Indeks Berita

BPJS Kesehatan Tekor Setiap Bulan, Dana Talangan Rp20 Triliun Masih Terganjal Regulasi

Pemerintah belum bisa menyalurkan dana talangan sebesar Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan meski telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pencairan dana tersebut masih terganjal regulasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah membutuhkan dasar hukum untuk mencairkan dana yang telah disiapkan. Persoalan itu membuat dana talangan belum dapat diberikan kepada BPJS Kesehatan yang sedang mengalami defisit. “Itu ada masalah dari sisi regulasi, bagaimana pencairannya,

2 bulan lalu

BBM B50 Resmi Berlaku, Ini Harga yang Harus Dibayar Pengendara

Pemerintah resmi memberlakukan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru B50 sebagai pengganti biodiesel B40. Untuk kendaraan penumpang, harga yang dikenakan tetap sebesar Rp6.800 per liter. Peluncuran program B50 dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (8/7/2026). B50 merupakan bahan bakar dengan komposisi 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen solar fosil. Program ini

2 bulan lalu

Diterpa Isu Money Laundering, PT RANS Raffi Ahmad Sukses Melantai di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan milik artis Raffi Ahmad, PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) sukses melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering), pada Jumat (10/7/2026). Perusahaan media dan hiburan ini akan menghimpun dana sebesar Rp429 miliar, melalui 2,5 miliar saham baru atau setara 20 persen. Sedangkan harga sahamnya ditawarkan Rp170 per saham. Direktur Utama RANS Nagita Slavina mengatakan pencatatan saham menjadi langkah penting untuk me

2 bulan lalu

Untung Rugi Implementasi B50, Antara Kebutuhan Energi dan Ancaman Deforestasi

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Mandatori Biodiesel 50 persen (B50) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026), sebagai langkah memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Presiden mengatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan Mandatori B50. Kebijakan tersebut bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti kemampuan Indonesia memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. "Ini bukti Indonesia

2 bulan lalu

Surga Pajak PFII Dikhawatirkan Jadi Jalur Baru Penghindaran Pajak

Rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia memunculkan kekhawatiran baru di balik janji menarik dana global. Insentif pajak besar yang disiapkan dalam RUU PFII dikhawatirkan membuka celah bagi pemilik modal domestik untuk membawa dana ke luar negeri, lalu memasukkannya kembali ke Indonesia sebagai investasi asing demi menikmati fasilitas bebas pajak. Risiko itu dikenal sebagai round tripping capital . Dalam skema tersebut, dana dari dalam negeri keluar sementara ke yurisdiksi la

2 bulan lalu

Biaya Haji 2027 Bisa Tembus Rp107 Juta, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah?

Pemerintah mengusulkan skema baru pembiayaan haji 2027 jika biaya penyelenggaraan ibadah haji naik menjadi Rp107 juta. Dalam skema ini, porsi biaya yang dibayar langsung oleh jemaah diupayakan hanya 40 persen, sementara 60 persen sisanya ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan usulan tersebut telah diajukan kepada Komisi VIII DPR. Pemerintah berharap DPR menyetujui perubahan komposisi agar bia

2 bulan lalu

Hasil Investasi Naik, Laba Taspen Tetap Turun karena Pencadangan Risiko Rp1,82 Triliun

Laba tahun berjalan PT Taspen pada 2025 turun menjadi Rp1,04 triliun, meski hasil investasi perusahaan meningkat. Penurunan itu terjadi karena Taspen membentuk pencadangan penurunan nilai atau impairment atas portofolio investasi yang nilainya melonjak tajam menjadi Rp1,82 triliun. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto mengatakan pencadangan tersebut dilakukan sebagai langkah hati-hati dalam mengelola dana perusahaan. Nilai impairment Taspen pada 2025 naik signifikan dibandingkan tahun seb

2 bulan lalu

Di Sini Pajak, Di Sana Pajak, Ancaman "Shortfall" tetap Membayang, Purbaya Malah Ancam Rumahkan Pegawai Pajak

