AFU.id

Indeks Berita

MUI Desak Koruptor Dihukum Mati, Menko Yusril Sentil Krisis Etika Beragama

Desakan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor kembali disuarakan sebagai solusi pamungkas pemberantasan kejahatan rasuah di Tanah Air. Namun, instrumen pidana maksimal tersebut dinilai belum cukup ampuh untuk menghentikan laju korupsi jika tidak dibarengi perbaikan moral secara fundamental. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah dalam merespons usulan penjatuhan vonis mati yang dilontarkan oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukuman mati sejatinya telah diakomodasi dalam sistem h

MUI Desak Koruptor Dihukum Mati, Menko Yusril Sentil Krisis Etika Beragama

Potret Ekosistem K3 Nasional: Angka Kecelakaan Tinggi, 1 Pengawas untuk 3.800 Perusahaan

Ekosistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia mengalami tantangan serius dengan tingkat kecelakaan kerja yang tinggi, mencapai lebih dari 312 ribu klaim kecelakaan pada tahun lalu, serta rasio pengawas ketenagakerjaan yang sangat rendah, yaitu satu pengawas untuk setiap 3.800 perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan perlunya transformasi dalam pengelolaan K3 dan penguatan fungsi Balai K3 untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja, termasuk melalui pemetaan risiko

Potret Ekosistem K3 Nasional: Angka Kecelakaan Tinggi, 1 Pengawas untuk 3.800 Perusahaan

Terindikasi Main Judi Online, Hampir 1,5 Juta Penerima Bansos Ditahan Bantuannya

Kementerian Sosial (Kemensos) menahan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi hampir 1,5 juta penerima yang terindikasi terlibat judi online, sambil melakukan pendalaman dan pemutakhiran data penerima. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa penerima yang terbukti menggunakan bansos untuk berjudi akan dianggap tidak memenuhi syarat sebagai keluarga penerima manfaat. Untuk mengatasi masalah ini, Kemensos berencana memperkuat kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuanga

Terindikasi Main Judi Online, Hampir 1,5 Juta Penerima Bansos Ditahan Bantuannya

Soal Pemindahan Maskapai Tanpa Izin Penumpang, Hakim Isra: Jangan Samakan dengan Naik Bus

Hakim Konstitusi Saldi Isra mengkritik praktik pemindahan penumpang oleh maskapai ke penerbangan lain dalam satu grup tanpa izin dan penjelasan yang memadai, terutama saat terjadi keterlambatan. Ia menegaskan bahwa pemindahan semacam itu tidak dapat disamakan dengan layanan angkutan darat dan meminta agar maskapai memberikan alternatif dan persetujuan dari penumpang sebelum melakukan pemindahan. Sidang ini merupakan bagian dari pengujian terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Penerbanga

Soal Pemindahan Maskapai Tanpa Izin Penumpang, Hakim Isra: Jangan Samakan dengan Naik Bus

BPJS Watch Soroti Kasus Yurizal: Pasien Tak Boleh Menunggu Lama untuk Dirawat Inap

BPJS Watch mengkritik lambannya pelayanan BPJS Kesehatan yang diduga menyebabkan meninggalnya Yurizal Tri Chaerawan, yang harus menunggu 8 jam untuk mendapatkan perawatan inap di rumah sakit. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas, dan rumah sakit seharusnya memiliki alternatif untuk mencegah keterlambatan tersebut. Ia juga mengecam tindakan oknum tenaga kesehatan yang membully Yurizal setelah keluhannya viral, menegaskan bah

BPJS Watch Soroti Kasus Yurizal: Pasien Tak Boleh Menunggu Lama untuk Dirawat Inap

MBG Watch Sebut Teddy dan Abdul Mu’ti Bohong soal Anggaran MBG

Aliansi MBG Watch menuduh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan informasi menyesatkan mengenai anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diduga menggunakan dana pendidikan. Mereka mendesak DPR untuk segera menggelar audiensi terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran MBG dan pendidikan, serta menyoroti laporan keracunan yang terjadi akibat program tersebut. Koalisi memberikan tenggat waktu

MBG Watch Sebut Teddy dan Abdul Mu’ti Bohong soal Anggaran MBG

Jepang Butuh Pekerja Migran Indonesia, SMK Go Global dan Penguatan LPK jadi Solusi

Pemerintah Indonesia melalui Program SMK Go Global dan Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berupaya memenuhi permintaan Jepang akan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Menko PM RI Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya transformasi pendidikan vokasi agar lulusan SMK siap bersaing secara global, dengan target penempatan 500.000 tenaga kerja hingga 2029. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberantas praktik penempatan ileg

Jepang Butuh Pekerja Migran Indonesia, SMK Go Global dan Penguatan LPK jadi Solusi

KMP Mutiara Sentosa 2 Punya 6 Sekoci dan 25 Life Raft, Mengapa Penumpang Lompat ke Laut?

