AFU.id

Indeks Berita

Masuk Perairan Malaysia Tanpa Dokumen: Empat WNI Dibebaskan, Dua Nelayan Masih Jalani Sidang

Sebanyak empat nelayan warga negara Indonesia (WNI) asal Bintan, Kepulauan Riau, dibebaskan oleh otoritas Malaysia setelah sebelumnya ditangkap bersama dua rekan mereka dalam kasus dugaan pelanggaran perairan di Johor. Sementara dua nakhoda lainnya masih menjalani proses hukum di Malaysia. Penangkapan terjadi pada 31 Mei 2026 ketika dua kapal nelayan Indonesia, KM Baruna Jaya dan KM Hai Yang 3 diamankan oleh Polis Marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor. Aparat menuduh kapal tersebut

Masuk Perairan Malaysia Tanpa Dokumen: Empat WNI Dibebaskan, Dua Nelayan Masih Jalani Sidang

Kasus Suap Proyek Kereta DJKA, KPK Seret Ipar Jokowi sebagai Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Riyan Dediano dan Wahyu Purwanto, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Kamis (18/6/2026). Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran informasi dan pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara korupsi proyek perkeretaapian yang telah menjerat puluhan tersangka. Selain Riyan, penyidik juga memanggil Wahyu Purwanto dar

Kasus Suap Proyek Kereta DJKA, KPK Seret Ipar Jokowi sebagai Saksi

Izin Tinggal WNA Jadi Mesin Setoran, KPK Bongkar Alur Pemerasan di Imigrasi Jakbar

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami mekanisme penerimaan uang dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik memeriksa delapan aparatur sipil negara Imigrasi Jakarta Barat dan tiga pihak swasta sebagai saksi pada Rabu, (17/6/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan para saksi dilakukan untuk mengonfirmasi bukti yang ditemukan dalam rangkaian

Izin Tinggal WNA Jadi Mesin Setoran, KPK Bongkar Alur Pemerasan di Imigrasi Jakbar

Setang Motor Tersangkut Kabel Seling, Siswi SMA Tewas Terlindas Bus Sekolah

Seorang siswi SMA Negeri di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, tewas setelah terjatuh dari sepeda motor dan terlindas bus sekolah di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Kamis (18/6/2026) pagi. Korban terjatuh dari sepeda motor setelah setangnya tersangkut kabel sebelum akhirnya terlindas bus sekolah yang melintas Peristiwa terjadi sekitar pukul 05.30 WIB saat korban melintas di lokasi kejadian. Berdasarkan laporan kepolisian, setang motor korban mengenai kabel seling yang terulur ke bawah sehingga men

Setang Motor Tersangkut Kabel Seling, Siswi SMA Tewas Terlindas Bus Sekolah

Eks Kapolres dan Eks Kasat Narkoba Bima Kota Terseret Perkara Narkoba

Perkara narkoba yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro memasuki tahap penuntutan. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat melimpahkan Didik dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bima, Kamis, (18/6/2026). Pelimpahan tahap dua itu dilakukan setelah berkas perkara Didik dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti. Dengan pelimpahan tersebut, Didik semakin dekat menjalani persidangan dalam perkara narkoba yang juga menyeret sejumlah tersangka lain. Koordinator Pidana Umum Kejaksaan Tinggi

Eks Kapolres dan Eks Kasat Narkoba Bima Kota Terseret Perkara Narkoba

Hotel Sultan Resmi Dieksekusi, Pemerintah Klaim untuk Kemakmuran Rakyat

Pemerintah mengeksekusi pengosongan kawasan eks Hotel Sultan di Blok 15 Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, (18/6/2026). Aset tersebut dinyatakan sebagai barang milik negara yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan aset eks Hotel Sultan akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat setelah kembali berada di bawah kontrol negara. “Aset ini harus dima

