
Indeks Berita



BGN Warisi Tunggakan Rp1,6 Triliun Era Dadan, Tagihan EO hingga Dapur Belum Dibayar
Badan Gizi Nasional (BGN) masih menghadapi tunggakan pembayaran sebesar Rp1,6 triliun dari periode kepemimpinan Dadan Hindayana, yang mencakup belanja pembangunan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), jasa penyelenggara acara, dan sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pelaksana harian Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan bahwa meskipun rencana penyelesaian pembayaran akan dilakukan menggunakan anggaran 2026, alokasi tersebut saat ini masih diblokir. BGN berkomitmen untuk me

Sempat Hindari Wartawan di DPR dan KPK, Kini Kepala BGN Absen Rapat Laporan Keuangan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pada 17 Juli 2026 karena alasan kesehatan, dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari ditunjuk untuk mewakilinya. Ketidakhadiran Nanik terjadi sebulan setelah ia terakhir kali muncul di parlemen, di mana ia meninggalkan wartawan yang meminta penjelasan terkait hasil rapat dan isu program Makan Bergizi Gratis. Rapat tersebut, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR, membahas Laporan



CKG Kemenkes Ungkap Bahaya Tersembunyi, Penyakit Jantung Bawaan Jadi Ancaman Potensial Bayi Baru Lahir di Indonesia
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa Penyakit Jantung Bawaan (PJB) Kritis menjadi ancaman utama bagi bayi baru lahir, dengan sekitar 4,3% dari 490 ribu bayi yang diperiksa terindikasi memiliki kelainan jantung. Para ahli menyebutkan penyebab meningkatnya kasus ini terkait dengan kesehatan ibu, infeksi selama kehamilan, dan gaya hidup modern yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan tinggi gula dan kurangnya aktivitas fisik. Deteksi dini

Muhammadiyah Masuk Jajaran 5 Besar Organisasi Pemegang SPPG Terbanyak
Persyarikatan Muhammadiyah berhasil masuk dalam lima besar organisasi pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan 302 SPPG yang dikelola di 30 provinsi dan melayani sekitar 405 ribu porsi makanan per hari. Dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI, Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, menyoroti pentingnya pengelolaan SPPG yang lebih terstruktur dan melibatkan komunitas, serta mengkritik tata kelola yang terlalu bergantung pada

Realisasi Anggaran Pendidikan 2025 di Bawah 20 Persen, Purbaya: Bukan karena MBG
Realisasi anggaran pendidikan pada 2025 tercatat berada di bawah batas minimal 20 persen dari total belanja negara. Pemerintah menyebut kondisi tersebut dipicu membengkaknya belanja negara untuk kebutuhan darurat, terutama penanganan bencana, sehingga porsi anggaran pendidikan terhadap APBN ikut menurun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penurunan persentase itu bukan disebabkan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, sejak awal penyusunan APBN, pemerintah telah meran


Profil Patris Yusrian Jaya, Kajati Jakarta yang Diusulkan Pimpin Badan Pemulihan Aset
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, diusulkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, menggantikan Kuntadi, yang diusulkan untuk posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Meskipun usulan ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, pengangkatan Patris masih menunggu persetujuan resmi. Sebagai pejabat karier dengan pengalaman di berbagai posisi di kejaksaan, Patris kini masih menjalankan tugasnya sebagai Kajati

Deep State dalam Kementerian PU, Dody Hanggodo Akui Sedang Berantas "Rayap" dan Kultur Lama
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan adanya praktik "deep state" di kementeriannya, yang ia ibaratkan sebagai rayap yang menggerogoti dari dalam, dan mengakui adanya pelanggaran serius di kalangan pegawai, termasuk absensi fiktif dan keterlibatan dalam judi online. Dalam upaya memberantas budaya birokrasi lama, Dody telah melakukan sejumlah mutasi pejabat untuk memutus mata rantai praktik korupsi, meskipun langkah ini menuai kritik dari anggota DPR yang khawatir dapat menghambat pe

Konflik Lahan Masyarakat Adat Terjadi di Tujuh Wilayah, Apa Pemicunya?
Konflik lahan antara PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dan masyarakat adat terjadi di tujuh wilayah, termasuk Riau, Lampung, dan Maluku Tengah, disebabkan oleh klaim lahan yang tidak terverifikasi dan kurangnya aturan khusus mengenai wilayah adat. Direktur Aset PTPN III, Agung Setya Imam Effendi, mengungkapkan bahwa klaim sepihak oleh masyarakat tanpa pemeriksaan status lahan berkontribusi pada masalah ini, sementara Menteri HAM Natalius Pigai menekankan perlunya pengakuan dan perlindungan

Profil Gus Rozin, Putra KH Sahal Mahfudh yang Siap Bertarung di Muktamar PBNU 2026
KH Abdul Ghaffar Rozin, yang akrab disapa Gus Rozin, menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 yang akan berlangsung pada Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur. Putra almarhum KH MA Sahal Mahfudh ini menekankan bahwa pencalonannya bertujuan untuk membawa gagasan kemajuan bagi organisasi, bukan untuk memperdalam persaingan di antara tokoh-tokoh NU. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman organisasi y





