AFU.id

Indeks Berita

Kejati Lampung Ultimatum Kasus Keracunan MBG: Tak Ada Toleransi Lagi

Kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung kembali menjadi sorotan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kejadian tersebut. Kepala Kejati Lampung, Danang Suryowibowo, menyebut program MBG telah berjalan lebih dari satu tahun. Ia menilai seluruh pihak seharusnya sudah siap menjalankan program secara lebih matang dan terstandar. Menurut dia, waktu pelaksanaan yang cukup panjang semestinya menjadi ruang pembenahan sis

Kejati Lampung Ultimatum Kasus Keracunan MBG: Tak Ada Toleransi Lagi

Polisi Tangkap Pria di Aceh Barat, Total Barang Bukti Ganja 1,5 Kilogram

Satresnarkoba Polres Aceh Barat menangkap seorang pria berinisial A (55) di Desa Meureubo, Kecamatan Meureubo, terkait dugaan peredaran narkotika jenis ganja. Penangkapan itu merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya, dengan total barang bukti dalam rangkaian kasus mencapai 1,5 kilogram ganja kering. Kasat Resnarkoba Polres Aceh Barat AKP Shandy Saputra mengatakan tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam j

Polisi Tangkap Pria di Aceh Barat, Total Barang Bukti Ganja 1,5 Kilogram

Direktur Grup BJU Divonis 8 Tahun, Wajib Bayar Rp1,06 Triliun dan US$49,88 Juta

Direktur sekaligus pemilik manfaat Grup Bara Jaya Utama, Hendarto, divonis delapan tahun penjara dalam perkara korupsi fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Majelis hakim menyatakan Hendarto terbukti memperkaya diri hingga Rp1,06 triliun dan US$49,88 juta. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/6/2026). Selain pidan

Direktur Grup BJU Divonis 8 Tahun, Wajib Bayar Rp1,06 Triliun dan US$49,88 Juta

Terima Suap Rp13 Miliar, Eks Pejabat DJKA Medan Divonis 7,6 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 7 tahun 6 bulan penjara kepada mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, Muhammad Chusnul, dalam perkara suap proyek jalur kereta api Medan–Binjai–Aceh. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu di PN Medan, Senin (22/6/2026). Hakim menyatakan Chusnul menerima suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api periode 2021–2023 dengan total Rp13,08 miliar. Nilai tersebut menjadi dasar p

Terima Suap Rp13 Miliar, Eks Pejabat DJKA Medan Divonis 7,6 Tahun Penjara

Buron Kasus Dugaan Pencabulan Anak Ditangkap di Hotel Bogor

Tim Satresmob Bareskrim Polri menangkap buronan kasus dugaan pencabulan terhadap anak berinisial SS alias RAS di sebuah hotel kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Dalam penangkapan itu, polisi juga menemukan 175 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100 ribu. Kasat Resmob Bareskrim Polri Kombes Pol Teuku Arsya Khadafi mengatakan SS ditangkap pada Kamis (18/6/2026) setelah tim melakukan pelacakan keberadaannya. Penangkapan dilakukan atas permintaan bantuan penyelidikan dari Direktorat Tindak P

Buron Kasus Dugaan Pencabulan Anak Ditangkap di Hotel Bogor

Anggota DPRD Sleman Ditahan di Kasus Hibah Pariwisata, Diduga Atur Penetapan Penerima Hibah

Kejaksaan Negeri Sleman menahan anggota DPRD Kabupaten Sleman berinisial RA dalam perkara dugaan korupsi dana hibah pariwisata tahun anggaran 2020. RA diduga berperan menyaring dan mengondisikan proposal kelompok masyarakat agar ditetapkan sebagai penerima hibah. Kepala Kejari Sleman Bambang Yunianto Eko Putro mengatakan status RA dinaikkan dari saksi menjadi tersangka setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Usai diperiksa, RA langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas IIA Yog

Anggota DPRD Sleman Ditahan di Kasus Hibah Pariwisata, Diduga Atur Penetapan Penerima Hibah

Kartu Keluarga Disusupi Nama Anak Lurah, Lansia di Bengkulu Kehilangan Hak Bansos

Seorang lansia di Kota Bengkulu kehilangan hak bantuan sosial setelah nama anak seorang aparatur sipil negara (ASN) tiba-tiba tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) miliknya. Akibat perubahan data tersebut, status penerima bantuan yang selama ini diterima Tukiyem (68) dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat. Warga Kelurahan Padang Jati itu mengaku baru mengetahui adanya nama orang lain dalam KK saat hendak mencairkan bantuan sosial. Ketika data diperiksa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) men

Kartu Keluarga Disusupi Nama Anak Lurah, Lansia di Bengkulu Kehilangan Hak Bansos

Kasus Roy Suryo Cs, Polda Metro Sebut Ada Pihak yang Coba Menghalangi

Penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menyeret Roy Suryo cs disebut mulai diwarnai upaya penghambatan. Polda Metro Jaya menyebut ada pihak yang berusaha mengganggu jalannya proses penyidikan. Meski demikian, polisi menegaskan penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kasus Roy Suryo Cs, Polda Metro Sebut Ada Pihak yang Coba Menghalangi

Kasus Suap Bea Cukai, John Field Dituntut 3 Tahun dan Dua Anak Buahnya 2,5 Tahun

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut pemilik Blueray Cargo, John Field, dengan pidana 3 tahun penjara dalam kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Kasus Suap Bea Cukai, John Field Dituntut 3 Tahun dan Dua Anak Buahnya 2,5 Tahun

OJK Sikat 27 Gadai Ilegal, Ratusan Platform Kripto Tak Berizin Ditutup

Sebanyak 27 entitas gadai swasta yang belum memiliki izin resmi ditindak sepanjang April hingga Mei 2026. Penindakan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan sektor keuangan nonformal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan seluruh kegiatan usaha entitas tersebut karena tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penertiban sektor pegadaian di luar sistem resmi.

OJK Sikat 27 Gadai Ilegal, Ratusan Platform Kripto Tak Berizin Ditutup

OJK Tutup 255 Gadai dan Aset Kripto Ilegal, Ratusan Rekening Penipuan Diblokir

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan kegiatan 27 entitas gadai swasta ilegal dan 228 pedagang aset keuangan digital (PAKD) ilegal sepanjang Januari hingga Mei 2026. Penindakan ini dilakukan karena seluruh entitas tersebut tidak memenuhi ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku. Ketua Sekretariat Satgas Pasti OJK Hudiyanto mengatakan penghentian aktivitas dilakukan sebagai upaya melindungi konsumen dari praktik keuang

OJK Tutup 255 Gadai dan Aset Kripto Ilegal, Ratusan Rekening Penipuan Diblokir