Hotel Sultan Resmi Dieksekusi, Pemerintah Klaim untuk Kemakmuran Rakyat

Biaya Resmi Rp275 Ribu, Sertifikat K3 Jadi Ladang Pemerasan hingga Miliaran Rupiah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memburu jejak aliran uang dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan menelusuri aset yang diduga dibeli para tersangka. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap ke mana uang hasil dugaan pemerasan mengalir dan apakah dana tersebut telah diubah menjadi aset guna menyamarkan asal-usulnya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memeriksa pihak swasta berin

Biaya Resmi Rp275 Ribu, Sertifikat K3 Jadi Ladang Pemerasan hingga Miliaran Rupiah

Pengadaan Alat Pemantau Tangki BBM Masuk Fokus Penyidikan KPK dalam Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengadaan automatic tank gauge (ATG) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina (Persero). ATG merupakan perangkat yang digunakan untuk memantau volume bahan bakar minyak (BBM) di dalam tangki SPBU secara digital. Pendalaman terhadap pengadaan alat tersebut dilakukan setelah sebelumnya KPK menelusuri pengadaan mesin electronic data capture (EDC) dalam proyek yang sama. Juru Bicara K

Pengadaan Alat Pemantau Tangki BBM Masuk Fokus Penyidikan KPK dalam Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

Kompleks Hotel Sultan Resmi Dieksekusi, Pemerintah Belum Tetapkan Pemanfaatannya, Dokumen RTRW Ungkap, Harusnya Jadi Hutan Kota

Eksekusi pengosongan Kompleks Hotel Sultan (Blok 15 GBK) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 18 Juni 2026 berhasil dilakukan meski diwarnai kericuhan. Kemensetneg menegaskan bahwa langkah ini diambil demi mengembalikan hak aset negara yang telah diberi privilege selama setengah abad. Meskipun Pusat Pengelolaan Kompleks GBK (PPKGBK) telah menyiapkan cetak biru untuk mengembalikan fungsi lahan strategis tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik terintegrasi TOD sesuai RDTR Jaka

Kompleks Hotel Sultan Resmi Dieksekusi, Pemerintah Belum Tetapkan Pemanfaatannya, Dokumen RTRW Ungkap, Harusnya Jadi Hutan Kota

KPK Telusuri Peran Forwarder PT Infinity untuk Ungkap Praktik Impor Bermasalah di Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan Direktur PT Infinity International Ali Susanto dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Keterangan Ali sebagai pihak swasta yang bergerak di bidang forwarder dinilai penting untuk mengungkap mekanisme importasi barang yang diduga menjadi celah terjadinya praktik suap dan gratifikasi di lingkungan Bea Cukai. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Ali sebelumnya di

KPK Telusuri Peran Forwarder PT Infinity untuk Ungkap Praktik Impor Bermasalah di Bea Cukai

KPK Usut Jalur Swasta ke Internal BPK dalam Kasus Audit Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memanggil anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengondisian temuan BPK pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan setiap saksi bergantung pada kebutuhan penyidik dalam mengungkap konstruksi perkara. “Pemanggilan setiap saksi tentu berdasarkan kebutuhan pada proses penyidikan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/6/

KPK Usut Jalur Swasta ke Internal BPK dalam Kasus Audit Muara Enim

KPK Setop Sementara Penyelidikan Korupsi MBG, Penanganannya Kini Ada di Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sementara tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan itu diambil setelah Kejaksaan Agung lebih dulu masuk ke tahap penyidikan dan melakukan upaya paksa dalam perkara yang sama. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lembaganya tidak perlu melakukan aktivitas penyelidikan untuk sementara waktu karena perkara MBG di BGN sudah ditangani Kejagung pada tahap yang lebih

KPK Setop Sementara Penyelidikan Korupsi MBG, Penanganannya Kini Ada di Kejagung

Uang 1 Juta Dolar AS Diduga Mengalir ke Pansus Haji DPR, KPK Periksa Eks Stafsus Menag

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat kepada Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI 2024 dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023–2024. Pendalaman itu dilakukan saat KPK memeriksa mantan Staf Khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mohammad Nuruzzaman, sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, (17/6/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengonfirmasi dugaan adanya pemb

Uang 1 Juta Dolar AS Diduga Mengalir ke Pansus Haji DPR, KPK Periksa Eks Stafsus Menag