AFU.id

Indeks Berita

Haji Isam Dikabakan dapat Mandat Prabowo Koordinasikan Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan

Pengusaha sawit Andi Syamsuddin Arsyad, atau Haji Isam, telah menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengkoordinasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Setelah menerima instruksi, Haji Isam langsung berangkat ke Banjarmasin untuk memimpin rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Gubernur dan Kapolda setempat, guna merumuskan strategi pemadaman di lokasi kritis. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas korpora

Haji Isam Dikabakan dapat Mandat Prabowo Koordinasikan Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan

Anggaran Rp1,2 Triliun Disiapkan untuk Cadangan Pangan Pemerintah, Antisipasi Bencana Alam

Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sepanjang tahun 2026 guna mengantisipasi dampak bencana alam serta memastikan ketercukupan pangan masyarakat yang terdampak. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menjelaskan, penyediaan cadangan pangan saat kondisi darurat merupakan bentuk tanggung jawab penuh negara dalam perlindungan sosial. "Terkait itu, total anggaran sebesar Rp1,2 triliun telah disiapkan pemerintah. Ini

Anggaran Rp1,2 Triliun Disiapkan untuk Cadangan Pangan Pemerintah, Antisipasi Bencana Alam

Mensesneg Prasetyo: Empat Perusahaan di Kalbar Diselidiki terkait Kasus Karhutla

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, sebanyak empat perusahaan di Kalimantan Barat saat ini resmi masuk dalam tahap penyelidikan akibat dugaan pelanggaran yang memicu pembakaran lahan. "Yang tadi dilaporkan ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan," kata Prasetyo, Sabtu (22/8/2026). Prasetyo menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Prasetyo men

Mensesneg Prasetyo: Empat Perusahaan di Kalbar Diselidiki terkait Kasus Karhutla

Prabowo Perintahkan Pelaku Kejahatan terkait Karhutla Ditindak Tegas

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat provinsi di Kalimantan, dengan pembagian tugas yang terkoordinasi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa penyelidikan mendalam sedang dilakukan untuk mengusut penyebab kebakaran, sementara upaya pemadaman ditingkatkan melalui operasi udara dengan mengerahkan 52 pesawat ke enam provinsi yang terda

Prabowo Perintahkan Pelaku Kejahatan terkait Karhutla Ditindak Tegas

Denny Indrayana Surati Gibran, Minta Buka Akses Data Pendidikan di UTS College Australia

Pengacara dan Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Denny Indrayana, mengirimkan surat resmi kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meminta izin pembukaan akses data pendidikan Gibran di UTS College, Australia, setelah lembaga tersebut menolak memberikan informasi dengan alasan perlindungan data pribadi. Denny menilai akses data tersebut penting untuk mengatasi polemik mengenai keabsahan ijazah Gibran dan menawarkan hadiah hingga Rp3,5 miliar bagi siapa pun yang dapat membuktikan i

2 media, Cenderung netral
Denny Indrayana Surati Gibran, Minta Buka Akses Data Pendidikan di UTS College Australia

Kasus Kadet Unhan Mundur Karena Dilarang Berjilbab, Persatuan Advokat Muslim Layangkan Protes

Dewan Pimpinan Pusat Advokat Persaudaraan Islam (DPP-API) mengajukan protes resmi kepada Menteri Pertahanan RI dan Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) terkait pengunduran diri calon kadet putri, Asma Wafa Andina, yang diduga diminta untuk melepaskan hijabnya. DPP-API menilai bahwa jika isu ini benar, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak konstitusional, seperti kebebasan beragama dan nondiskriminasi. Mereka mendesak kebijakan diskriminatif segera

Kasus Kadet Unhan Mundur Karena Dilarang Berjilbab, Persatuan Advokat Muslim Layangkan Protes

Rekening Mas Botok Aliansi Masyarakat Pati Diblokir, Uang Donasi dan Pribadi Rp80 Juta Tak Bisa Diakses

