AFU.id

Indeks Berita

Sinyal Merah Pendidikan Kedokteran: Dugaan Bunuh Diri dr. Adrian Rantung Tambah Daftar Panjang Dokter Meninggal Akibat Perundungan

Kasus kematian dokter diduga akibat perundungan (bullying) kembali terjadi. Kali ini menimpa dr. Adrian Rantung (PPDS Anestesiologi Unsrat) yang ditemukan tewas di kamar kosnya pada 5 Juli 2026. Kematiannya diduga kuat akibat bunuh diri karena tekanan perundungan sistemis. Kemenkes RI membekukan total kegiatan prodi Anestesiologi di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado untuk investigasi menyeluruh. RSUP Kandou sendiri tercatat memiliki laporan perundungan tertinggi nasional periode 2023–2025 dengan

Sinyal Merah Pendidikan Kedokteran: Dugaan Bunuh Diri dr. Adrian Rantung Tambah Daftar Panjang Dokter Meninggal Akibat Perundungan

Gugatan Pegawainya Dikabulkan PTUN, Pigai Bakal Ajukan Banding

Pegawai Kementerian HAM, Ernie Nurheyanti M Toelle, berhasil memenangkan gugatan di PTUN Jakarta melawan Menteri HAM Natalius Pigai, yang mengakibatkan pembatalan keputusan pemindahan jabatannya dari posisi manajerial ke jabatan fungsional. PTUN memerintahkan pemulihan kedudukan Yanti serta mencabut keputusan tersebut, sementara Kementerian HAM berencana untuk mengajukan banding. Yanti menganggap pemindahan jabatannya tidak sesuai prosedur dan mengabaikan rekam jejak kinerjanya yang baik selama

Gugatan Pegawainya Dikabulkan PTUN, Pigai Bakal Ajukan Banding

Ketua MPR Diutus Prabowo ke Iran, Politisi PDIP: Mekanismenya Keliru

Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto, mengkritik mekanisme pengutusan Ketua MPR, Ahmad Muzani, oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, karena dinilai tidak sesuai dengan hubungan antar lembaga negara yang bersifat konsultatif. Bambang menegaskan bahwa komunikasi antara MPR dan Presiden seharusnya dilakukan melalui mekanisme konsultasi, bukan perintah langsung. Sementara itu, Muzani menyatakan bahwa kehadirannya bersama Menteri Lu

Ketua MPR Diutus Prabowo ke Iran, Politisi PDIP: Mekanismenya Keliru

Aturan Baru Terbit, PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Tanpa Seleksi Ulang

Aturan baru mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu resmi berlaku. Salah satu ketentuannya menghapus kewajiban seleksi ulang bagi PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Peraturan tersebut ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widiyantini, pada 19 Juni

Aturan Baru Terbit, PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Tanpa Seleksi Ulang

Sekjen PU Klaim Biaya Keluarga Menteri ke AS Tak Pakai APBN, Ini Alasan Nama Anak Tercantum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan bahwa biaya keberangkatan anak Menteri PU, Dody Hanggodo Lasmono, ke New York tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun namanya tercantum dalam surat resmi kementerian yang viral. Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menjelaskan bahwa penyebutan nama anak dalam surat tersebut hanya untuk keperluan administrasi visa dan semua biaya perjalanan keluarga akan ditanggung secara pribadi. Selain itu, terkait kebocora

Sekjen PU Klaim Biaya Keluarga Menteri ke AS Tak Pakai APBN, Ini Alasan Nama Anak Tercantum

Sinyal Darurat Fiskal Daerah: Pemda Terjepit Pemangkasan TKD, Pelayanan Publik Bisa Terabaikan

Kebijakan pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026 menjadi Rp693 triliun—terendah dalam dua dekade—ditambah penghapusan komponen gaji PPPK dari Dana Alokasi Umum (DAU), memicu krisis fiskal akut yang membuat pemerintah daerah "megap-megap". Di Tidore Kepulauan, ratusan PPPK berunjuk rasa akibat ancaman PHK massal demi menutup defisit APBD Rp50 miliar. Analisis CORE Indonesia mendesak reformasi radikal melalui pengembalian formula DAU berbasis biaya riil Standar Pelayanan

Sinyal Darurat Fiskal Daerah: Pemda Terjepit Pemangkasan TKD, Pelayanan Publik Bisa Terabaikan

Indonesia-India Teken 16 Kerja Sama Strategis, Rudal hingga Teknologi Antariksa

Sebanyak 16 kesepakatan strategis diteken dalam pertemuan bilateral Indonesia dan India di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pertahanan, energi, kesehatan, pertanian, riset, hingga teknologi antariksa sebagai bagian dari penguatan hubungan kedua negara. Penandatanganan dilakukan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Salah satu dokumen yang dipertukarkan adalah perpanjangan Framework Agreeme

Indonesia-India Teken 16 Kerja Sama Strategis, Rudal hingga Teknologi Antariksa

Fenomena Warga Bangun Infrastruktur Secara Swadaya, Bibit Krisis Kepercayaan Terhadap Pemerintah?

Aksi masif swadaya masyarakat sepanjang tahun 2026 dalam memperbaiki jalan dan jembatan rusak di berbagai daerah. Mulai dari pembangunan Jembatan Enang-Enang senilai Rp1 miliar di Aceh, sindiran satir iuran warga di Banten dan Jawa Tengah, hingga gerakan pengecoran mandiri di Madura. Fenomena ini menjadi sinyal darurat krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Gerakan ini berpotensi menjadi pembangkangan sipil yang nyata, seperti ditunjukkan warga Dusun Umbul Glimbung di Lampu

Fenomena Warga Bangun Infrastruktur Secara Swadaya, Bibit Krisis Kepercayaan Terhadap Pemerintah?