AFU.id

Indeks Berita

Setelah Warga Patungan Rp1 Miliar, PU Tak Permanenkan Jembatan Enang-Enang

Kementerian Pekerjaan Umum tidak akan memermanenkan kembali Jembatan Enang-Enang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang sebelumnya diperbaiki warga secara swadaya dengan biaya sekitar Rp1 miliar. Pemerintah memilih menyiapkan jembatan shortcut di kawasan tersebut karena lokasi jembatan lama dinilai masih rawan longsor saat hujan deras. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan jembatan Enang-Enang yang ada saat ini hanya akan diperkuat agar tetap aman digunakan masyarakat. Namun, titik tersebut tidak a

Setelah Warga Patungan Rp1 Miliar, PU Tak Permanenkan Jembatan Enang-Enang

Demo Tiga Titik di Jakarta Pusat, Pengendara Diminta Hindari Gambir dan Thamrin

Pengendara yang melintas di kawasan Gambir dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, diminta mengantisipasi kepadatan lalu lintas pada Kamis (9/7/2026). Polisi menyiagakan 1.069 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di tiga titik. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan polsek jajaran. Pengamanan disiapkan karena sejumlah elemen massa dijadwalkan menggelar aksi sejak pukul 10.00 WIB. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Suman

Demo Tiga Titik di Jakarta Pusat, Pengendara Diminta Hindari Gambir dan Thamrin

Ojol Diusulkan Masuk UMKM, Pemerintah Janjikan Kemudahan Akses KUR

Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur status pengemudi ojek daring atau online (ojol) sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut disiapkan sebagai dasar hukum untuk memperkuat perlindungan sekaligus memperluas akses pemberdayaan bagi pengemudi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, penyusunan Perpres masih dibahas bersama sejumlah kementerian. Maman menjelaskan, pemerintah masih mengkaji kementerian mana yang akan mewadahi kebijakan i

Ojol Diusulkan Masuk UMKM, Pemerintah Janjikan Kemudahan Akses KUR

Papua Dilanda Konflik Berkepanjangan, 122 Ribu Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua telah menyebabkan sekitar 122 ribu warga kehilangan tempat tinggal dan hidup sebagai pengungsi akibat kekerasan yang masih berlangsung. Kementerian HAM menyatakan perlunya kolaborasi antar lembaga untuk menangani krisis kemanusiaan ini dan memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, sambil meminta TNI dan Polri untuk mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam operasi keamanan. Selain itu, penanganan distribusi logistik dan pembangunan masyar

Papua Dilanda Konflik Berkepanjangan, 122 Ribu Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Air PDAM Belum Layak Minum, Disindir Jadi “Perusahaan Air Mandi”

Kualitas layanan perusahaan daerah air minum (PDAM) di Indonesia mendapat kritik karena air yang disalurkan belum layak untuk diminum langsung, sehingga Anggota Badan Legislasi DPR RI Mulyadi menilai istilah "air minum" tidak sesuai dengan kenyataan. Ia membandingkan kondisi ini dengan penyediaan air di negara maju yang telah memenuhi standar konsumsi, serta menyoroti tingginya tingkat kebocoran air dalam jaringan PDAM yang mencapai lebih dari 40 persen, jauh di atas batas toleransi. Mulyadi men

Air PDAM Belum Layak Minum, Disindir Jadi “Perusahaan Air Mandi”

Santriwati Melahirkan, Dugaan Kekerasan Seksual Pengasuh Pesantren Kuansing Terbongkar

Dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Nurul Tauchid, Kuantan Singingi, Riau, terungkap setelah seorang santriwati melahirkan di lingkungan pesantren. Pengasuh pesantren berinisial I diduga terlibat dalam kasus ini, dengan informasi menyebutkan bahwa sedikitnya lima santriwati mungkin menjadi korban. Masyarakat mendesak agar kasus ini diusut secara hukum setelah kabar tersebut mencuat, meskipun sebelumnya banyak korban tidak berani melapor karena takut pada I yang merup

Santriwati Melahirkan, Dugaan Kekerasan Seksual Pengasuh Pesantren Kuansing Terbongkar

Said Iqbal Sebut Buruh Batalkan Demo setelah Purbaya Setuju Kaji Pajak JHT dan THR

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengkaji penghapusan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, dan dana pensiun, yang menyebabkan ribuan buruh membatalkan rencana demonstrasi mereka. Pertemuan antara Purbaya dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menghasilkan kesepakatan awal untuk mempelajari dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara, meskipun penghapusan pajak memerlukan perubahan r

Said Iqbal Sebut Buruh Batalkan Demo setelah Purbaya Setuju Kaji Pajak JHT dan THR

Muktamar ke-35 NU Mundur ke Akhir Agustus, PBNU Ungkap Penyebabnya

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengundur pelaksanaan Muktamar ke-35 NU dari semula dijadwalkan pada 1-5 Agustus 2026 menjadi 27-31 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU dan penetapkan Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, sebagai tuan rumah muktamar. Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan perubahan jadwal dilakukan setelah mempertimbangkan

Muktamar ke-35 NU Mundur ke Akhir Agustus, PBNU Ungkap Penyebabnya

RUU Sisdiknas Ubah Wajah Pendidikan, Wajib Belajar Jadi 13 Tahun

Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) membawa sejumlah perubahan besar dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. Draf terbaru mengusulkan penguatan alokasi anggaran pendidikan 20 persen, perluasan program wajib belajar menjadi 13 tahun, hingga penambahan aturan khusus mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Ketua Panitia Kerja RUU Sisdiknas, Hetifah Sjaifudian, mengatakan draf tersebut dirancang untuk memperkuat komitmen negara dalam menjamin

RUU Sisdiknas Ubah Wajah Pendidikan, Wajib Belajar Jadi 13 Tahun

Said Iqbal Bantah Purbaya soal Data JHT, Klaim 80 Persen Buruh Punya Saldo di Atas Rp50 Juta

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebut hanya 4,55 persen peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki saldo Jaminan Hari Tua (JHT) di atas Rp50 juta dipersoalkan. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut angka itu tidak mencerminkan kondisi seluruh peserta aktif dan memperkirakan lebih dari 80 persen pekerja memiliki saldo JHT di atas 50 juta. Data tersebut mengacu pada BPJS Ketenagakerjaan yang mencatat 1.723.910 klaim JHT dibayarkan se

Said Iqbal Bantah Purbaya soal Data JHT, Klaim 80 Persen Buruh Punya Saldo di Atas Rp50 Juta