AFU.id

Indeks Berita

Pengurus Baru Al Zaytun Desak Aset TPPU Panji Gumilang Dikembalikan ke Yayasan, Bukan Pribadi

Pengurus baru Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) mendesak Kejaksaan Negeri Indramayu segera mengeksekusi pengembalian aset terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang. Desakan disampaikan melalui aksi damai di depan Pengadilan Negeri (PN) Indramayu, Jawa Barat, Selasa (18/08/2026). Pengurus meminta aset dikembalikan kepada YPI sebagai badan hukum, bukan kepada Panji Gumilang secara pribadi maupun pengurus yayasan sebelumnya. Ketua YPI Iskandar Saefullah mengatakan aksi ters

Pengurus Baru Al Zaytun Desak Aset TPPU Panji Gumilang Dikembalikan ke Yayasan, Bukan Pribadi

Transfer Pricing PT TPL Diduga Bikin Negara Tekor Rp2 Triliun, 5 Pegawai Kemenhut Diperiksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi praktik transfer pricing yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2 triliun antara tahun 2008 hingga 2025. Lima pegawai Kementerian Kehutanan diperiksa sebagai saksi, sementara dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga tidak melakukan pengawasan yang sesuai dan menerima suap dari PT TPL. Penyidikan ini bertujuan untuk mengungkap lebi

Transfer Pricing PT TPL Diduga Bikin Negara Tekor Rp2 Triliun, 5 Pegawai Kemenhut Diperiksa

WN India Selundupkan 30 Kg Emas ke Dubai Lewat Bandara Soetta, Batangan Diubah jadi Bubuk

Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri mengungkap modus penyelundupan emas ilegal ke Dubai melalui penghancuran emas batangan menjadi bubuk, yang kemudian disembunyikan dalam pakaian dalam pria dan bra wanita yang dimodifikasi. Penyelidikan yang dilakukan di PT White Classic Gold & Silver di Jakarta Utara mengungkap penggunaan zat kimia untuk mengubah karakter bubuk emas agar sulit terdeteksi saat pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung selama delap

 WN India Selundupkan 30 Kg Emas ke Dubai Lewat Bandara Soetta, Batangan Diubah jadi Bubuk

Jadi Provokator, Puluhan Pembawa Bahan Peledak Diamankan Sebelum Demo BEM UI Dimulai

Sebanyak 21 orang diamankan oleh Polda Metro Jaya karena membawa bahan peledak rakitan menjelang aksi demonstrasi yang digelar oleh BEM UI di Bundaran HI, Jakarta, pada 18 Agustus 2026. Para pelaku, yang diduga bukan mahasiswa, berencana memicu kerusuhan dengan menyimpan bom molotov dan petasan, sehingga mengancam keselamatan peserta aksi dan masyarakat sekitar. Polda Metro Jaya menyiapkan lebih dari 9.000 personel untuk mengamankan demonstrasi tersebut, yang bertemakan #MerebutKemerdekaan, deng

Jadi Provokator, Puluhan Pembawa Bahan Peledak Diamankan Sebelum Demo BEM UI Dimulai

Pengacara Febrie Nilai Penggeledahan Rumah Sentul Bermasalah karena Beda Surat

Kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengajukan keberatan terhadap penggeledahan rumah kliennya di Sentul City, yang dianggap bermasalah karena terdapat perbedaan antara surat perintah yang digunakan penyidik dan izin pengadilan. Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Febri menegaskan bahwa penggeledahan dilaksanakan dengan surat perintah yang tidak disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga secara hukum dapat dianggap sebagai pe

Pengacara Febrie Nilai Penggeledahan Rumah Sentul Bermasalah karena Beda Surat

11 Pengasuh Daycare Little Aresha Masuk Meja Hijau, Jaksa Ajukan Dakwaan Berlapis

Sebanyak 11 pengasuh dari Daycare Little Aresha di Yogyakarta menjalani sidang perdana karena dugaan penganiayaan dan penelantaran anak, di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan berlapis yang mencakup tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Dakwaan tersebut meliputi perlakuan mengikat anak, membiarkan bayi di lantai, dan menempatkan anak di ruangan gelap, dengan jaksa menjerat para terdakwa menggunakan kombinasi pasal terkait penelantaran, kekerasan, dan perlaku

11 Pengasuh Daycare Little Aresha Masuk Meja Hijau, Jaksa Ajukan Dakwaan Berlapis

Kepala Inspektorat Banda Aceh Jadi Tersangka Kasus Sesama Jenis, Ditahan dan Dicopot dari Jabatan

Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap bersama seorang pria berinisial AM di ruang kerjanya. Keduanya diduga melanggar Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan kini ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberhentikan sementara FD dari tugas jabatannya. FD dan AM ditangkap petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh pada Rabu (12/08/2026) sore. Penindakan bermula dari laporan meng

Kepala Inspektorat Banda Aceh Jadi Tersangka Kasus Sesama Jenis, Ditahan dan Dicopot dari Jabatan

Yaqut Sangkal Dakwaan Jaksa: Penentuan Kuota Tambahan Mutlak Kewenangan Menteri

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengkritik surat dakwaan jaksa penuntut umum terkait dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024, yang dinilainya mencampuradukkan kewenangan menteri dengan urusan teknis penyelenggaraan haji. Dalam nota perlawanan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Yaqut menegaskan bahwa dakwaan tersebut lebih berkaitan dengan masalah teknis dan mempertanyakan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 622,09 miliar yang diajukan jaksa, serta m

