
Indeks Berita

Wakil Kepala BGN Kabur Tanpa Komentar soal Laporan Rangkap Jabatan ICW
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menghindari pertanyaan wartawan terkait dugaan rangkap jabatan di lembaganya setelah audiensi pencegahan korupsi di KPK. Ia tidak memberikan komentar mengenai laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebutkan adanya pelanggaran administratif, termasuk posisinya sebagai komisaris di beberapa perusahaan BUMN, serta penurunan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap berdampak negatif terhadap pelaksanaan progra

Papua Kembali Memanas, Waka MPR Sebut Penanganannya Tanggung Jawab Wapres
Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto, menegaskan bahwa penanganan konflik di Papua yang kembali memanas menjadi tanggung jawab Wakil Presiden, mengingat Papua memiliki status otonomi khusus. Pernyataan ini disampaikan setelah insiden penyerangan dan pembakaran pesawat di Balinggama serta jatuhnya korban jiwa di Sugapa. Bambang menekankan pentingnya koordinasi dan pembagian peran yang jelas dalam menangani persoalan Papua agar tidak timbul silang pendapat yang tidak produktif, serta mengingatkan

Aduan Sampah Tak Wajib Ditindaklanjuti, UU Pengelolaan Sampah Digugat ke MK
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak mewajibkan pemerintah menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penumpukan dan pembuangan sampah liar. Gugatan ini diajukan oleh Dudy Mempawardi Saragih, yang menilai ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak memberikan kepastian bagi warga untuk mengajukan pengaduan dan mendapatkan respons dari pemerintah, sehingga hak pengawasan masyarakat menjadi tidak efektif. Pemohon meminta a

Rp67 Triliun Anggaran Pendidikan Tak Terpakai, Amanat 20 Persen APBN Gagal Dipenuhi
Sebanyak Rp67 triliun dari anggaran pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2025 tidak terealisasi, sehingga porsi belanja pendidikan hanya mencapai 19,11 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di bawah batas minimal 20 persen yang diamanatkan oleh konstitusi. Anggota DPR menilai pemerintah tidak memenuhi kewajiban belanja pendidikan, mengakibatkan dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan tidak terserap. Fraksi-fraksi di DPR, te

Restorasi Candi Prambanan Disepakati, Indonesia-India Tetapkan Tahun Tagore-Dewantara
Indonesia dan India menyepakati kerja sama pelestarian warisan budaya melalui rencana restorasi dan konservasi Kompleks Candi Prambanan. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) di bidang kebudayaan yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Presiden Prabowo menyambut baik keterlibatan Pemerintah India dalam upaya pelestarian situs warisan dunia UNESCO tersebut. Menurutnya, ke

Anggaran Minim, Mampukah Komnas Perempuan Tangani Ratusan Ribu Kasus Kekerasan?
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menghadapi tantangan besar dalam menangani ratusan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dengan anggaran yang sangat terbatas sekitar Rp49,2 miliar untuk tahun 2026, yang bahkan mengalami pemangkasan menjadi Rp36-37 miliar setelah efisiensi. Dengan hanya 120 pegawai dan tanpa kantor perwakilan di daerah, Komnas Perempuan kesulitan menjangkau dan memverifikasi laporan dari berbagai wilayah, sementara jumlah kasus

16 Kesepakatan RI-India Diteken, Pertahanan dan Mineral Masuk Agenda Strategis
Indonesia dan India memperluas kerja sama bilateral melalui penandatanganan 16 dokumen kerja sama yang mencakup sektor pertahanan, teknologi, mineral, kesehatan, pertanian, hingga pendidikan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan langsung penandatanganan dokumen tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (7/7/2026). Kesepakatan tersebut terdiri atas kerja sama antarinstansi pemerintah maupun antarperusahaan. Beberapa sektor strategis yang masuk dalam dok

Kejar Target Nasional, Sejumlah Kopdes Dibangun Jauh dari Permukiman Warga
Program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai menghadapi persoalan pada tahap implementasi. Sejumlah bangunan koperasi yang berdiri di lokasi jauh dari pusat permukiman atau berada di kawasan nonpermukiman memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian lokasi dengan kebutuhan masyarakat desa. Sorotan muncul setelah sejumlah video bangunan Kopdes Merah Putih beredar di media sosial. Bangunan di kawasan Ngarai Sianok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, serta Stone Garden, Kabupaten Bandun

Borok MBG Dibongkar KPK, Nanik Malah Tak Muncul Seusai Audiensi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang tidak hadir memberikan penjelasan setelah audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membahas hasil kajian program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana KPK menemukan 10 persoalan termasuk potensi korupsi dan inefisiensi. Meskipun Nanik tidak terlihat, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa BGN telah membentuk tim untuk menindaklanjuti temuan KPK, sementara KPK menyoroti minimnya dampak ekonomi program bagi daerah da

Pajak JHT Diprotes, Said Iqbal Sebut Ribuan Buruh Akan Geruduk Kantor Purbaya
Ribuan buruh berencana menggelar unjuk rasa di kantor Kementerian Keuangan pada 9 Juli 2026 untuk menuntut penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dan pajak lainnya seperti Tunjangan Hari Raya dan pesangon. Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, mendukung aksi tersebut dan menyerukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka dialog, menekankan bahwa beban pajak yang berlapis membuat pekerja semakin tertekan, terutama saat mereka kehilangan pekerja



Blackout Jawa-Sumatera Jadi Petunjuk, Polisi Usut Korupsi Batu Bara PLTU
Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri mengusut pidana kasus pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) setelah menaikkan penanganannya ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan indikasi penyimpangan pasokan batu bara yang disebut berkontribusi terhadap terjadinya pemadaman massal atau blackout di Jawa–Sumatera. Kepala Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto, mengatakan peningkatan status perkara dilakukan pada 4 Juli 2026 setelah penyelidikan

Kunjungan PM India Narendra Modi di Jakarta, Ini Daftar Jalan yang Berpotensi Ditutup
Sejumlah ruas jalan utama di Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi pada 6-8 Juli 2026. Pengaturan arus dilakukan untuk mendukung mobilitas rombongan tamu negara yang dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda resmi bersama Presiden Prabowo Subianto. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyampaikan rekayasa lalu lintas diberlakukan setiap hari mulai pukul 17.00 WIB hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Pengaturan dilakuka





