AFU.id

Indeks Berita

Akui Rumah Sentul Miliknya, Febrie Berpotensi Kena Sanksi Berat hingga Dicopot karena Tak Masuk LHKPN

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah berpotensi dikenai hukuman disiplin berat apabila rumah di Sentul yang diakuinya sebagai milik pribadi terbukti sengaja tidak dilaporkan secara lengkap dan benar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sanksi bagi pejabat pimpinan tinggi dapat berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Namun, sanksi tersebut tidak berlaku otomatis dan harus didahulu

Akui Rumah Sentul Miliknya, Febrie Berpotensi Kena Sanksi Berat hingga Dicopot karena Tak Masuk LHKPN

Kejagung Buka Alasan Kejati Kumpulkan Data SPPG: Telusuri Titik Fiktif Terkait Tersangka

Kejaksaan Agung mengungkap alasan sejumlah Kejaksaan Tinggi diminta mengumpulkan data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Pendataan dilakukan untuk memeriksa laporan mengenai dugaan titik SPPG fiktif, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan tersangka perkara korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan permintaan tersebut berasal dari Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung sebagai tindak lanjut atas lapor

Kejagung Buka Alasan Kejati Kumpulkan Data SPPG: Telusuri Titik Fiktif Terkait Tersangka

Jaksa vs Polri: Kejati DIY Susul Jateng, Sisir 380 Titik SPPG, Termasuk Milik Polri

Setelah Kejati Jawa Tengah, kini Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta juga mulai melakukan penyisiran terhadap SPPG di wilayah itu. Langkah ini disebut sebagai instruksi langsung dari Kejaksaan Agung (Kejagung) di tengah pengusutan megakorupsi tata kelola program MBG di BGN, khususnya terkait klaster dugaan jual beli titik SPPG. Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan, dalam kasus ini ada 47 nama yang didalami kejaksaan.

Jaksa vs Polri: Kejati DIY Susul Jateng, Sisir 380 Titik SPPG, Termasuk Milik Polri

Sidang Bos Blueray Cargo Bongkar Setoran Rp21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama

Dugaan aliran uang sebesar Rp21 miliar kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, mencuat dalam sidang pembacaan putusan perkara suap impor barang yang menjerat pimpinan Blueray Cargo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (10/7/2026). Informasi tersebut diungkap majelis hakim saat membacakan pertimbangan putusan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan selama persidangan. Majelis hakim menyebut keterangan sejumlah saksi, di ant

Sidang Bos Blueray Cargo Bongkar Setoran Rp21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama

Jampidsus Klaim Kantongi 47 Nama di Kasus Korupsi MBG, Penyidikan Terus Berjalan

Sebanyak 47 nama kini masuk radar Kejaksaan Agung dalam penyidikan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah polemik yang menyeret namanya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memastikan penyidikan tetap berjalan dan seluruh pihak yang diduga terlibat masih terus didalami. Febrie menjelaskan, bertambahnya jumlah nama yang didalami tidak serta-merta menunjukkan seluruhnya telah terbukti melakukan tindak pidana. Menurutnya, penyidik masih menelusur

Jampidsus Klaim Kantongi 47 Nama di Kasus Korupsi MBG, Penyidikan Terus Berjalan

Tak Masuk LHKPN, KPK Duga Rumah Sentul Febrie Atas Nama Nominee

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, di Sentul tercatat atas nama nominee dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Penelusuran KPK mengindikasikan bahwa rumah tersebut telah lama menjadi milik pribadi Febrie, yang juga mengklaim adanya uang dan emas batangan senilai besar ditemukan saat penggeledahan terkait penyidikan kasus korupsi. Meskipun Febrie menyatakan bah

Tak Masuk LHKPN, KPK Duga Rumah Sentul Febrie Atas Nama Nominee

Kilas Balik Kasus Korupsi Asabri, Apa Kaitannya dengan Febrie Adriansyah?

Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi sorotan setelah penggeledahan 12 lokasi terkait dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kasus PT Asabri, di mana ia sebelumnya terlibat dalam penanganannya. Meskipun belum ada penetapan sebagai tersangka, penggeledahan di rumahnya dan penemuan uang serta emas memperkuat dugaan keterlibatannya. Kasus ini melibatkan praktik manipulasi harga saham yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp22,78 triliun, dengan semb

Kilas Balik Kasus Korupsi Asabri, Apa Kaitannya dengan Febrie Adriansyah?

KEPAL: Bank Tanah di UU Cipta Kerja Langgar Konstitusi, Putusan MK Jadi Pertaruhan, Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat atau Komoditas Bisnis Atas Nama Negara

Sidang uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) telah memasuki babak akhir. Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL) menyimpulkan klaster agraria di UU Cipta Kerja langgar konstitusi. Eksistensi Bank Tanah dinilai membahayakan reforma agraria dimana tanah yang berpuluh tahn digarap masyarakat bisa dirampas untuk korporasi atas nama kepentingan negara lewat proyek strategis nasional. Putusan MK jadi pertaruhan tanah di Indonesia digunakan untuk

KEPAL: Bank Tanah di UU Cipta Kerja Langgar Konstitusi, Putusan MK Jadi Pertaruhan, Tanah untuk Kesejahteraan Rakyat atau Komoditas Bisnis Atas Nama Negara

Suap Pejabat Bea Cukai Rp63 Miliar, Bos Blueray Cargo Divonis 2 Tahun

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp300 juta kepada bos Blueray Cargo Group, John Field. Hakim menyatakan John terbukti menyuap sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mempercepat pengeluaran barang impor dari pengawasan kepabeanan. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa John Field dengan pidana penjara selama dua tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta,” kata Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien saat membacak

Suap Pejabat Bea Cukai Rp63 Miliar, Bos Blueray Cargo Divonis 2 Tahun

Korupsi Gedung Setda Rp86 Miliar, Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis Divonis 9 Tahun Penjara

Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menyatakan dirinya terbukti bersalah dalam perkara korupsi pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon senilai Rp86 miliar. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan serta mencabut hak politik Azis untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang d

Korupsi Gedung Setda Rp86 Miliar, Mantan Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis Divonis 9 Tahun Penjara

Pernah Menang Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2024, Bupati Sukoharjo Kini Terjaring OTT KPK

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar satu setengah tahun setelah memenangkan Pilkada 2024 melawan kotak kosong. KPK menduga keterlibatan Etik dalam pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan total barang bukti yang diamankan mencapai miliaran rupiah, termasuk logam mulia dan uang tunai. DPP PDI Perjuangan menghormati proses hukum yang berlangsung dan mendukung pena

Pernah Menang Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2024, Bupati Sukoharjo Kini Terjaring OTT KPK