AFU.id

Indeks Berita

Tugas Kader Posyandu Meluas ke Enam Layanan, Standar Insentif Jadi Tanda Tanya

Kader posyandu kini memiliki tugas yang meluas mencakup enam bidang pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat, namun belum ada penetapan standar insentif nasional untuk mendukung peran baru mereka. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap insentif kader, mengingat bahwa kondisi fiskal tiap daerah berbeda dan insentif diperlukan untuk mendukung operasional posyandu. Koordinasi antara Kementerian Keseha

Tugas Kader Posyandu Meluas ke Enam Layanan, Standar Insentif Jadi Tanda Tanya

PHK Putus Penghasilan, Pencairan JHT Tahun Kedua Tetap Dipungut Pajak Progresif

Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) masih dikenakan pajak progresif saat mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) pada tahun kedua dan seterusnya, meskipun dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali ketentuan pajak ini, mengingat pencairan JHT seharusnya tidak mengurangi hak pekerja. Selain itu, DPR juga meminta agar korban PHK mendapatkan manfaat dari Jaminan Kehilangan Peke

PHK Putus Penghasilan, Pencairan JHT Tahun Kedua Tetap Dipungut Pajak Progresif

SD Minim Murid Mulai Dipetakan, Penempatan Guru Masih Belum Jelas

Pemerintah Indonesia mulai mendata sekolah dasar negeri dengan jumlah murid di bawah 100 dan 60 siswa sebagai langkah untuk menangani masalah minimnya jumlah siswa. Meskipun penggabungan sekolah menjadi salah satu opsi, skema penempatan guru masih belum jelas, dan DPR meminta evaluasi terkait faktor-faktor seperti jarak, kualitas layanan pendidikan, serta kondisi demografi. Pemetaan ini diharapkan dapat membantu menentukan kebijakan pendidikan yang tepat, termasuk penyesuaian kebutuhan guru dan

SD Minim Murid Mulai Dipetakan, Penempatan Guru Masih Belum Jelas

Pengawasan Pajak Gandeng Babinsa-Bhabinkamtibmas, Batas Tugas Aparat Dipersoalkan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan perpajakan melalui Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa atau memungut pajak. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan bahwa keterlibatan aparat tersebut harus tidak menimbulkan tekanan kepada wajib pajak agar kepercayaan masyarakat tidak terganggu. Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI, menekankan pentingnya penjelasan batas tugas aparat agar tidak menimbulkan ke

Pengawasan Pajak Gandeng Babinsa-Bhabinkamtibmas, Batas Tugas Aparat Dipersoalkan

Kurikulum Anti-LGBTQ Segera Masuk Sekolah, Diajarkan Mulai Kelas 4 SD

Pemerintah Indonesia akan memasukkan materi anti-LGBTQ ke dalam kurikulum sekolah mulai dari kelas IV SD, sebagai respons terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang mengkategorikan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter bagi pertahanan negara. Kementerian Agama sedang menyusun kurikulum yang akan mengintegrasikan materi tersebut ke dalam pelajaran yang sudah ada, dengan harapan peserta didik memahami pandangan pemerintah mengenai bahaya penyebaran budaya ini. Kebijakan ini

Kurikulum Anti-LGBTQ Segera Masuk Sekolah, Diajarkan Mulai Kelas 4 SD

Kabinet Bayangan Lahir karena Pengawasan Lemah, Golkar Minta Kritik Tetap Lewat DPR

Pembentukan kabinet bayangan di Indonesia dipicu oleh melemahnya fungsi pengawasan DPR setelah mayoritas partai politik bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Muhammad Sarmuji. Ia mengajak masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik melalui DPR, yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti masukan tersebut, meskipun mempertanyakan efektivitas kabinet bayangan yang tidak memiliki kekuasaan resmi. Kabinet bayangan ini, yang terdiri dari 15 anggota

Kabinet Bayangan Lahir karena Pengawasan Lemah, Golkar Minta Kritik Tetap Lewat DPR

Heboh Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, DJP Tegaskan Hanya Pendampingan Saja

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pengawasan pajak bersifat pendampingan, bukan penegakan hukum. Keterlibatan aparat kewilayahan ini hanya dilakukan dalam kondisi khusus untuk mendukung petugas pajak dan tidak memberikan kewenangan baru dalam pemeriksaan atau pemungutan pajak. Isu ini muncul setelah DJP merilis Surat Edaran tentang Pedoma

5 media, Cenderung netral
Heboh Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak, DJP Tegaskan Hanya Pendampingan Saja

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Selasa 21 Juli 2026: Hujan Ringan di 2 Wilayah

Berikut prakiraan cuaca di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Selasa, 21 Juli 2026. Informasi ini tentu sangat penting bagi yang akan menjalani aktivitas, terutama di luar ruangan. Apalagi, keadaan udara dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental serta suasana hati ( mood ) seseorang. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dua dari 13 kabupaten/kota di Jabodetabek berpotensi diguyur hujan. Keduanya adalah Jakarta

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Selasa 21 Juli 2026: Hujan Ringan di 2 Wilayah