AFU.id

Indeks Berita

Keluarga Mengaku Sudah Melapor Sejak 2023, Mengapa Kasus Kekerasan Yuvita Baru Terungkap?

Kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki, yang ditemukan dalam kondisi kritis di Kabupaten Bandung, mengungkapkan kurangnya respons aparat terhadap laporan orang hilang yang disampaikan keluarganya sejak 2023. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti kurangnya penanganan yang memadai dari kepolisian, sehingga penderitaan korban, yang diduga mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis gender selama bertahun-tahun, tidak segera terh

Keluarga Mengaku Sudah Melapor Sejak 2023, Mengapa Kasus Kekerasan Yuvita Baru Terungkap?

Skandal Pasokan Batu Bara PLTU Penyebab Blackout Listrik Naik ke Penyidikan

Penyidikan korupsi dan TPPU pasokan batu bara PLTU periode 2018–2026 resmi dibuka oleh Kortastipidkor Polri. Penyidikan dilakukan sejak 4 Juli 2026 menyusul insiden blackout massal di Jawa-Sumatra dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp5 triliun. Fokus perkara mengarah pada dua vendor utama, PT OBP dan PT BRA. Kedua perusahaan itu diduga memanipulasi dokumen kualitas, kuantitas tonase, serta harga kontrak melalui modus kongkalikong bersama oknum surveyor independen dalam menerbitkan Certific

Skandal Pasokan Batu Bara PLTU Penyebab Blackout Listrik Naik ke Penyidikan

Polemik Ijazah Masuk Pengadilan, Jokowi Siap Hadir Bawa Dokumen SD hingga S1

Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam persidangan terkait dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Tifauzia Tyassuma dan Roy Suryo, serta akan membawa dokumen ijazah dari SD hingga S1 jika diminta oleh majelis hakim. Jokowi menekankan pentingnya menghormati proses hukum dan tidak membuat kesimpulan sebelum putusan pengadilan. Persidangan ini berawal dari tuduhan mengenai keaslian ijazah Jokowi, dan saat ini Dokter Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Neger

Polemik Ijazah Masuk Pengadilan, Jokowi Siap Hadir Bawa Dokumen SD hingga S1

Hampir Tiga Bulan Tak Ditanggapi, BGN Baru Bergerak setelah KPK Temukan 10 Masalah dalam Program MBG

Sepuluh temuan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tata kelola Makan Bergizi Gratis mengendap sejak Maret 2026. Badan Gizi Nasional baru menyerahkan rencana perbaikan pada Selasa, (7/7/2026). Jeda itu berlangsung lebih dari tiga bulan sejak KPK menyerahkan hasil kajiannya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan kajian itu diterima saat kepemimpinan sebelumnya masih berjalan. Namun, dokumen tersebut belum mendapat tanggapan ketika pimpinan baru mulai bekerja pada 2 Juni 2026. BGN kemudian

Hampir Tiga Bulan Tak Ditanggapi, BGN Baru Bergerak setelah KPK Temukan 10 Masalah dalam Program MBG

Temuan 55 Kg Logam Platinum di Mobil Bupati Langkat, Harganya Fantantis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 55 kilogram platinum di mobil Bupati Langkat, Syah Afandin, saat melakukan operasi tangkap tangan pada 2 Juli 2026, dengan nilai taksiran mencapai sekitar Rp40 miliar. KPK akan memastikan keaslian platinum tersebut dan menelusuri asal-usulnya, mengingat platinum adalah logam langka yang lebih bernilai dibandingkan emas. Meskipun harga platinum saat ini lebih murah, kelangkaannya membuat investasi di logam mulia ini semakin menarik.

Temuan 55 Kg Logam Platinum di Mobil Bupati Langkat, Harganya Fantantis

Modernisasi Pabrik Gula Rp250 Miliar Bermasalah, Eks Bos PTPN XI Jadi Tersangka

Proyek modernisasi Pabrik Gula Assembagoes di Situbondo, Jawa Timur, diduga bermasalah sejak proses lelang. Proyek senilai sekitar Rp250 Miliar itu tidak mencapai target kerja, meski pembayaran hampir seluruhnya telah dilakukan. Polisi kini menetapkan dua orang tersangka, termasuk mantan Direktur Utama PTPN XI. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan DPP dan TD sebagai tersangka, Selasa, (7/7/2026). DPP merupakan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI pada 2015 hingga 2017.

