AFU.id

Indeks Berita

Profil Kuntadi: Eks Kajati Jatim yang Diisukan Bakal Gantikan Febrie Adriansyah

Dr. Kuntadi, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, diusulkan untuk menggantikan Febrie Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, berdasarkan surat dari Jaksa Agung yang beredar di kalangan wartawan. Kuntadi, yang memiliki latar belakang pendidikan hukum yang kuat dan pengalaman luas di berbagai posisi strategis di Kejaksaan, dikenal berkat perannya dalam pengungkapan kasus korupsi besar dan berhasil memulihkan kerugian negara sebe

Profil Kuntadi: Eks Kajati Jatim yang Diisukan Bakal Gantikan Febrie Adriansyah

Indonesia Cemas 2045: Investasi Pendidikan Terendah di Dunia, Masih Diambil untuk MBG, Masa Depan Anak Bangsa Jadi Taruhan

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam investasi pendidikan, dengan pengeluaran pemerintah hanya mencapai 1,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata global 3,96% dan negara tetangga seperti Vietnam dan Singapura. Meskipun terdapat aturan wajib pengeluaran 20% untuk pendidikan dari APBN, alokasi yang tidak tepat dan pemotongan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp223 triliun semakin memperburuk kondisi infrastruktur pendidikan. Dampaknya, banyak gen

6 media, Cenderung kiri
Indonesia Cemas 2045: Investasi Pendidikan Terendah di Dunia, Masih Diambil untuk MBG, Masa Depan Anak Bangsa Jadi Taruhan

Mahfud Sebut Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus Febrie Tak Sesuai KUHAP, KPK: Hormati Proses Hukum

Kritik mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terhadap mekanisme pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Mahfud menilai pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. M

Mahfud Sebut Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus Febrie Tak Sesuai KUHAP, KPK: Hormati Proses Hukum

Bantah RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas 2026, DPR: Kami Gaspol Pakai Turbo

Isu yang menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dicoret dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 ramai dibicarakan publik saat ini. Kabar itu memunculkan anggapan pembentukan payung hukum untuk perampasan aset hasil tindak pidana tidak lagi menjadi prioritas DPR. Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung mengatakan hingga kini tidak ada keputusan rapat paripurna yang menghapus RUU Perampasan Aset dari Prolegnas Prioritas 2026. "RUU tersebut masih terdaftar di

Bantah RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas 2026, DPR: Kami Gaspol Pakai Turbo

Kapolri Sapa Jaksa Agung “Kakak Asuh” di Tengah Polemik Penanganan Kasus Febrie

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyapa Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai “kakak asuh” saat berkunjung ke Gedung Kejaksaan Agung, Senin (13/07/26). Sapaan akrab itu muncul di tengah sorotan terhadap penyerahan penanganan tiga perkara korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari Polri kepada Kejaksaan Agung. “Yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan seluruh keluarga besar Adhyaksa,” kata Sigit setelah menggelar pertemuan tertutup dengan

Kapolri Sapa Jaksa Agung “Kakak Asuh” di Tengah Polemik Penanganan Kasus Febrie

Beredar Nama 50 Perusahaan Kawasan Hutan yang Dikaitkan dengan Kasus Febrie. Benarkah Mereka Pengisi Brankas eks Jampidsus Febrie Adriansyah?

Sebuah daftar yang mencantumkan 50 perusahaan kawasan hutan, yang diduga terlibat dalam kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah, beredar di publik, menunjukkan total luasan lahan yang dilanggar mencapai 8.447 hektare dengan potensi sanksi sebesar Rp80,2 triliun. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin oleh Febrie bertugas menertibkan korporasi yang melanggar ketentuan, dan telah mencabut izin 28 perusahaan dari ratusan yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, juru bicara Sat

3 media, Cenderung netral
Beredar Nama 50 Perusahaan Kawasan Hutan yang Dikaitkan dengan Kasus Febrie. Benarkah Mereka Pengisi Brankas eks Jampidsus Febrie Adriansyah?