
Indeks Berita


Kebut Penyelesaian RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Pemerintah Bangun Tax Haven Ala Cayman Island di Bali?
Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI tengah mengebut pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) yang ditargetkan sah pada 22 Juli 2026. RUU ini merupakan amanat UU P2SK ini dirancang untuk menarik investasi global lewat model midshore financial centre layaknya Dubai, lengkap dengan insentif pajak 0% dan sistem peradilan khusus berbasis common law. Ekonom memperingatkan risiko Indonesia menjadi hub pencucian uang jika regulasi penapisannya lemah.

Komnas HAM Catat 3.003 Aduan Sepanjang 2025, Polri Jadi Pihak yang Paling Banyak Dilaporkan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam Laporan Tahunan 2025 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan total 805 laporan. Secara keseluruhan, Komnas HAM menerima 3.003 pengaduan pelanggaran HAM sepanjang 2025, sekaligus menyoroti belum tuntasnya penyelesaian 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini masih menunggu kepastian hukum dan pemulihan bagi korban. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan penyelesaian pe


MPBI DIY Cabut Dukungan, Singgung Sikap Mesra Partai Buruh dengan Pendukung UU Cipta Kerja
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi mencabut dukungan terhadap Partai Buruh. Salah satu alasan yang disorot adalah sikap Partai Buruh yang dinilai mulai tidak konsisten dalam melawan Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan itu diumumkan dalam acara perpisahan antara serikat buruh dan Partai Buruh di Gedung Pertemuan AJB Bumiputera 1912, Kota Yogyakarta, Minggu (5/7/2026).



Dino Patti Djalal Kritik RI Cuma Kirim Dubes ke Iran: Bebas Aktif atau Takut Amerika?
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengkritik keputusan pemerintah Indonesia yang hanya mengutus Duta Besar RI di Teheran untuk menghadiri prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dino mempertanyakan konsistensi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Ia menilai absennya pejabat tinggi pemerintah pusat dalam prosesi tersebut memunculkan tanda tanya, terutama karena sejumlah negara lain mengirim perwakilan setingkat presiden, perdana menteri, maupun

Penyebaran Budaya LGBTQ Masuk Perpres Pertahanan, Apa yang Sebenarnya Diatur?
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 mencantumkan “penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer atau LGBTQ” sebagai salah satu ancaman nonmiliter. Namun, Perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025 tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan frasa “penyebaran budaya LGBTQ”, termasuk bentuk tindakan yang masuk dalam kategori tersebut maupun indikator penilaiannya. Ketent

Skandal SPMB 2026: Dari Manipulasi Alamat hingga Dugaan Jual Beli Kursi
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menerima 301 pengaduan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026. Dari jumlah itu, jalur domisili menjadi jalur yang paling banyak dilaporkan bermasalah. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan pengaduan masyarakat menunjukkan seluruh jalur penerimaan memiliki titik rawan. Namun, pola masalah paling dominan muncul pada jalur domisili.

Dua Aksi Demo Digelar di Jakarta Hari Ini, Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan
Dua aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di kawasan Jakarta Pusat pada hari ini dengan pengamanan melibatkan 700 personel gabungan kepolisian. Aparat juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi aksi. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan personel yang diterjunkan berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran. Pengamanan dilakukan setelah apel gelar pasu

Dinasti Birokrasi Kepala Daerah: Di Bima, Wali Kota Angkat Kerabat Jadi Pejabat, Sistem Meritokrasi Makin Hancur
Kebijakan mutasi massal oleh Wali Kota Bima, H.A. Rahman, yang mengangkat istri, ipar, dan sepupunya pada jabatan strategis memicu polemik dinasti birokrasi dan nepotisme daerah. Meski pemda berdalih prosesnya legal sesuai sistem meritokrasi, para pakar hukum menilai pengangkatan keluarga sedarah ini cacat secara hukum administrasi karena melanggar larangan konflik kepentingan serta asas tata kelola pemerintahan yang baik. Fenomena serupa juga terjadi di Riau, Malang, dan Kalimantan Timur, di ma

Ancaman Konflik Geopolitik Meningkat, Kemandirian Industri Pertahanan Diakselerasi
Kemandirian industri pertahanan nasional rawan menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan alokasi anggaran sektor manufaktur strategis dalam negeri. Kelalaian memproduksi amunisi secara mandiri berisiko memperlemah kesiapan logistik militer dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan.

Kejahatan Siber Meningkat Tajam, Kegagalan Registrasi Biometrik Operator Seluler Terancam Sanksi
Registrasi biometrik bagi pengguna kartu seluler baru rawan menghadapi kendala akibat ketidaksiapan infrastruktur server penunjang. Kelemahan integrasi sistem pemindaian wajah ini berisiko memicu kegagalan aktivasi massal yang merugikan hak konsumen.





