ini Cara Cek Nama Penerima dan Syaratnya

Pemerintah Indonesia melanjutkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai program bantuan sosial lainnya di bawah skema Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sepanjang tahun 2026, yang ditujukan untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Masyarakat yang ingin menerima bantuan harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi syarat tertentu, sementara pengecekan status penerima dapat dilakukan melalui situs resmi atau aplikasi Cek Ban

Daftar BLT Kesra 2026, Ini Cara Cek Nama Penerima dan Syaratnya

APBN Defisit Rp319 Triliun, Suahasil Nazara: Sejak Awal Desainnya Memang Begitu

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp319 triliun hingga akhir September 2026, yang setara dengan 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini sesuai dengan desain awal APBN yang memang direncanakan untuk memberikan ruang belanja lebih besar, dengan pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, sementara belanja negara tercatat Rp2.660,5 triliun atau 69 persen dari t

APBN Defisit Rp319 Triliun, Suahasil Nazara: Sejak Awal Desainnya Memang Begitu

Ini Profil Empat Perusahaan Hilirisasi Energi di Halmahera yang Baru Saja Diresmikan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto meresmikan empat proyek industri yang telah memasuki tahap komersialisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, pada 8 Oktober 2026, bersamaan dengan peluncuran ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Proyek-proyek tersebut meliputi Blue Sparking Energy, REPT Battero Indonesia, Pioneer Aluminium Industries, dan XCMG Indonesia Manufacturing, yang merupakan bagian dari total 11 proyek hilirisasi senilai sekitar US$10,2 miliar. Prabowo juga mene

Ini Profil Empat Perusahaan Hilirisasi Energi di Halmahera yang Baru Saja Diresmikan Prabowo

Wajib Registrasi Ulang Bansos 2027 Lewat Perlinsos Digital, Cek Cara Daftar Agar Bantuan Tidak Hangus

Pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial untuk melakukan registrasi ulang melalui Portal Perlinsos Digital mulai Oktober 2026, sebagai langkah untuk memperbarui data dan memastikan kelayakan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjelang anggaran 2027. Proses registrasi ini menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi distrib

Wajib Registrasi Ulang Bansos 2027 Lewat Perlinsos Digital, Cek Cara Daftar Agar Bantuan Tidak Hangus

Perpres Ojol Resmi Terbit, Pemerintah Batasi Potongan Tarif Aplikator Maksimal 8 Persen

Pemerintah Indonesia bersama DPR telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk ojek online. Regulasi ini menetapkan batas potongan tarif aplikator maksimal sebesar 8 persen dan melibatkan berbagai kementerian untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, termasuk pembentukan satuan tugas khusus di bawah Kementerian UMKM. Diharapkan, kebijakan ini dapat mengurangi monopoli industri digital dan meningkat

Perpres Ojol Resmi Terbit, Pemerintah Batasi Potongan Tarif Aplikator Maksimal 8 Persen

Bansos Beras 30 Kg Cair Sekaligus, Cek Daftar Penerima Lewat NIK KTP

Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial beras triwulan IV 2026 dengan total alokasi 30 kilogram per keluarga untuk 33.244.408 penerima dari kelompok masyarakat miskin. Dengan anggaran sebesar Rp17,5 triliun, distribusi beras akan dilakukan secara rapel untuk tiga bulan sekaligus, meskipun daftar penerima dapat berubah berdasarkan pemutakhiran data dari sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masyarakat dapat memverifikasi status kepesertaan mereka secara online m

Bansos Beras 30 Kg Cair Sekaligus, Cek Daftar Penerima Lewat NIK KTP

KKP RI Implementasikan TCG RI-RRT, 33 Kapal Berpotensi Hasilkan Rp65 Miliar PNBP

Technical Cooperation Guidelines (TCG) antara Republik Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok (RI-RRT) secara resmi mulai terlaksana. Skema itu menempatkan 33 kapal perikanan berbendera Indonesia untuk dapat mengoptimalkan sumber daya ikan. Yang mana, lokasinya berada di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 atau perairan Arafura. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) lantas memproyeksikan armada tersebut menghasilkan sekitar 9.500 ton ik

KKP RI Implementasikan TCG RI-RRT, 33 Kapal Berpotensi Hasilkan Rp65 Miliar PNBP

BSU Kemnaker 2026 Rp900 Ribu Cair, Ini Link Resmi untuk Cek Status Penerima

Pemerintah Indonesia akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 per orang untuk pekerja berpenghasilan rendah pada kuartal IV tahun 2026, dengan dana bantuan ini dirapel untuk periode Oktober, November, dan Desember. Penerima yang memenuhi syarat harus merupakan Warga Negara Indonesia dengan penghasilan maksimal Rp3.500.000 per bulan dan terdaftar dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja dapat memeriksa status kelayakan penerimaan bantuan melalui portal resmi

BSU Kemnaker 2026 Rp900 Ribu Cair, Ini Link Resmi untuk Cek Status Penerima

Ini Kriteria Penerima BSU Rp900 Ribu Terbaru, Apakah Anda Orangnya?

