AFU.id

Indeks Berita

BUMN Bukan Perusahaan Rezim, Berikut Daftar Nama Komisaris yang Jadi Sorotan Publik

Polemik mengenai pengangkatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat setelah sejumlah individu dengan kedekatan politik terpilih untuk mengisi posisi tersebut, yang dipandang sebagai praktik nepotisme dan mengabaikan prinsip meritokrasi. Publik mencermati penunjukan figur-figur seperti Mufli Budi Ananda dan Ginka Febriyanti Ginting, yang dinilai tidak memiliki latar belakang yang sesuai, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap tata kelola BUMN yang sudah terlanjur menghadap

BUMN Bukan Perusahaan Rezim, Berikut Daftar Nama Komisaris yang Jadi Sorotan Publik

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur, Diterpa Isu Suntikan Dana 7 Triliun yang Belum Cair Sampai Soal Keterlambatan Gaji Karyawan

Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengundurkan diri. baru tiga bulan menjabat setelah sebelumnya memimpin di Transjakarta. Isu suntikan dana Rp7 triliun dari pemerintah untuk pembenahan perusahaan yang belum cair, sampai masalah keterlambatan gaji 32 ribu karyawan jadi sorotan. Keuangan perusahaan merosot usai tak lagi menerima proyek pemerintah.

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur, Diterpa Isu Suntikan Dana 7 Triliun yang Belum Cair Sampai Soal Keterlambatan Gaji Karyawan

Komisi Aplikator Turun, Driver Ojol Tetap Tekor karena Tarif Dipangkas

Kebijakan penurunan komisi aplikator menjadi 8 persen belum otomatis membuat pendapatan pengemudi ojek online (ojol) meningkat. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan sebagian driver masih mengeluhkan pendapatan yang seret. Penyebabnya, sejumlah aplikator disebut ikut memangkas tarif perjalanan.

Komisi Aplikator Turun, Driver Ojol Tetap Tekor karena Tarif Dipangkas

Sidang Perdana Dokter Tifa Kasus Ijazah Palsu, Jokowi Merasa Dihina Sehina-Hinanya

Sidang perdana kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Dokter Tifa berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana ia didakwa melakukan fitnah terhadap Presiden Joko Widodo terkait tuduhan ijazah S1-nya palsu. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pernyataan Dokter Tifa telah merusak nama baik Jokowi, yang merasa dihina dan direndahkan, serta memicu kerugian immateriil. Dokter Tifa menolak tawaran penyelesaian melalui restorative justice dan berencana untuk mengajukan eksepsi terhadap

Sidang Perdana Dokter Tifa Kasus Ijazah Palsu, Jokowi Merasa Dihina Sehina-Hinanya

32 Ibu Hamil Ikut Latsarmil, Komnas Perempuan: Skrining Tak Responsif Gender

Proses skrining kesehatan peserta Program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) menuai sorotan. Komnas Perempuan menilai seleksi tersebut tidak responsif gender setelah 32 peserta perempuan dalam kondisi hamil sempat lolos pemeriksaan kesehatan sebelum akhirnya dipulangkan. Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, mengatakan temuan tersebut menunjukkan mekanisme pemeriksaan kesehatan belum mampu mengakomodasi kebutuh

32 Ibu Hamil Ikut Latsarmil, Komnas Perempuan: Skrining Tak Responsif Gender

DPR Minta Penghasilan Kepala Daerah Dinaikkan, Efektif Cegah Korupsi?

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Kuantan Singingi, Riau, Suhardiman Amby, memunculkan kembali wacana perombakan penghasilan kepala daerah. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan daerah.

DPR Minta Penghasilan Kepala Daerah Dinaikkan, Efektif Cegah Korupsi?