Yaqut Sangkal Dakwaan Jaksa: Penentuan Kuota Tambahan Mutlak Kewenangan Menteri

Jalani Sidang Eksepsi Kuota Haji, Yaqut Bantah Perintahkan Anak Buah Korupsi dan Longgarkan Aturan Kuota

Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membantah tuduhan korupsi terkait kuota haji 2022 dalam sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah memerintahkan stafnya untuk melakukan korupsi atau pelonggaran aturan. Dalam sidang tersebut, Yaqut juga menyoroti ketidakjelasan dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan mempertanyakan metode perhitungan kerugian negara sebesar Rp622 miliar. Tim kuasa hukum Yaqut mengajukan permohonan agar perkar

Jalani Sidang Eksepsi Kuota Haji, Yaqut Bantah Perintahkan Anak Buah Korupsi dan Longgarkan Aturan Kuota

Praperadilan Febrie Adriansyah, Kuasa Hukum: Ada 30 Pelanggaran Prosedural, Seluruh Barang Sitaan Harus Dikembalikan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada Selasa (18/8/2026). Perkara bernomor 134 Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tersebut menguji sah atau tidaknya sejumlah upaya paksa yang dilakukan terhadap Febrie dalam perkara yang menjeratnya. Sidang dihadiri Polda Metro Jaya sebagai Termohon I, Kortastipidkor Polri sebagai Termohon II, dan Jampidsus Kejaksaan Agung sebagai Turut Termohon. Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, menye

Praperadilan Febrie Adriansyah, Kuasa Hukum: Ada 30 Pelanggaran Prosedural, Seluruh Barang Sitaan Harus Dikembalikan.

Kuota Haji Tambahan 20 Ribu Dibagi 50:50, Ini Dalih Kuasa Hukum Yaqut

Tim penasihat hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa pembagian kuota haji tambahan 2024 sebanyak 20.000 jemaah, dengan komposisi 10.000 untuk jemaah reguler dan 10.000 untuk jemaah khusus, merupakan hasil evaluasi menyeluruh terkait penyelenggaraan haji sebelumnya. Mereka menekankan bahwa kebijakan ini didasarkan pada analisis kepadatan jemaah dan kapasitas di lokasi haji, serta pengalaman dari penyelenggaraan haji 2023 yang menunjukkan perlunya perhatian terhadap kesel

Kuota Haji Tambahan 20 Ribu Dibagi 50:50, Ini Dalih Kuasa Hukum Yaqut

Jelang Putusan, Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Akan Hadirkan 3 Ahli dalam Praperadilan Kasus TPPU

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, akan menghadirkan tiga ahli dalam sidang praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai bagian dari hak konstitusionalnya. Dalam permohonan praperadilan, mereka meminta agar sejumlah surat perintah penyidikan dan tindakan hukum yang dinilai tidak sah dinyatakan batal demi hukum, serta memohon penghentian seluruh tindakan penyidikan dan pemulihan hak kliennya. Proses ini bertujuan

Jelang Putusan, Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Akan Hadirkan 3 Ahli dalam Praperadilan Kasus TPPU

Kuota Haji Tambahan Tidak Sama dengan Kuota Haji Reguler. Yaqut Permasalahkan Dakwaan Jaksa KPK yang Mencampurkan Keduanya

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menolak dakwaan jaksa KPK yang mengaitkan penentuan kuota haji tambahan 2023 dengan tindak pidana korupsi, dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kebijakan resmi berdasarkan KMA yang sah. Kuasa hukumnya berargumen bahwa pembagian kuota haji tambahan, yang berbeda dengan kuota reguler, adalah wewenang Menteri Agama dan harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta menyoroti bahwa dakwaan jaksa tidak menjelaskan peran Yaqut secara jelas

Kuota Haji Tambahan Tidak Sama dengan Kuota Haji Reguler. Yaqut Permasalahkan Dakwaan Jaksa KPK yang Mencampurkan Keduanya

Dianggap Cacat Hukum, Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Minta Barbuk Sitaan Kasus TPPU Dikembalikan

Tim kuasa hukum Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda, mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan penggeledahan yang dilakukan di kediamannya dianggap cacat hukum karena adanya perbedaan surat perintah penggeledahan dan izin dari Pengadilan Negeri Cibinong. Mereka menegaskan bahwa penggeledahan tersebut tidak memiliki izin resmi dan melanggar prosedur hukum, termasuk ketiadaan saksi dan berita acara penggeledahan. Dalam sidang, kuasa hukum meminta agar tindakan penggeledahan dinyataka

Dianggap Cacat Hukum, Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Minta Barbuk Sitaan Kasus TPPU Dikembalikan

Lawan Balik lewat Praperadilan! Eks Jampidsus Febrie Minta Status Tersangka dan Sprindik Kejagung Dibatalkan

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta seluruh proses hukum yang bersandar pada penetapan tersangka dan upaya paksa terhadap dirinya dihentikan. Permintaan itu menjadi bagian dari petitum praperadilan yang dibacakan tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Febrie juga menggugat keabsahan penggeledahan, penyitaan, pencegahan ke luar negeri hingga sejumlah surat perintah penyidikan yang diterbitkan Kejaksaan Agung. Perkara praperadilan terse

Lawan Balik lewat Praperadilan! Eks Jampidsus Febrie Minta Status Tersangka dan Sprindik Kejagung Dibatalkan