Pimpinan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Surpiyono atau akrab disapa Mas Botok, melaporkan bahwa rekening pribadinya diblokir saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, mengakibatkan akses terhadap dana total sekitar Rp80 juta, yang terdiri dari uang pribadi dan donasi, terhambat. Botok menegaskan bahwa rekening tersebut merupakan miliknya secara pribadi dan terpisah dari kegiatan lain, serta mengklaim bahwa aksi mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan untuk mel

Rekening Mas Botok Aliansi Masyarakat Pati Diblokir, Uang Donasi dan Pribadi Rp80 Juta Tak Bisa Diakses

PBNU Putuskan 556 Cabang dan Wilayah Masuk daftar DPT di Muktamar Jombang, Cabang di Papua Menyusul

Sebanyak 556 cabang dan wilayah diputuskan berhak mengikuti Muktamar KE-365 PBNU sebagai Daftar Peserta Tetap (DPT). Jumlah tersebut masih bisa bertambah seiring proses verifikasi oleh panitia. Ketua Panitia Muktamar Ke-35 NU yang juga Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan penetapan DPT dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan pembahasan oleh tim. "Per hari ini sudah diputuskan 556 cabang dan wilayah yang berhak mengikuti Muktamar Ke-35 NU," kata Gus Ipul, Sabtu

PBNU Putuskan 556 Cabang dan Wilayah Masuk daftar DPT di Muktamar Jombang, Cabang di Papua Menyusul

Malaysia Tutup Ratusan Sekolah Gegara Asap Karhutla Kalimantan, Takut Siswanya Ispa. Indonesia Tetap Masuk

Sebanyak 591 sekolah di 10 distrik di Sarawak, Malaysia, ditutup selama dua hari akibat memburuknya kualitas udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Kalimantan Barat, dengan tujuan melindungi siswa dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sekitar 197.323 siswa dialihkan ke pembelajaran daring, sementara Indeks Pencemaran Udara (IPU) di beberapa wilayah Sarawak mencapai kategori sangat tidak sehat, memicu lonjakan kasus ISPA di Kalimantan. Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan sign

Malaysia Tutup Ratusan Sekolah Gegara Asap Karhutla Kalimantan, Takut Siswanya Ispa. Indonesia Tetap Masuk

MUI Desak Proses Hukum Polemik Kadet Unhan Dipaksa Lepas Hijab

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar kasus calon kadet putri Universitas Pertahanan (Unhan) yang mundur karena diduga dipaksa melepas hijab diproses secara hukum, menekankan bahwa penggunaan jilbab adalah hak konstitusional. Dugaan ini mencuat setelah Asma Wafa Andina, seorang calon mahasiswa, mengungkapkan pengalaman negatifnya selama seleksi yang bertentangan dengan informasi resmi yang menyatakan adanya fasilitas untuk peserta berhijab. MUI mengingatkan pentingnya kebebasan menjalankan

MUI Desak Proses Hukum Polemik Kadet Unhan Dipaksa Lepas Hijab

Cara Istana Tangani Kebakaran Kalimantan Barat, Akankah Lebih Baik dari Banjir Sumatera?

Presiden Prabowo Subianto memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, di mana luas area yang terbakar telah mencapai lebih dari 38 ribu hektare sejak Januari hingga Agustus 2026. Dalam kunjungan ini, Prabowo melakukan patroli udara untuk memantau kondisi lapangan dan membagi tugas kepada TNI dan Polri dalam upaya penanganan, dengan fokus pada daerah yang paling terdampak seperti Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya. Pemerintah daerah dan pusat juga telah menetapkan

Cara Istana Tangani Kebakaran Kalimantan Barat, Akankah Lebih Baik dari Banjir Sumatera?

Korban Gempa NTT Kekurangan Logistik, Pemerintah Malah Tolak Bantuan Asing

Pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026, korban masih menghadapi krisis logistik, sementara pemerintah menolak bantuan asing dengan alasan memprioritaskan sumber daya dalam negeri. Meski pemerintah mengklaim mampu menangani kebutuhan logistik, kondisi di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana banyak pengungsi belum menerima bantuan, memicu aksi protes warga dan kritik terhadap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan jumlah

3 media, Cenderung kanan
Korban Gempa NTT Kekurangan Logistik, Pemerintah Malah Tolak Bantuan Asing