KMP Mutiara Sentosa 2, yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, dilengkapi dengan enam sekoci dan 25 life raft, namun seluruh alat keselamatan tersebut tidak dapat digunakan karena kobaran api yang cepat menjalar ke bagian belakang kapal. Penumpang diarahkan untuk melompat ke laut dan menggunakan jaket pelampung, meskipun dalam kondisi yang bervariasi, untuk menyelamatkan diri saat kapal mulai terbakar. Sebanyak 62 korban berhasil dievakuasi, sementara penyebab kebakaran dan pelaksanaan

KMP Mutiara Sentosa 2 Punya 6 Sekoci dan 25 Life Raft, Mengapa Penumpang Lompat ke Laut?

Dibuka Hari Ini, Begini Cara War Tiket untuk Ikut Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Pemerintah mulai membuka pendaftaran undangan bagi masyarakat yang ingin mengikuti Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 05/08/26. Lonjakan akses membuat calon peserta yang menekan tombol pendaftaran di portal ( https://pandang.istanapresiden.go.id ) langsung masuk ke antrean virtual. Pengelola situs menyebut sistem ini diterapkan karena tingginya permintaan yang masuk secara bersamaan. Pendaftaran dibuka selama tiga hari hingga 7 Agustus 2026, dengan akses port

Dibuka Hari Ini, Begini Cara War Tiket untuk Ikut Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Bantah Bahlil, Greenpeace Sebut Raja Ampat Masih Dibayangi Ekspansi Tambang Nikel

Greenpeace Indonesia membantah pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyebut aktivitas tambang nikel di Raja Ampat dalam kondisi aman, dengan mengungkapkan bahwa kawasan tersebut masih terancam ekspansi pertambangan. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas, menyoroti adanya upaya dari beberapa perusahaan untuk beroperasi di wilayah tersebut dan menyerukan pemerintah menghapus status Raja Ampat sebagai wilayah pertambangan untuk melindungi lingkungan. S

Bantah Bahlil, Greenpeace Sebut Raja Ampat Masih Dibayangi Ekspansi Tambang Nikel

Piala Dunia 2026 Jadi Ladang Judi Online, PPATK Ungkap 6 Juta Transaksi Tembus Rp1 Triliun

PPATK melaporkan bahwa selama Piala Dunia 2026, terjadi lebih dari 6 juta transaksi judi online dengan total nilai mencapai Rp1,02 triliun, menunjukkan bagaimana jaringan perjudian memanfaatkan momen olahraga tersebut. Dalam upaya menanggulangi aktivitas ini, PPATK menghentikan sementara transaksi pada 2.815 rekening yang diduga terlibat, dengan total saldo mencapai Rp325,43 miliar. Selain itu, sepanjang Semester I 2026, perputaran dana judi online mencapai Rp86,82 triliun dari 467,32 juta trans

Piala Dunia 2026 Jadi Ladang Judi Online, PPATK Ungkap 6 Juta Transaksi Tembus Rp1 Triliun

Isu PPPK Dirumahkan dan Gaji ASN Dipotong, DPR: Tidak Ada Kebijakan Itu

Isu mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dirumahkan dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dipangkas di tengah tekanan fiskal daerah dipastikan tidak benar. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menegaskan, tidak ada kebijakan yang mengarah pada pemberhentian PPPK maupun pengurangan gaji ASN. Penegasan itu disampaikan menyusul kekhawatiran sejumlah daerah yang mengaku kesulitan membiayai belanja pegawai. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, D

Isu PPPK Dirumahkan dan Gaji ASN Dipotong, DPR: Tidak Ada Kebijakan Itu

Bantah Klaim Keamanan Raja Ampat, Greenpeace Desak Penutupan Total Tambang Nikel dan Evaluasi Status Wilayah Pertambangan

Greenpeace Indonesia menanggapi klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai keamanan industri ekstraktif di Raja Ampat, dengan menegaskan bahwa kawasan tersebut masih terancam oleh aktivitas pertambangan, khususnya tambang nikel. Organisasi lingkungan ini mendesak pemerintah untuk menutup total aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dan mengevaluasi status izin yang ada, termasuk izin PT Gag Nikel yang masih beroperasi meskipun terdapat temuan audit lingkungan yang meragukan. Dalam aksi pro

3 media, Cenderung kiri
Bantah Klaim Keamanan Raja Ampat, Greenpeace Desak Penutupan Total Tambang Nikel dan Evaluasi Status Wilayah Pertambangan