
Indeks Berita

Puluhan Lembar Uang Palsu Disita, Pelaku Peredaran Uang Palsu di NTB Ditahan
Seorang pria berinisial SR ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan peredaran uang kertas palsu di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, oleh Polresta Lombok Tengah. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Lombok Tengah merampungkan gelar perkara atas kasus tersebut. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Lombok Tengah, Iptu Brata Kusnadi, menyampaikan hal ini di Lombok Tengah, Minggu (19/7/2026). Brata menjela

Trauma Fisik dan Psikis, Ini Langkah Pemkab Lindungi Korban Perundungan di Lampung Timur
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) memberikan pendampingan menyeluruh kepada seorang siswi sekolah dasar (SD) yang menjadi korban perundungan oleh sejumlah teman sebayanya. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan anak sekaligus memastikan proses pemulihan korban berjalan optimal pascakejadian yang sempat viral di media sosial. Pekerja Sosial Profesional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Lampung Timur, Edi Arsadad, memastikan korb

Ribuan Ton Sampah per Hari, DLH Bandung Sebut Pemilahan Wajib Dilakukan Sejak dari Rumah
Pemilahan sampah dinilai menjadi kunci utama mengatasi persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, termasuk mendukung pemanfaatan teknologi pengolahan Refuse Derived Fuel (RDF). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung menegaskan sampah yang tercampur justru menjadi kendala terbesar dalam proses pengolahan lebih lanjut. Kepala Bidang DLH Kabupaten Bandung, Abdul Wahid Fauzy menjelaskan, persoalan terbesar yang dihadapi instansinya justru muncul sejak tahap pengangkutan,


Intimidasi Berulang di Depok Jadi Sorotan, DPR Ingatkan Ada Konsekuensi Pidana
Maraknya konflik antar-warga belakangan ini dinilai bersumber dari rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan etika bertetangga. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta pemerintah daerah bersama lembaga penegak hukum meningkatkan upaya edukasi hukum bagi warga sebagai solusi menekan konflik tersebut. Menurutnya, sengketa antartetangga yang belakangan kerap viral di media sosial kebanyakan dipicu oleh minimnya pemahaman warga soal batasan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Abdullah

Belasan Puskesmas di Mataram Bakal Punya Pojok Baca, Ini Alasannya
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) setempat untuk menyiapkan fasilitas pojok baca di 11 puskesmas se-Kota Mataram. Program ini dirancang sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat, terutama di bidang kesehatan, sekaligus mengisi waktu pengunjung yang tengah menunggu antrean layanan. Kepala Dinkes Kota Mataram, Emirald Isfihan, memastikan kerja sama dengan Diarpus sudah berjalan sejak tahap awal

DPR Angkat Tangan Hadapi 32 Ribu Kasus PHK: Solusinya Kirim Rakyat Jadi Pekerja Migran?
Di tengah 32.389 pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang semester pertama 2026, Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendorong pemerintah memperluas penempatan korban pemutusan hubungan kerja ke luar negeri. Usulan itu disampaikan Irma dalam rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Ia menilai peluang kerja di luar negeri dapat menjadi jalan keluar bagi pekerja yang kehilangan mata pencahari

KKP Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Siapkan Skema Penyaluran BBM Khusus bagi Kapal Nelayan 30-200 GT
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan skema penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT) dengan harga khusus Rp15.000 per liter, termasuk subsidi Rp3.600 per liter untuk mencegah penyimpangan. Skema ini mensyaratkan kapal memiliki izin aktif dan sistem pemantauan, serta melibatkan mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi untuk menjamin transparansi

Capai Swasembada Pangan, Presiden Prabowo Subianto Alihkan Fokus ke Energi dan Air
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berhasil mencapai swasembada pangan setelah 42 tahun, dengan produksi beras mencapai 34,71 juta ton pada 2025, mengakhiri ketergantungan pada impor beras. Setelah pencapaian ini, Presiden Prabowo mengalihkan fokus pemerintah pada swasembada energi dan ketahanan air, serta mempercepat program peremajaan tanaman tebu. Selain itu, ia menegaskan komitmennya untuk menindak praktik ilegal yang merugikan negara dan mendorong semua e

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Terpantau CCTV, Seorang Pelaku Kena Denda Rp500 Ribu
Aturan pengelolaan sampah di Jakarta diterapkan dengan baik. Seorang yang kedapatan membuang sampah sembarangan dikenakan denda sebesar Rp500 ribu. Sebelumnya, aksi seorang membuang sampah sembarangan di Jalan Cidodol Raya, Grogol Selatan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Perbuatan melanggar aturan itu terekam kamera CCTV. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bergerak cepat setelah mendapatkan informasi itu. Kepala Satpel LH Kecamatan Kebayoran Lama, Ian Septyana menjelaskan, selain bukti da

Ongkos Politik Mahal Picu Korupsi, KPK Usul Kampanye Digital dan APK Dibiayai Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pengalihan kampanye pemilu ke media digital dan pendanaan alat peraga kampanye (APK) oleh negara untuk menekan biaya kampanye yang tinggi, yang dinilai sebagai salah satu penyebab korupsi di kalangan kepala daerah. Usulan ini berdasarkan kajian yang menunjukkan hubungan antara biaya tinggi dalam pemilihan dan tindakan koruptif para kandidat, serta untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan yang berisiko. KPK juga mendesak pengesahan Ranca

Tak Terima Istri Gugat Cerai, Pria Bakar Rumah Mertua hingga 11 Rumah Hangus
Seorang pria berinisial SY (32) ditangkap oleh polisi setelah diduga membakar rumah mertuanya di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, sebagai respons atas gugatan cerai yang diajukan istrinya akibat kekerasan dalam rumah tangga. Kebakaran tersebut menghanguskan 11 rumah dan menyebabkan kerugian sekitar Rp2 miliar, meskipun tidak ada korban jiwa. SY, yang juga positif narkoba, kini diancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara berdasarkan Pasal 308 KUHP tentang pembakaran rumah secara sengaja.

Bantah Isu Suruh Warga Belanja Rp1 Juta di Kopdes, Pigai: Jangan Percaya Sumber Tak Jelas
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah isu yang menyebut dirinya meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta setiap bulan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang telah dikategorikan sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam klarifikasinya, Pigai menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan meminta publik untuk berhati-hati dalam menyaring berita, serta mengandalkan sumber yang kredibel. Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab tokoh publik

Nusron Wahid: Kepastian Hukum Tanah Jadi Kunci Ketahanan Pangan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah merupakan faktor utama dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. "Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah," kata Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2026). Selain memberikan kepastian hukum, Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN turut mendukung program ketahanan pangan melalui penat





