AFU.id

Indeks Berita

Buruh Minta RUU Ketenagakerjaan Wajibkan Perusahaan Siapkan Cadangan Pesangon

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan memuat kewajiban perusahaan untuk menyiapkan cadangan pesangon, sebagai langkah melindungi hak pekerja saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam rapat dengan Komisi IX DPR, perwakilan KBPBI, Andi Gani Nena Wea, menekankan pentingnya cadangan pesangon untuk memberikan kepastian dan ketenangan bagi pekerja serta meminta pemerintah tidak melepaskan tanggung jawab dalam urusan ketena

Buruh Minta RUU Ketenagakerjaan Wajibkan Perusahaan Siapkan Cadangan Pesangon

Mas Botok Pergi Naik Mobil Polisi Saat Aksi di DPR, Ini Penjelasan Polisi

Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, meninggalkan lokasi aksi di depan Gedung DPR/MPR RI menggunakan mobil polisi, yang membuat massa mengira ia ditangkap. Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa Supriyono tidak diamankan, melainkan berkoordinasi untuk mengurus izin kegiatan, namun keberangkatannya dibatalkan karena situasi yang semakin ramai. Pihak AMPB juga menegaskan bahwa Supriyono tidak ditangkap, melainkan meminta bantuan polisi setelah kendaraan mereka rusak, seh

Mas Botok Pergi Naik Mobil Polisi Saat Aksi di DPR, Ini Penjelasan Polisi

BREAKING NEWS: Mas Botok Pati Diangkut Polisi di Depan Kantor DPR

Supriyono alias Mas Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), diamankan oleh polisi di depan Gedung DPR RI menjelang aksi demonstrasi AMPB yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026. Penangkapan ini terkait dengan permintaan klarifikasi dari Polda Metro Jaya mengenai penggalangan dana yang dilakukan AMPB melalui rekening yang sebelumnya disebut mengalami pemblokiran, meskipun polisi menjelaskan bahwa rekening tersebut tidak disita namun hanya ditunda transaksinya selama p

BREAKING NEWS: Mas Botok Pati Diangkut Polisi di Depan Kantor DPR

Prabowo Pimpin Penanganan Karhutla, Menhut Raja Juli Antoni Tak Diajak, Masuk Radar Reshuffle

Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Indonesia, namun absennya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam setiap kunjungan menunjukkan kekurangan dalam mitigasi yang dilakukan kementeriannya, memicu desakan dari publik dan parlemen. Dengan data menunjukkan lebih dari 202.000 hektare lahan terbakar hingga Juli 2026, kritik terhadap kinerja Menhut semakin meningkat, terutama terkait isu integritas dan dugaan gratifikasi, ya

2 media, Cenderung netral
Prabowo Pimpin Penanganan Karhutla, Menhut Raja Juli Antoni Tak Diajak, Masuk Radar Reshuffle

Ekonomi Sulit, APTRI Malah Tuntut Harga Gula Naik

Petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) berencana mengadakan aksi di depan Istana Merdeka pada 1 September 2026 untuk menuntut kenaikan harga patokan gula menjadi Rp16.875 per kilogram, mengingat harga tersebut tidak mengalami penyesuaian selama tiga tahun, sementara biaya produksi terus meningkat. Dalam aksi tersebut, petani juga menuntut penghapusan Harga Eceran Tertinggi gula dan penetapan rendemen tebu minimal 8 persen, di tengah penurunan harga lelang

Ekonomi Sulit, APTRI Malah Tuntut Harga Gula Naik

Resah Nama Kabupaten Jelek Karena Isu Demo AMPB, Forum Komunikasi Rakyat Pati Temui Pimpinan DPR

Perwakilan masyarakat dari Forum Komunikasi Rakyat Pati mengunjungi Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan keresahan terkait pemberitaan negatif yang merusak citra Kabupaten Pati serta mendesak kejelasan mengenai RUU Perampasan Aset. Mereka menegaskan pentingnya regulasi terhadap konten media sosial yang menyebarkan informasi tidak akurat, yang berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat dan iklim investasi di daerah tersebut. DPR RI melalui Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmennya

3 media, Cenderung netral
Resah Nama Kabupaten Jelek Karena Isu Demo AMPB, Forum Komunikasi Rakyat Pati Temui Pimpinan DPR

Polda Metro Jaya: Akui Ajukan Surat Permohonan Penundaan Transaksi, Bukan Pemblokiran Rekening Botok AMPB

Polda Metro Jaya mengklarifikasi bahwa surat yang diajukan kepada Bank Mandiri terkait rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, adalah permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa saldo donasi sebesar Rp80,9 juta tetap utuh dan tidak disita, serta akan dikembalikan kepada pemilik setelah proses penelusuran selama lima hari kerja jika tidak ditemukan indikasi pidana.

