AFU.id

Indeks Berita

18 OTT KPK di Tahun 2026: 12 Kepala Daerah Terjaring, Mengapa Belum Ada Gubernur yang Ditangkap?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan 18 operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun 2026, yang menghasilkan penangkapan 12 kepala daerah, terutama bupati dan wali kota, dengan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi yang terbaru ditangkap pada 28 Juli. Meskipun penindakan terhadap pejabat daerah tingkat kabupaten meningkat, KPK belum menangkap gubernur, yang disebabkan oleh ketidakcukupan alat bukti untuk melakukan penangkapan, meskipun penyelidikan terhadap beberapa gubernur terus

18 OTT KPK di Tahun 2026: 12 Kepala Daerah Terjaring, Mengapa Belum Ada Gubernur yang Ditangkap?

Diklat Manajer Kopdes Merah Putih Rampung, 33.785 Peserta Dinyatakan Lulus

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih resmi ditutup dengan 33.785 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti pelatihan selama 45 hari. Upacara penutupan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, menekankan pentingnya nilai-nilai disiplin, integritas, dan pengabdian yang diperoleh selama diklat. Para lulusan diharapkan mampu m

Diklat Manajer Kopdes Merah Putih Rampung, 33.785 Peserta Dinyatakan Lulus

Deddy Sitorus Tolak Minta Maaf soal Ucapan 'Kayak Sirkus', KWP Tetap Lapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan

Polemik ucapan "kayak sirkus" yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, saat rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus bergulir. Deddy menegaskan ucapannya tidak ditujukan kepada wartawan yang sedang meliput rapat, sementara Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) tetap menilai pernyataan tersebut merendahkan profesi jurnalis dan akan melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurut Deddy, kalimat "kayak sirkus" yang di

Deddy Sitorus Tolak Minta Maaf soal Ucapan 'Kayak Sirkus', KWP Tetap Lapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan

Demo Jakarta Hari Ini: Dua Aksi Digelar di Monas dan Gatot Subroto, Polisi Imbau Pengendara Cari Jalur Alternatif

Dua aksi demonstrasi dijadwalkan berlangsung di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (31/7/2026). Untuk mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut, Polres Metro Jakarta Pusat menyiapkan ratusan personel gabungan di sejumlah titik aksi. Kepolisian juga mengimbau masyarakat mengantisipasi potensi kemacetan di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan Gatot Subroto dengan memilih jalur alternatif selama demonstrasi berlangsung. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, aksi

Demo Jakarta Hari Ini: Dua Aksi Digelar di Monas dan Gatot Subroto, Polisi Imbau Pengendara Cari Jalur Alternatif

Susul Surabaya, Mal Kota Kasablanka Jakarta Kini Dipasangi Pagar Besi Setinggi 2,5 Meter

Setelah empat pusat perbelanjaan di Surabaya dipasangi pagar besi tinggi, pemandangan serupa kini muncul di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Pagar berwarna abu-abu setinggi sekitar 2,5 meter dipasang di depan mal yang berada di bawah pengelolaan Pakuwon Group tersebut. Pembangunan yang berlangsung hampir bersamaan di sejumlah kota kembali memicu pertanyaan mengenai alasan pengamanan dilakukan secara masif. Pagar di Kota Kasablanka membentang sekitar 100 meter dari dekat pintu masuk kendaraa

Susul Surabaya, Mal Kota Kasablanka Jakarta Kini Dipasangi Pagar Besi Setinggi 2,5 Meter

Putusan MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Pakai Dana Pendidikan, Berlaku Paling Lambat 2028

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah memisahkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028. Putusan itu merupakan hasil uji materi terhadap Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun 2026 yang dikabulkan sebagian oleh MK. Amar putusan dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Suhartoyo menyatakan ketentuan tersebut tetap berlaku untuk APBN Tahun

Putusan MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Pakai Dana Pendidikan, Berlaku Paling Lambat 2028

Putusan MK Selamatkan Rp223,5 Triliun Anggaran Pendidikan dari MBG

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp223,5 triliun dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN, memastikan bahwa alokasi pendidikan tetap memenuhi kewajiban minimal 20 persen dari APBN. Putusan ini menjawab polemik mengenai penggabungan anggaran MBG ke dalam komponen pendidikan, yang dinilai tidak relevan dengan kegiatan inti penyelenggaraan pendidikan. Meskipun MBG tetap konstitusional dan dapat dilanjutkan sebagai program prioritas p

Putusan MK Selamatkan Rp223,5 Triliun Anggaran Pendidikan dari MBG

APKASI Desak Pemerintah Hentikan Pemotongan Dana Daerah, Nilai Beban Kepala Daerah Kian Berat

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendesak pemerintah untuk menghentikan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) mulai tahun anggaran 2027, karena kondisi fiskal daerah semakin memburuk dan beban tanggung jawab kepala daerah semakin berat. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR RI, APKASI menekankan bahwa pemotongan dana menghambat pembangunan dan pelayanan publik, serta meminta revisi regulasi terkait hak keuangan kepala daerah agar lebih relevan dengan tantang

APKASI Desak Pemerintah Hentikan Pemotongan Dana Daerah, Nilai Beban Kepala Daerah Kian Berat

Beda Nasib Prabowo dan Gerindra, Sang Ketum Keok Lawan KDM, Partainya Masih Nomor Satu

Hasil survei terbaru oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan perbedaan signifikan antara elektabilitas Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Meskipun Prabowo mengalami penurunan drastis dalam dukungan, hanya 28,3% dalam simulasi head-to-head melawan Dedi Mulyadi, yang meraih 59%, Partai Gerindra tetap berada di puncak elektabilitas partai dengan 16,9%. Penurunan ini terkait erat dengan menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, yang berimplikasi pada di

4 media, Cenderung kanan
Beda Nasib Prabowo dan Gerindra, Sang Ketum Keok Lawan KDM, Partainya Masih Nomor Satu

Tok! MK Larang Anggaran Makan Bergizi Gratis Sentuh Dana Pendidikan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah melarang penggunaan alokasi dana pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam APBN di masa depan. Putusan ini diambil setelah mengabulkan sebagian gugatan terkait masuknya anggaran MBG ke dalam porsi anggaran pendidikan, dengan pertimbangan bahwa program tersebut tidak termasuk dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan. Meskipun demikian, MK menegaskan bahwa Program MBG tetap sah dan

Tok! MK Larang Anggaran Makan Bergizi Gratis Sentuh Dana Pendidikan

LPSK Rilis Daftar Provinsi dengan Kasus Perdagangan Orang Tertinggi: Jawa Barat Teratas, Disusul NTT dan Jawa Timur,

Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terbanyak di Indonesia Di bawah Jawa Barat, terdapat Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Data tersabut berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipaparkan dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Menentang Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, Kamis (30/7/2026). Wakil Ketua LPSK Antonius Prijaji Soesilo Wibowo menjelaskan, jumlah permohonan perlindungan korb

LPSK Rilis Daftar Provinsi dengan Kasus Perdagangan Orang Tertinggi: Jawa Barat Teratas, Disusul NTT dan Jawa Timur,