AFU.id

Indeks Berita

Kas Daerah Menipis, PPPK Terancam Jadi Korban, Banggar Tagih Dana Bagi Hasil Rp132 Triliun

Kas daerah yang menipis mengancam nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dengan banyak pemerintah daerah mempertimbangkan pemotongan penghasilan atau merumahkan tenaga kontrak akibat kesulitan keuangan. Badan Anggaran DPR mendesak pemerintah pusat untuk segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) yang belum disalurkan sebesar Rp132 triliun, yang dianggap vital untuk membantu daerah membayar gaji PPPK. Di Kota Tidore Kepulauan, sekitar 2.000 ASN dan PPPK menggelar protes menolak pem

Kas Daerah Menipis, PPPK Terancam Jadi Korban, Banggar Tagih Dana Bagi Hasil Rp132 Triliun

KemenPU Klaim Tak Pakai APBN, tapi Kenapa Anak-Istri Menteri Masuk Surat Dinas ke AS?

Polemik rencana perjalanan keluarga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Amerika Serikat belum berhenti pada bantahan penggunaan APBN. Kementerian PU memang menegaskan biaya istri dan anak menteri tidak memakai uang negara. Namun, pertanyaan publik bergeser pada alasan nama keluarga pejabat bisa masuk dalam surat dinas negara untuk agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Polemik itu bermula setelah dokumen daftar delegasi kunjungan kerja Kementerian PU ke New York, Amerika Serikat, beredar di

KemenPU Klaim Tak Pakai APBN, tapi Kenapa Anak-Istri Menteri Masuk Surat Dinas ke AS?

Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta, Pramono: Lansia, Guru Paud, dan Penyandang Disabilitas Tetap Gratis

Rencana penyesuaian tarif TransJakarta dan TransJabodetabek masih dalam tahap kajian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di tengah pembahasan tersebut, layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat dipastikan tetap dipertahankan. Usulan penyesuaian tarif muncul setelah Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyampaikan rekomendasi kepada Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pembahasan tarif belum dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena berkaitan langsung

Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta, Pramono: Lansia, Guru Paud, dan Penyandang Disabilitas Tetap Gratis

Swadaya Masyarakat Rp1 Miliar Perbaiki Jembatan Enang-Enang, "Tampar" Pemerintah, Tito Karnavian Sepakati Percepatan Rehabilitasi Infrastruktur Aceh

Aksi swadaya warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang berpatungan hingga Rp1 miliar demi memperbaiki Jembatan Enang-Enang pascabencana hidrometeorologi November lalu, sukses mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan. Merespons lambatnya birokrasi yang memicu gerakan gotong royong pimpinan Sahrial Abadi tersebut, Mendagri Tito Karnavian selaku Kasatgas PRR mendatangi lokasi pada Selasa (7/7/2026) dan menyepakati langkah percepatan rekonstruksi secara permanen. Pemerintah memutuskan untuk mempe

Swadaya Masyarakat Rp1 Miliar Perbaiki Jembatan Enang-Enang, "Tampar" Pemerintah, Tito Karnavian Sepakati Percepatan Rehabilitasi Infrastruktur Aceh

Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp107,34 Juta, Jemaah Diperkirakan Bayar Berapa?

Pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah, meningkat sekitar Rp19,93 juta dari tahun sebelumnya. Calon jemaah diperkirakan akan membayar sekitar Rp42,94 juta, yang merupakan 40 persen dari total biaya, sementara 60 persen akan ditutup oleh nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI dan masih akan dibahas lebih lanjut untuk menetapkan a

Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp107,34 Juta, Jemaah Diperkirakan Bayar Berapa?

Draf RUU Sisdiknas Rampung, Kuasa Pusat atas Pendidikan Daerah Makin Besar

Draf Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang rampung disusun oleh Komisi X DPR RI akan memperbesar kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola pendidikan di daerah, termasuk mengambil alih pengelolaan jika pemerintah daerah gagal memenuhi standar pelayanan minimal. RUU ini juga memperluas program wajib belajar menjadi 13 tahun, memperkuat pendidikan inklusif, serta mengatur penggunaan teknologi dalam tata kelola pendidikan. Selain itu, RUU ini menegaskan k

Draf RUU Sisdiknas Rampung, Kuasa Pusat atas Pendidikan Daerah Makin Besar

Alasan PBNU Tetapkan PP Tambakberas Jombang sebagai Tuan Rumah Muktamar ke-35

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah resmi menetapkan Pondok Pesantren Tambakberas di Jombang, Jawa Timur, sebagai tuan rumah Muktamar ke-35 yang akan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui proses survei terhadap sembilan pondok pesantren dan mempertimbangkan pengalaman Tambakberas sebagai tuan rumah Muktamar sebelumnya pada tahun 2015, serta kesiapan teknis penyelenggaraan. Muktamar ini akan menjadi forum penting bagi NU untuk menentukan arah organisas

Alasan PBNU Tetapkan PP Tambakberas Jombang sebagai Tuan Rumah Muktamar ke-35

DPR Akui Revisi UU Pemilu Mandek karena Menunggu Restu Bos Partai

Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu belum juga bergerak ke tahap formal meski Komisi II DPR telah merampungkan naskah akademik dan daftar inventaris masalah. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengakui DPR masih menunggu lampu hijau dari ketua umum partai politik sebelum melangkah lebih jauh. Rifqinizamy menyebut kondisi tersebut sebagai realitas politik di parlemen. Ia mengatakan anggota DPR tidak akan bergerak tanpa persetujuan pimpinan partai masing-masing. “Kalau belum

DPR Akui Revisi UU Pemilu Mandek karena Menunggu Restu Bos Partai