14 media, Cenderung netral
Polda Metro Jaya: Akui Ajukan Surat Permohonan Penundaan Transaksi, Bukan Pemblokiran Rekening Botok AMPB

PPATK Bantah Perintahkan Pemblokiran Rekening Botok, Aktor di Balik Keputusan Bank Mandiri Masih Misterius

PPATK membantah telah memerintahkan pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang berisi dana donasi sebesar Rp80,9 juta. Meski PPATK tidak terlibat, Bank Mandiri mengonfirmasi bahwa pemblokiran dilakukan mengikuti perintah aparat penegak hukum. Situasi ini memunculkan tanda tanya mengenai institusi yang menginstruksikan pemblokiran tersebut, sementara Supriyono mengecam tindakan ini yang dianggap tidak adil dan merugikan,

2 media, Cenderung netral
PPATK Bantah Perintahkan Pemblokiran Rekening Botok, Aktor di Balik Keputusan Bank Mandiri Masih Misterius

Kendaraan Pejabat Terobos CFD Sudirman-Thamrin, Pramono: Sudah Diperingati Satpol PP dan Polisi

Kendaraan pejabat yang menggunakan lampu strobo menerobos kawasan Car Free Day (CFD) di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat, viral di media sosial setelah melintas di tengah kerumunan masyarakat yang berolahraga. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa meskipun Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan polisi sudah berusaha menghalau rombongan yang terdiri dari lima mobil, mereka tetap menerobos dengan membuka palang pembatas. Pramono menegaskan bahwa identitas kendaraan dan penumpa

Kendaraan Pejabat Terobos CFD Sudirman-Thamrin, Pramono: Sudah Diperingati Satpol PP dan Polisi

ICW Bongkar Akar Korupsi di Indonesia: Biaya Politik Mahal dan Lemahnya Penegakan Hukum

Koordinator Divisi Hukum Indonesian Corruption Watch (ICW), Lalola Esther Kaban, menyatakan bahwa korupsi di Indonesia berakar dari mahalnya biaya politik dan lemahnya penegakan hukum, yang menyebabkan proses pemberantasan korupsi berjalan lambat. Dalam podcast, ia menekankan pentingnya reformasi partai politik dan pendanaan politik serta peningkatan kualitas institusi penegak hukum untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, relasi ekonomi-politik antara pejabat publik dan swasta serta budaya feod

ICW Bongkar Akar Korupsi di Indonesia: Biaya Politik Mahal dan Lemahnya Penegakan Hukum

Rekening Koordinator Aksi Demo Warga Pati Diblokir? Ini Penjelasan Bank Mandiri

Rekening Bank Mandiri milik Supriyono, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang menampung dana sekitar Rp80,9 juta untuk kebutuhan aksi demo pada 27 Agustus 2026, mengalami pemblokiran yang memicu perdebatan publik. Bank Mandiri menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum, bukan keputusan sepihak, dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Meski demikian, AMPB tetap melanjutkan rencana demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI untuk meny

Rekening Koordinator Aksi Demo Warga Pati Diblokir? Ini Penjelasan Bank Mandiri

Tiga Demo Digelar di Jakarta Hari Ini, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Tiga aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di wilayah Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026). Kepolisian menyiagakan 1.358 personel gabungan untuk mengawal rangkaian demonstrasi di tiga lokasi. Pengamanan difokuskan di kawasan Gambir, kompleks DPR/MPR RI, dan Kedutaan Besar Jepang. Aksi pertama berlangsung di kawasan Gambir mulai pukul 09.00 WIB dengan massa dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia bersama sejumlah elemen lainnya. Pada waktu yang sama, Aliansi Masyarakat Jakarta bersama sejumlah el

Tiga Demo Digelar di Jakarta Hari Ini, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Bukan Koordinator, Ini Peran Sentral Haji Isam dalam Penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan

Pihak Istana Kepresidenan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa Andi Syamsuddin Arsyad, atau Haji Isam, bukanlah koordinator penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), tetapi berperan sebagai Staf Ahli yang memberikan dukungan teknis dan finansial dalam upaya penanganan di Kalimantan Selatan, termasuk penyediaan 100 unit pompa air dan dana operasional sebesar Rp7,6 miliar. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Penangana

3 media, Cenderung kanan
Bukan Koordinator, Ini Peran Sentral Haji Isam dalam Penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan

Ganggu Pameran UMKM, Pernikahan Kasespri Prabowo, Rizky Imansyah Dikritik

Pernikahan Rizky Irmansyah, Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, dengan Chika Yenalovi di Jakarta Convention Center pada 23 Agustus 2026, mendapat kritik tajam dari warganet karena ketatnya pengamanan yang mengganggu pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang diadakan bersamaan. Pameran yang melibatkan lebih dari 500 pelaku UMKM terpaksa mengakhiri jam operasional lebih awal, mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung dan potensi kerugian bagi peserta. Meskipun prosesi pernikahan

3 media, Cenderung netral
Ganggu Pameran UMKM, Pernikahan Kasespri Prabowo, Rizky Imansyah Dikritik

Ganjil Genap Jakarta Hari Ini, Senin 24 Agustus 2026: Hari Kejepit, Tetap Berlaku atau Ditiadakan?

Ganjil genap Jakarta kembali berlaku pada Senin (24/8/2026), tepat sehari sebelum libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H pada Selasa, 25 Agustus 2026. Hari Senin menjadi hari kerja yang berada di antara libur akhir pekan dan libur nasional, tetapi pemerintah tidak menetapkannya sebagai cuti bersama. Penerapan ganjil genap pada Selasa ditiadakan karena bertepatan dengan libur nasional, sehingga seluruh kendaraan bebas melintas tanpa menyesuaikan angka terakhir pelat nomor dengan tanggal.

Ganjil Genap Jakarta Hari Ini, Senin 24 Agustus 2026: Hari Kejepit, Tetap Berlaku atau Ditiadakan?