Modernisasi Pabrik Gula Rp250 Miliar Bermasalah, Eks Bos PTPN XI Jadi Tersangka

Hasil Audit Pemkab Muara Enim Dikondisikan, Pegawai BPK Mulai Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan suap untuk mengondisikan hasil audit terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan setelah KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan pengondisian audit BPK atas laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memanggil AEM yang menjabat sebagai Pemeriksa Ahli Pertama

Hasil Audit Pemkab Muara Enim Dikondisikan, Pegawai BPK Mulai Diperiksa KPK

Tiga Terdakwa Swasta Sudah Disidang, Eks Bupati Rejang Lebong Dilimpahkan ke Jaksa

Tiga terdakwa dari pihak swasta dalam perkara dugaan suap proyek di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, telah lebih dulu menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Sementara itu, mantan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Kepala Dinas PUPR-PKP Rejang Lebong Hary Eko Purnomo baru dilimpahkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke jaksa penuntut umum. Pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara kedua tersangka dinyatakan lengkap atau P21. KPK menyerahkan Fikri dan Hary be

Tiga Terdakwa Swasta Sudah Disidang, Eks Bupati Rejang Lebong Dilimpahkan ke Jaksa

Hakim Nyatakan Penangkapan Roy Suryo Tak Sah, Praperadilan Dikabulkan Sebagian

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Dalam putusannya, hakim menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Roy tidak sah. Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang praperadilan yang digelar pada Selasa (7/7/2026). Meski mengabulkan sebagian permohonan, majelis hakim menolak tuntutan Roy Suryo untuk selebi

Hakim Nyatakan Penangkapan Roy Suryo Tak Sah, Praperadilan Dikabulkan Sebagian

KPK Telusuri Peran BUMN Karya dalam Kasus Korupsi Gedung Pemkab Lamongan Rp35,7 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp35,7 miliar. Penyidik memeriksa dua mantan pejabat PT Brantas Abipraya (Persero) untuk menelusuri keterlibatan pihak lain dalam proyek tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua saksi yang diperiksa adalah Komisaris Independen PT Nindya Karya (Persero) Bambang Esti Marsono dan Direktur Keuangan, Sumber Daya

KPK Telusuri Peran BUMN Karya dalam Kasus Korupsi Gedung Pemkab Lamongan Rp35,7 Miliar

Setelah Tetapkan 21 Tersangka, KPK Masih Telusuri Aliran Kasus Suap DJKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami perkara dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang telah menjerat puluhan tersangka tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Billy diperiksa sebagai saksi terkait proyek DJKA wilayah Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa

Setelah Tetapkan 21 Tersangka, KPK Masih Telusuri Aliran Kasus Suap DJKA

Anak 9 Tahun di Bekasi Terluka Kena Peluru Nyasar, Polisi Sita Proyektil Senapan Angin

Seorang anak perempuan berinisial A (9) terluka di bagian dada setelah diduga terkena peluru nyasar di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengamankan satu proyektil yang diduga berasal dari senapan angin dan masih menelusuri sumber tembakan tersebut. Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi saat korban terluka. “Sudah mel

Anak 9 Tahun di Bekasi Terluka Kena Peluru Nyasar, Polisi Sita Proyektil Senapan Angin

32 Tersangka Kasus Haji 2026 Dijerat, Kerugian Jemaah Tembus Rp116,7 Miliar

Satgas Haji dan Umrah Polri menetapkan 32 tersangka dalam pengungkapan berbagai kasus pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji selama musim haji 2026. Dari puluhan perkara yang ditangani, total kerugian yang dialami ribuan korban mencapai Rp116,7 miliar. Kepala Sub Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Satgas Haji dan Umrah Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan, penindakan dilakukan secara terpadu mulai dari tingkat Bareskrim Polri hingga jajaran kepolisian daerah. Berdasarkan data Satgas Haji dan

32 Tersangka Kasus Haji 2026 Dijerat, Kerugian Jemaah Tembus Rp116,7 Miliar

Fatwa Halal MUI Jadi Modus Penipuan Kripto, Kerugian Tembus Rp1,8 Miliar

Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki dugaan penipuan berkedok pengurusan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk kripto yang merugikan sebuah perusahaan hingga Rp1,8 miliar. Kasus ini mencuat setelah sebuah perusahaan menerima dokumen yang diklaim sebagai fatwa halal, tetapi MUI menyatakan tidak pernah menerbitkannya. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo mengatakan laporan polisi diterima pada 22 Juni 2026 dan saat ini masih dalam tahap penyelidi

Fatwa Halal MUI Jadi Modus Penipuan Kripto, Kerugian Tembus Rp1,8 Miliar