AFU.id

Indeks Berita

Komisi III DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Ada Hakim Militer dan Eks Caleg Golkar

Komisi III DPR telah menyetujui 14 calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan pada 12-13 Agustus 2026. Di antara calon tersebut terdapat Hakim Militer Letkol Sudiyo dan advokat Dhifla Wiyani, yang merupakan eks caleg dari Partai Golkar. Persetujuan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 18 Agustus 2026 untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Komisi III DPR Setujui 14 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Ada Hakim Militer dan Eks Caleg Golkar

GMNI Gelar Aksi Satire ‘Lari Dikejar Aparat’ di Depan Istana, Sindir Ruang Sipil yang Tercekik

Perayaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia dimanfaatkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) untuk menyampaikan kritik dengan cara berbeda. Alih-alih hanya berorasi, mahasiswa menjadwalkan aksi bertajuk “Pesta Rakyat Lomba di Depan Istana” di kawasan Istana Negara, Jakarta, dengan sejumlah perlombaan bernuansa satire, termasuk “lomba lari dikejar aparat”. Aksi dijadwalkan berlangsung di Jalan Medan Merdeka Barat dengan sekitar 100 peserta. Selain lomba lari dikejar aparat, mahasiswa

GMNI Gelar Aksi Satire ‘Lari Dikejar Aparat’ di Depan Istana, Sindir Ruang Sipil yang Tercekik

BNN Sita Barbuk Penangkapan 'Bos Gendut' di Kampung Bahari: Ada Senpi, Sajam hingga BMW X1!

Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Brimob Polda Metro Jaya berhasil menangkap buron narkoba berinisial MR alias Bos Gendut di Kampung Bahari, Tanjung Priok, setelah mengintainya sejak malam sebelumnya. Penangkapan yang dilakukan pada Kamis (13/8/2026) ini juga mengamankan dua loyalisnya, serta menyita barang bukti berupa mobil mewah, senjata api ilegal, dan sejumlah peralatan operasional narkoba. Bos Gendut yang telah buron sejak 2025 ini terlibat dalam jaringan narkoba lintas provinsi dan m

BNN Sita Barbuk Penangkapan 'Bos Gendut' di Kampung Bahari: Ada Senpi, Sajam hingga BMW X1!

Komisi III DPR RI, Polri dan KPA Kolaborasi Penanganan Kekerasan dan Kriminalisasi di Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Komisi III DPR RI, Polri, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengadakan pertemuan untuk membahas penanganan dan pencegahan kriminalisasi terhadap anggota KPA yang meningkat, dengan 147 kasus kriminalisasi dalam setahun terakhir. Pertemuan ini menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat dalam konflik agraria, termasuk kasus penangkapan tanpa surat perintah di Aceh dan sikap arogansi di NTT. KPA mendesak pemerintah untuk mengubah pendekatan represif menjadi dialogis dalam p

3 media, Cenderung netral
Komisi III DPR RI, Polri dan KPA Kolaborasi Penanganan Kekerasan dan Kriminalisasi di Lokasi Prioritas Reforma Agraria

RUU Ketenagakerjaan Dikebut Tanpa Draf Resmi, Buruh Cemas Omnibus Law Jilid 2

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan mulai berjalan di DPR, namun serikat buruh menyoroti belum tersedianya naskah akademik maupun draf rancangan yang bisa mereka pelajari secara utuh. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran aturan baru tersebut kembali digugat melalui judicial review setelah disahkan, seperti yang terjadi pada sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menegaskan keterlibatan buruh

RUU Ketenagakerjaan Dikebut Tanpa Draf Resmi, Buruh Cemas Omnibus Law Jilid 2

259 Penerima Bansos di Tangerang Ditangguhkan karena Terindikasi Judi Online

Kementerian Sosial menangguhkan penyaluran bantuan sosial kepada 259 penerima manfaat di Kabupaten Tangerang karena terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Penangguhan ini berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation dan hasil penelusuran bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Meskipun indikasi tersebut tidak selalu berarti seluruh penerima menggunakan bantuan untuk judi, proses klarifikasi diperlukan, dan 195 dari mereka telah mengajuka

259 Penerima Bansos di Tangerang Ditangguhkan karena Terindikasi Judi Online

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI Tak Ada Lagi Aksi Joget, Pemilihan Lagu Diseleksi Ketat

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 akan mengalami evaluasi menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan acara lebih khidmat, terutama terkait pemilihan lagu yang sebelumnya menyebabkan peserta berjoget di akhir acara. Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma, menjelaskan bahwa lagu-lagu akan dipilih secara ketat dan hanya akan dimainkan di luar agenda resmi, seperti saat tamu undangan datang atau setelah acara selesai, untuk menjaga suasana

Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI Tak Ada Lagi Aksi Joget, Pemilihan Lagu Diseleksi Ketat

Said Iqbal Minta 3 PP Turunan Omnibus Law Dicabut, Soroti Pesangon 0,5 Kali

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh, meminta pemerintah untuk mencabut tiga Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, terutama PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur pesangon sebesar 0,5 kali dalam kasus pemutusan hubungan kerja. Dalam audiensi dengan pimpinan DPR RI, Said menekankan pentingnya perlindungan pekerja dan menolak konsep "easy hiring, easy firing", meskipun ia mengakui bahwa tidak semua ketentuan dalam UU

Said Iqbal Minta 3 PP Turunan Omnibus Law Dicabut, Soroti Pesangon 0,5 Kali

Buruh Catat Sikap Parpol DPR soal RUU Ketenagakerjaan, yang Tak Serius Bakal Dibongkar

Koalisi buruh mengancam akan mengungkap nama partai politik di DPR RI yang dianggap tidak serius dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, dengan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa mereka telah mencatat sikap masing-masing partai selama proses pembahasan. Dalam perkembangan lain, koalisi buruh dan pengusaha sepakat membentuk tim perumus bersama untuk RUU tersebut, meskipun masih terdapat perbedaan pandangan mengenai isu-isu kritis seperti outsourcing dan pengu

Buruh Catat Sikap Parpol DPR soal RUU Ketenagakerjaan, yang Tak Serius Bakal Dibongkar

Viral Ikan Mati Massal Usai Diberi Nasi Sisa MBG, Bagaimana Aturan Limbah Badan Gizi?

Sebuah unggahan di media sosial menjadi sorotan setelah pemilik akun @nrlfzia mengklaim ikan peliharaan milik pamannya mati memenuhi kolam setelah diberi nasi sisa program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam unggahan tersebut, sisa makanan itu disebut dibeli sebanyak 1,5 kuintal untuk digunakan sebagai alternatif pakan ikan. Video yang memperlihatkan sejumlah ikan mengambang kemudian memicu perdebatan mengenai pemanfaatan sisa makanan dari program MBG. Pengunggah mengaitkan kematian ikan dengan pe

Viral Ikan Mati Massal Usai Diberi Nasi Sisa MBG, Bagaimana Aturan Limbah Badan Gizi?

Larangan Diskriminasi dalam Lowongan Kerja, Ini Aturan Kemnaker soal Usia dan Syarat Fisik

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kembali mengingatkan perusahaan agar tidak mencantumkan batas usia maupun syarat good looking atau berpenampilan menarik dalam lowongan kerja apabila tidak berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan. Masyarakat bahkan diminta melaporkan perusahaan yang masih menggunakan persyaratan diskriminatif tersebut. Rekrutmen, menurutnya, harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi calon pekerja. “Tahun lalu saya sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang per

Larangan Diskriminasi dalam Lowongan Kerja, Ini Aturan Kemnaker soal Usia dan Syarat Fisik

Nasib Motor Listrik SPPG Masih Terbengkalai, Kejagung Mengaku Tak Tahu-Menahu

Kejaksaan Agung (Kejagung) belum memberikan kepastian mengenai nasib ribuan motor listrik yang diperuntukkan bagi Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini terbengkalai. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan ketidaktahuan mengenai tindak lanjut penggunaan motor tersebut dan menyarankan agar kendaraan itu dimanfaatkan alih-alih dibiarkan rusak. Sementara itu, ada usulan dari Komisi IX DPR untuk menghibahkan motor

Nasib Motor Listrik SPPG Masih Terbengkalai, Kejagung Mengaku Tak Tahu-Menahu

Kemenhaj Periksa Biro Umrah PT TAS Terkait Jamaah Gagal Berangkat ke Tanah Suci

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sedang menyelidiki biro perjalanan umrah PT TAS terkait dugaan pelanggaran yang menyebabkan 158 jamaah terdampak, termasuk 120 orang yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan 38 orang yang mengalami masalah dalam kepulangan. Proses pemeriksaan terhadap Direktur PT TAS dan pihak terkait telah dilakukan, dengan potensi sanksi administratif yang bisa mencakup pembekuan izin usaha hingga pencabutan izin, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Kemen

Kemenhaj Periksa Biro Umrah PT TAS Terkait Jamaah Gagal Berangkat ke Tanah Suci