Pemerintah Indonesia akan meluncurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 bagi pekerja pada kuartal IV 2026, yang mencakup periode Oktober hingga Desember. Kriteria penerima BSU ini mencakup warga negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, memiliki upah maksimal Rp3,5 juta per bulan, serta bukan aparatur sipil negara, anggota TNI, atau Polri, dan tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran BSU direnc

Ini Kriteria Penerima BSU Rp900 Ribu Terbaru, Apakah Anda Orangnya?

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Disahkan, Dikritik Kaum Pekerja, Dikeluhkan Pengusaha

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan oleh DPR RI, sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai upaya untuk menyelaraskan berbagai peraturan ketenagakerjaan. Meskipun pemerintah berharap undang-undang ini dapat memperkuat perlindungan bagi pekerja, kritik tajam muncul dari kalangan pekerja dan pengusaha, dengan serikat pekerja menilai masih terdapat celah yang merugikan buruh, serta pengusaha mengkhawatirkan dampak negatif terhadap d

5 media, Cenderung netral
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Disahkan, Dikritik Kaum Pekerja, Dikeluhkan Pengusaha

Bantah Fasilitilasi Konser The Weeknd, Kemenekraf sebut Helikopter adalah Taksi Udara

Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) akhirnya memberikan penjelasan terkait video viral yang memperlihatkan seorang perempuan berada di dalam helikopter berlogo “Ekraf” dan kemudian dikaitkan dengan kehadirannya di konser The Weeknd di Jakarta International Stadium (JIS). Klarifikasi disampaikan setelah muncul dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kementerian menegaskan helikopter yang terlihat dalam video tersebut bukan milik pemerintah. Melalui akun media sosial res

Bantah Fasilitilasi Konser The Weeknd, Kemenekraf sebut Helikopter adalah Taksi Udara

Produksi Tembus 31.947 Ton, Rumput Laut Gracilaria Sidoarjo Belum Maksimal Hasilkan Nilai Tambah

Rumput laut Gracilaria asal Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (Jatim), mempunyai potensi produksi yang besar. Akan tetapi, volume produksi belum otomatis menghasilkan nilai ekonomi maksimal bagi pembudidaya. Kenaikan nilai tambah membutuhkan perbaikan dari sisi tambak, ketersediaan bibit, sarana produksi, setelah panen, hingga pengolahan. Tanpa keterhubungan antara produksi dan industri, peningkatan hasil budi daya berisiko terhenti sebagai komoditas bahan baku. Oleh karenanya, Kementerian

Produksi Tembus 31.947 Ton, Rumput Laut Gracilaria Sidoarjo Belum Maksimal Hasilkan Nilai Tambah

Menkeu Suahasil Rombak 17 Jabatan Strategis, Mayoritas dari Direktorat Jenderal Pajak

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 17 pejabat baru di Kementerian Keuangan, dengan mayoritas berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bagian dari penataan organisasi yang berlangsung sejak 2024. Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dan menuntaskan target APBN 2026, serta mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027. Suahasil mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan untuk mendukung pembangunan nasional

Menkeu Suahasil Rombak 17 Jabatan Strategis, Mayoritas dari Direktorat Jenderal Pajak

KKP Bangun Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil, Pembiayaan Terikat dengan Rantai Usaha

Pengolahan ikan skala mikro kecil membutuhkan lebih dari sekadar akses modal untuk berkembang secara berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) lantas mengintegrasikan pembiayaan dengan pendampingan usaha, legalitas, kelembagaan, rantai pasok, dan akses pasar dalam satu ekosistem. Pendekatan itu bertujuan agar pembiayaan tak berhenti sebagai tambahan modal, tetapi mendorong usaha berkembang dari hulu hingga hilir. Oleh karenanya, KKP RI mengembangkan kegiatan I

KKP Bangun Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil, Pembiayaan Terikat dengan Rantai Usaha