AFU.id

Indeks Berita

Sudirman Said: Masyarakat Sipil Tak Boleh Hanya "Ngomel", Kritik Harus Berbasis Data dan Solusi

Ketua Konferensi Republik, Sudirman Said, menekankan pentingnya masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik yang tidak hanya berupa protes, tetapi juga didukung oleh data, analisis, dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam diskusi podcast, ia menyatakan bahwa forum ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan kajian dan pengalaman, sehingga kritik yang dihasilkan dapat membantu memperbaiki kualitas kebijakan publik tanpa memperuncing polarisasi politik. Sudirm

Sudirman Said: Masyarakat Sipil Tak Boleh Hanya "Ngomel", Kritik Harus Berbasis Data dan Solusi

Beredar Surat Dinas Menteri PU Ajak Istri dan Anak ke New York, Netizen Tuding Aji Mumpung Nonton Final Piala Dunia?

Jagad maya dihebohkan oleh bocornya Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor HL04/T/Sj/2026/81. Surat itu terkait perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggono ke New York pada 13–19 Juli 2026 untuk menghadiri agenda PBB, yang secara kontroversial turut mencantumkan nama istri dan anaknya dalam daftar delegasi resmi. Meskipun sang anak menggunakan paspor biasa yang menandakan biaya mandiri, netizen mengkritik keras. Netizen mengaitkannya dengan final Piala Dunia 2026, lantaran tang

Beredar Surat Dinas Menteri PU Ajak Istri dan Anak ke New York, Netizen Tuding Aji Mumpung Nonton Final Piala Dunia?

Konferensi Republik Soroti Kemerosotan Institusi Negara, Nilai Demokrasi Indonesia Defisit Moral

Kemerosotan institusi negara menjadi salah satu perhatian utama yang mengemuka dalam diskusi Konferensi Republik. Forum yang menghimpun akademisi, organisasi masyarakat sipil, peneliti, hingga mantan pejabat negara itu menilai demokrasi Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan serius akibat melemahnya fungsi lembaga-lembaga negara serta semakin menguatnya personalisasi kekuasaan. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Konferensi Republik Sudirman Said dalam diskusi podcast bersama Akbar

Konferensi Republik Soroti Kemerosotan Institusi Negara, Nilai Demokrasi Indonesia Defisit Moral

Dua Wajah Institusi Polri: Citra Positif Naik Tapi Juga Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM

Survei Litbang Kompas menunjukkan peningkatan citra dan kepercayaan publik terhadap Polri, dengan 82,4 persen responden meyakini kinerja kepolisian akan membaik, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan meningkat menjadi 67,6 persen. Namun, di sisi lain, Komnas HAM mencatat Polri sebagai institusi paling banyak diadukan terkait pelanggaran hak asasi manusia, dengan 805 laporan dari total 3.003 pengaduan sepanjang tahun 2025. Laporan dari KontraS juga mengungkapkan 561 peristiwa keker

Dua Wajah Institusi Polri: Citra Positif Naik Tapi Juga Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM

Dosen Bergaji Rp3,3 Juta Curhat di MK, Terpaksa Jualan hingga Jadi Ojol

Sidang pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi mengungkap kesulitan yang dihadapi dosen di Indonesia, yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan akibat gaji bulanan yang rendah, seperti yang dialami Imam Ahmad, seorang dosen PNS yang hanya menerima sekitar Rp3,3 juta per bulan. Para dosen menyampaikan bahwa tunjangan jabatan fungsional yang ditetapkan sejak 2007 tidak mengalami penyesuaian meskipun beban kerja mereka meningkat, dan mereka harus menanggung biaya sendiri untuk

Dosen Bergaji Rp3,3 Juta Curhat di MK, Terpaksa Jualan hingga Jadi Ojol

Paradoks Finansial Kaesang Pangarep: Lini Bisnis Rugi, Terlilit Utang Rp2,8 Triliun, Kekayaan Tetap Melambung

Kaesang Pangarep menjadi sorotan akibat paradoks finansial yang mencolok antara kebangkrutan massal lini bisnisnya dengan nilai kekayaan pribadi yang tetap melambung di atas Rp90 miliar. Di satu sisi, emiten pengolahan udang ekspor miliknya, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), kini terancam bangkrut dengan tanggungan utang perbankan menembus Rp2,8 triliun dan akumulasi rugi bersih mencapai Rp1,93 triliun per akhir 2025. Kehancuran ini melengkapi daftar gugurnya berbagai bisnis retail kuliner

Paradoks Finansial Kaesang Pangarep: Lini Bisnis Rugi, Terlilit Utang Rp2,8 Triliun, Kekayaan Tetap Melambung

Usulan Rehab Rumah Banyak Ditolak, Pemda Dinilai Tak Jeli Pilih Penerima

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti banyaknya usulan bantuan rehabilitasi rumah dari pemerintah daerah yang tidak lolos verifikasi. Dari sekitar 1,7 juta rumah yang diajukan, baru sekitar 90 ribu dinyatakan memenuhi kriteria. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mengatakan rendahnya jumlah usulan yang lolos menunjukkan masih ada masalah dalam pendataan calon penerima bantuan.

Usulan Rehab Rumah Banyak Ditolak, Pemda Dinilai Tak Jeli Pilih Penerima

Dugaan Pungli Haji, Jemaah Diminta Bayar Jutaan Rupiah untuk Dorong Kursi Roda

Layanan pendorongan kursi roda bagi jemaah haji menjadi sorotan setelah muncul dugaan pungutan liar (pungli) dipatok hingga jutaan rupiah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengungkapkan ada jemaah yang diminta membayar Rp6 juta untuk layanan kursi roda saat tawaf ifadhah dan tawaf wada. Menurut Abdul, tarif yang dibebankan kepada jemaah tidak seragam. Ia menyebut ada yang dikenakan Rp5 juta hingga Rp7 juta.

Dugaan Pungli Haji, Jemaah Diminta Bayar Jutaan Rupiah untuk Dorong Kursi Roda

Pengacara Nadiem Lapor ke KY, Soroti Hakim Bermasalah yang Tetap Pimpin Sidang

Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim melaporkan dugaan pelanggaran etik dan perilaku majelis hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook ke Komisi Yudisial atau KY. Laporan itu disampaikan pengacara Nadiem, Ari Yusuf Amir, di kantor KY, Jakarta, Senin (6/7/2026). Ada empat hakim yang dilaporkan, yakni Purwanto S Abdullah, Sunoto, Eryusman, dan Mardiantos. Ari menyoroti posisi Purwanto S Abdullah sebagai ketua majelis hakim dalam perka

Pengacara Nadiem Lapor ke KY, Soroti Hakim Bermasalah yang Tetap Pimpin Sidang

Curhat Gaji Rp2,6 Juta di MK, Unair Bongkar Rincian Penghasilan Dosen Cinuk Widiayastrisna

Universitas Airlangga (Unair) membuka data penghasilan dosen tetap non-aparatur sipil negara (ASN) setelah viral kesaksian dosen Cenuk Widiayastrisna Sayekti yang mengaku hanya menerima gaji pokok sekitar Rp2,6 juta per bulan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Polemik kemudian bergeser dari besaran gaji pokok menjadi total penghasilan yang diterima dosen. Kesaksian tersebut disampaikan Cenuk saat menjadi saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen d

Curhat Gaji Rp2,6 Juta di MK, Unair Bongkar Rincian Penghasilan Dosen Cinuk Widiayastrisna