AFU.id

Indeks Berita

Harga Mobil Kopdes Diduga Digelembungkan, Potensi Rente Tembus Rp5,5 Triliun

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan 80.000 mobil pikap untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan potensi rente mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun. Penelitian ICW menunjukkan bahwa harga pembelian PT Agrinas Pangan Nusantara sebesar Rp255 juta per unit jauh lebih tinggi dibandingkan harga wajar sekitar Rp185 juta hingga Rp194 juta berdasarkan harga pasar. ICW berencana melaporkan temuan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

Harga Mobil Kopdes Diduga Digelembungkan, Potensi Rente Tembus Rp5,5 Triliun

Prabowo Ultimatum TNI, Polri, dan Jaksa Berbenah: Rakyat Tak Mau Korupsi

Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada seluruh aparatur negara agar segera berbenah dan melakukan introspeksi. Pesan itu ditujukan kepada birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jajaran Kejaksaan agar tidak mengabaikan amanah rakyat dan menjauh dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan jabatan. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026). Dalam kes

Prabowo Ultimatum TNI, Polri, dan Jaksa Berbenah: Rakyat Tak Mau Korupsi

Prabowo Akui MBG Disusupi Banyak Maling, TNI-Polri Jangan Ikut Minta Setoran

Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meminta TNI serta Polri untuk ikut mengawasi tanpa meminta setoran dari pengelola. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan perlunya pengawasan yang ketat terhadap dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mendorong masyarakat untuk melaporkan penyelewengan melalui media sosial, termasuk TikTok, guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dilaku

Prabowo Akui MBG Disusupi Banyak Maling, TNI-Polri Jangan Ikut Minta Setoran

Usai Geledah 13 Lokasi Korupsi Batu Bara-Asabri, Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Dijaga Ketat Brimob

Pengamanan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya masih diperketat pada Jumat (10/7/2026), dua hari setelah penyidik menggelar penggeledahan besar-besaran dalam tiga perkara korupsi. Sejumlah personel Korps Brigade Mobil (Brimob) bersenjata lengkap masih disiagakan di sekitar gedung untuk mengamankan barang bukti hasil penyidikan. Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar lima hingga sepuluh personel Brimob berjaga di pintu masuk Gedung Ditreskrimsus. Kendara

Usai Geledah 13 Lokasi Korupsi Batu Bara-Asabri, Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Dijaga Ketat Brimob

Menteri UMKM Bantah Potongan 8 Persen Bikin Pendapatan Ojol Turun: Penurunan karena Libur Sekolah

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penurunan pendapatan pengemudi ojek online (ojol) tidak disebabkan oleh potongan komisi 8 persen yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026, melainkan karena masa libur sekolah dan perkuliahan yang mengurangi aktivitas masyarakat. Dalam pertemuan dengan komunitas dan asosiasi pengemudi, sebagian besar pengemudi menyatakan pendapatan mereka tetap baik, meskipun ada yang mengalami penurunan. Maman meminta agar penurunan pendapatan tersebut dipahami dalam

Menteri UMKM Bantah Potongan 8 Persen Bikin Pendapatan Ojol Turun: Penurunan karena Libur Sekolah

Rumah Sentul yang Digeledah Polisi Tidak ada di LHPKN Febrie Adriansyah, Padahal Diklaim Miliknya

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengakui bahwa rumah di Sentul, Bogor, yang digeledah oleh polisi adalah miliknya dan telah dimiliki sejak lama, namun tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya ke KPK. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan barang bukti berupa tujuh koper berisi 74 kilogram emas batangan dan uang tunai senilai sekitar Rp476 miliar, meskipun Febrie belum menjelaskan asal-usul ba

Rumah Sentul yang Digeledah Polisi Tidak ada di LHPKN Febrie Adriansyah, Padahal Diklaim Miliknya

Marak Penyimpangan, Kemenag Akan Sisir Pesantren Ilegal dan Atur Syarat Kiai

Kementerian Agama akan menertibkan pesantren ilegal yang marak di Indonesia, menyusul kasus kekerasan seksual dan penyimpangan dalam pendidikan agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan perlunya penetapan definisi dan syarat resmi untuk lembaga yang dapat menyandang nama pesantren serta kriteria untuk seseorang yang dapat disebut kiai. Penertiban ini bertujuan untuk membedakan pesantren resmi dari yang tidak terdaftar, serta untuk menciptakan ekosistem pesantren yang aman dan mencegah p

Marak Penyimpangan, Kemenag Akan Sisir Pesantren Ilegal dan Atur Syarat Kiai

Brankas Berisi 74 Kg Emas dan Uang Rp476 Miliar di Sentul, Jampidsus Febrie: Itu Rumah Saya

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengakui rumah di kawasan Parahyangan Golf 2, Sentul, Kabupaten Bogor, yang sebelumnya digeledah penyidik Polri merupakan kediaman pribadinya. Rumah tersebut menjadi salah satu lokasi penggeledahan dalam penyidikan tiga perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan sebuah brankas y

Brankas Berisi 74 Kg Emas dan Uang Rp476 Miliar di Sentul, Jampidsus Febrie: Itu Rumah Saya

Menteri PU Dody Hanggodo Kembali Tersangkut Isu Bocoran Surat, Kali Ini Soal Pengangkatan Keponakan Jadi Tenaga Ahli dan Komisaris BUMN

Menteri PU Dody Hanggodo Lasmono kembali diterpa isu soal bocoran surat resmi. Kali ini adalah bocornya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1878/KPTS/M/2025. Surat itu berisi tentang Perpanjangan Penugasan Tenaga Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Komunikasi Aisyah Zakiyyah. Surat kedua adalah soal pengangkatan orang yang sama sebagai Komisaris PT PP (Persero) BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Menjadi heboh karena Aisyah diisukan merupakan keponakan Dody. Terlepas dari isu itu, s

Menteri PU Dody Hanggodo Kembali Tersangkut Isu Bocoran Surat, Kali Ini Soal Pengangkatan Keponakan Jadi Tenaga Ahli dan Komisaris BUMN