Ancaman Pidana Mengintai: Proyek Ratusan Gedung Kopdes Merah Putih Diduga Tabrak Lahan LP2B, Kepala Desa Paling Rentan Terseret Pidana

Program percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu polemik tata ruang akibat menabrak Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di berbagai daerah. Kurangnya integrasi data spasial membuat ratusan gerai, termasuk di Magelang, Batang, dan Pasuruan, telanjur dibangun di zona hijau yang dilindungi hukum. Kondisi ini membuat kepala desa sangat rentan terjerat sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda Rp1 miliar sesuai UU Nomor 41 Tahun 2009. Pemerintah didesak segera menerbitkan

Ancaman Pidana Mengintai: Proyek Ratusan Gedung Kopdes Merah Putih Diduga Tabrak Lahan LP2B, Kepala Desa Paling Rentan Terseret Pidana

Ironi Pajak: UMKM Makin Dicekik, Pajak Pejabat Malah Dibayari Negara

Rezim fiskal Indonesia dinilai kian agresif memeras ekonomi rakyat kecil melalui metode "pukat harimau". Per 1 Agustus 2026, pelaku UMKM digital resmi dikepung pungutan PPh Pasal 22 via marketplace yang memicu skema pajak berganda terselubung. Di sektor luring, tindakan represif seperti pemblokiran sepihak rekening Robbani Snack di Lampung bahkan memicu kebangkrutan dan PHK massal karyawan. Ironisnya, di tengah agresivitas terhadap omzet kecil dan dana JHT buruh, pemerintah justru memanjakan kor

Ironi Pajak: UMKM Makin Dicekik, Pajak Pejabat Malah Dibayari Negara

Indonesia-Belarus Resmikan Roadmap Kerja Sama, Sektor Pangan Energi Jadi Prioritas

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/7/2026). Lukashenko tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 11.23 WIB dengan pengawalan pasukan motoris dan berkuda. Kedatangannya disambut langsung oleh Prabowo sebelum kedua kepala negara mengikuti upacara penyambutan kenegaraan. Usai upacara penyambutan, kedua kepala negara melakukan sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu negara sebelum melanjutkan perte

Indonesia-Belarus Resmikan Roadmap Kerja Sama, Sektor Pangan Energi Jadi Prioritas

Latsarmil Dievaluasi, Peserta Diizinkan Pakai Ponsel Satu Jam Sepekan

Peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang digagas untuk melatih calon manajer Koperasi Desa (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) kini hanya diizinkan menggunakan telepon seluler selama satu jam setiap pekan. Kebijakan tersebut diterapkan setelah evaluasi pelaksanaan pelatihan dasar militer (latsarmil) menyusul meninggalnya sejumlah peserta. Komandan Satuan Pendidikan SPPI Pusdikkes TNI AD, Letkol Ckm Said Jauhari, mengatakan pembatasan penggunaan ponsel bertuj

Latsarmil Dievaluasi, Peserta Diizinkan Pakai Ponsel Satu Jam Sepekan

Usai Disindir PKB Abu-Abu, Puan Balas Singkat: “Nggak Kok, Kita Jelas”

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan sikap politik partainya tetap jelas setelah PDIP disindir Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid sebagai partai yang berada di posisi “abu-abu”. “Nggak kok, kita jelas,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Puan tidak merinci lebih jauh maksud dari pernyataannya tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa posisi politik PDIP tidak berada di antara pemerintah dan oposisi. Pernyataan itu muncul di tengah sor

Usai Disindir PKB Abu-Abu, Puan Balas Singkat: “Nggak Kok, Kita Jelas”

Adi Prayitno: Hanya PDIP yang Punya Nyali Lawan Prabowo di 2029

Pengamat politik Adi Prayitno menyatakan bahwa hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang memiliki potensi dan keberanian untuk membentuk poros alternatif dalam menghadapi Prabowo pada Pemilu 2029, mengingat hampir semua partai besar saat ini berada dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Gerindra. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menghapus ambang batas pencalonan presiden, Adi menegaskan bahwa tidak semua partai akan berani mengambil risiko untuk menantang kekuasaan yang ada. PDIP, yang tidak ter

Adi Prayitno: Hanya PDIP yang Punya Nyali Lawan Prabowo di 2029