AFU.id

Indeks Berita

Perkara Suap Bea Cukai Masih Bergulir, BBP Jadi Tersangka Terakhir di Penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyisakan satu tersangka pada tahap penyidikan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi impor barang tiruan atau barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tersangka tersebut adalah Budiman Bayu Prasojo (BBP), Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. Untuk melengkapi penyidikan, KPK memeriksa Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai Ditjen Bea Cukai Akhmad Fikri Yahma

Perkara Suap Bea Cukai Masih Bergulir, BBP Jadi Tersangka Terakhir di Penyidikan

Tiga Tahun Hilang, Perempuan di Bandung Ditemukan Luka Berat Diduga Disekap dan Dianiaya

Polda Jawa Barat menyelidiki dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTT, 29 tahun, yang ditemukan dalam kondisi luka berat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban sebelumnya dilaporkan tidak diketahui keberadaannya oleh keluarga selama sekitar tiga tahun. Kasus ini dilaporkan kakak korban ke Polda Jawa Barat pada 12 Juni 2026. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/1145/VI/2026/SPKT/

Tiga Tahun Hilang, Perempuan di Bandung Ditemukan Luka Berat Diduga Disekap dan Dianiaya

Buruh Tuli Korban Kekerasan Seksual di Kebun Sawit Di-PHK, Proses Hukum Mandek 7 Bulan

Seorang buruh harian lepas penyandang disabilitas tuli dan wicara di perusahaan sawit PT Usaha Sawit Unggul, Mandailing Natal, Sumatera Utara, diduga menjadi korban kekerasan seksual di tempat kerja. Tujuh bulan setelah kejadian dilaporkan ke polisi, proses hukum disebut belum menunjukkan kemajuan berarti. Korban berinisial EZ, 19 tahun, bekerja sebagai buruh harian lepas di bagian penyemprotan pestisida. Hubungan kerjanya disebut berlangsung tanpa kontrak tertulis, sementara penugasan harian be

Buruh Tuli Korban Kekerasan Seksual di Kebun Sawit Di-PHK, Proses Hukum Mandek 7 Bulan

Gugatan soal Posisi Polri di Bawah Presiden Dicabut, MK Tutup Perkara

Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mempersoalkan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden. Gugatan dalam Perkara Nomor 63/PUU-XXIV/2026 itu sebelumnya meminta agar Polri ditempatkan di bawah Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri atau Kementerian Dalam Negeri. “Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan atau keteta

Gugatan soal Posisi Polri di Bawah Presiden Dicabut, MK Tutup Perkara

Sengketa Lahan PT PMC vs Warga Sukajaya Bogor, Konflik 30 Tahun Warga Tuntut Reforma Agraria

Konflik agraria selama 30 tahun (sejak 1997) di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor memuncak. Aliansi Sukajaya Melawan menggeruduk Kantor Bupati Bogor untuk menuntut penolakan perpanjangan SHGB PT Prima Mustika Candra (PMC) seluas 54 hektare serta mendesak redistribusi 20 hektare lahan sumber mata air menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Warga mengecam adanya intimidasi premanisme, kriminalisasi enam petani di kepolisian. PT PMC membantah melakukan penggusuran sepihak dengan dalih memiliki leg

Sengketa Lahan PT PMC vs Warga Sukajaya Bogor, Konflik 30 Tahun Warga Tuntut Reforma Agraria

Mangrove Rokan Hilir Dibabat Pakai Alat Berat, Polisi Tangkap Satu Orang

Polres Rokan Hilir, Riau, menangkap seorang warga yang diduga merambah hutan mangrove seluas tiga hektare di kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kepenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Kasus ini terungkap setelah Yayasan Peduli Lingkungan atau Yayasan Devendra melaporkan adanya aktivitas pengelolaan lahan di kawasan hutan mangrove. Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni mengatakan polisi melakukan pengecekan lapangan dan verifikasi titik koordinat melalui portal Kementerian Li

Mangrove Rokan Hilir Dibabat Pakai Alat Berat, Polisi Tangkap Satu Orang

Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Bendahara PBNU sebagai Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohammad Nuruzzaman, sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji 2023–2024. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nuruzzaman diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Staf Khusus Menteri Agama periode 2023–2024 Yaqut Cholil Qoumas, yang kini telah berstatus tersangka dalam perkara tersebut. Selain Nuruzzaman, KPK juga memanggil e

Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Bendahara PBNU sebagai Saksi

KPK Panggil Delapan ASN Imigrasi dalam Kasus Pemerasan WNA Silmy Karim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 11 saksi dalam penyidikan kasus pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022–2026. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/6/2026), dengan melibatkan unsur swasta hingga aparatur sipil negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan para saksi yang dipanggil terdiri dari pihak swasta, staf perusahaan, serta delapan ASN di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus (K

KPK Panggil Delapan ASN Imigrasi dalam Kasus Pemerasan WNA Silmy Karim

Alasan Mundurnya Elza Syarief dan Bantahan Pengacara Sony Sonjaya soal Uang Asep

Polemik seputar kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru. Pengacara kondang Elza Syarief memutuskan mundur dari tim kuasa hukum mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pengunduran diri itu dipicu oleh ketidakjujuran Sony yang dinilai masih menutupi sejumlah fakta penting dalam perkara yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut.

Alasan Mundurnya Elza Syarief dan Bantahan Pengacara Sony Sonjaya soal Uang Asep

Kejar Massa hingga Sekretariat, GMNI Jaksel: Polisi Terus Mengintimidasi Gerakan Mahasiswa

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Selatan memprotes keras tindakan aparat kepolisian yang disebut mengejar massa demonstrasi hingga masuk ke area sekretariat organisasi usai aksi di kawasan SPBU Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2026). GMNI menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang mencederai ruang organisasi mahasiswa Sekretaris Daerah GMNI Jakarta Selatan Ahmad Fakhir mengatakan peristiwa itu bermula ketika kader GMNI menggelar aksi protes

Kejar Massa hingga Sekretariat, GMNI Jaksel: Polisi Terus Mengintimidasi Gerakan Mahasiswa