Kata-kata "pajak" belakangan ini memang sedang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Mulai dari soal kendaraan telat bayar pajak tak bisa mengisi BBM bersubsidi, pengenaan pajak untuk pedagang online, sampai soal protes buruh soal pengenaan pajak atas dana JHT saat dicairkan. Intinya, rakyat memang sedang "dikepung" urusan pajak di sana-sini. Pemerintah sendiri melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang tengah agresif memungut pajak demi mengejar target menerimaan dari pajak tahun ini yang

2 bulan lalu

Investor Menumpuk di KEK, Kawasan Industri Biasa Masih Sepi

Tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengajukan perluasan lahan karena minat investor terus meningkat. Namun, pada saat yang sama, lebih dari 40 persen lahan kawasan industri nasional masih belum terisi. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan: mengapa investor lebih memilih kawasan berinsentif khusus, sementara kawasan industri biasa masih sepi peminat? Tiga kawasan yang mengajukan perluasan adalah KEK Gresik, Kendal, dan Galang Batang. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwij

2 bulan lalu

Purbaya: Dana Negara Bukan Hanya untuk Bank, Pemerintah Harus Siap Hadapi Kebutuhan Mendadak

Bank-bank milik negara meminta dana sisa anggaran pemerintah senilai Rp400 triliun tidak ditarik selama setahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan tersebut. Pemerintah memilih mempertahankan skema yang memberi bank tambahan dana, tetapi tetap memungkinkan uang itu ditarik saat negara membutuhkan. Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara meminta kepastian waktu penempatan dana tersebut. Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mengatakan bank membutuhkan waktu lebih panjang untu

2 bulan lalu

Ekonom: Pemerintah Tak Cukup Kejar Angka Rp8 Juta, Kerja Formal Harus Dibuka

Pemerintah menargetkan pendapatan nasional bruto per orang mencapai sekitar Rp8 juta per bulan pada 2027. Namun, angka tersebut bukan berarti setiap warga akan menerima gaji sebesar itu. Target itu merupakan rata-rata pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk. Pemerintah bersama DPR menetapkan target pendapatan nasional bruto per orang sebesar Rp96,4 juta per tahun. Angka ini meningkat dari target 2026 yang setara sekitar Rp7,72 juta per bulan. Pemerintah juga membidik pertumbuhan e

2 bulan lalu

Tak Lagi Wajib Dicicil, Dana Pensiun dari Pesangon Bisa Cair Sekaligus

Dana pensiun yang berasal dari pesangon kini dapat dicairkan sekaligus. Otoritas Jasa Keuangan akan menyesuaikan aturan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan pekerja. Perubahan ini memberi pilihan bagi peserta untuk menerima dana secara sekaligus atau bertahap. Pilihan tersebut berlaku bagi peserta dana pensiun sukarela. Dana yang dapat dicairkan berasal dari pesangon, penghargaan masa kerja, atau penggantian hak pekerja. Hak tersebut juga dapat diterima oleh janda, duda, atau

2 bulan lalu

Harga Jadi Ganjalan, Ekspor Listrik Hijau ke Singapura Belum Jalan

Harga masih menjadi ganjalan dalam rencana ekspor listrik hijau Indonesia ke Singapura. Meski kerja sama energi kedua negara terus berjalan, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai tarif jual listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan mengenai harga listrik yang akan diekspor masih berlangsung. Bahlil menyebut pemerintah memiliki kewenangan menetapkan harga sehingga Indonesia ingin memastikan nilai jual listrik hijau sesuai dengan kepentingan

2 bulan lalu

Pajak Tak Capai Target, Belanja Negara Membengkak dan Defisit APBN 2026 Melebar

Pemerintah memperkirakan kekurangan anggaran negara pada 2026 melebar menjadi Rp734,3 Triliun. Angka itu naik Rp45,2 Triliun dari target awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelebaran terjadi karena belanja negara naik lebih cepat dibanding pemasukan dari pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan proyeksi itu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa, (7/7/2026). Pemerintah sebelumnya menargetkan defisit Rp689,1 Triliun. “Outlook defisit APBN tercatat

2 bulan lalu

APBN Defisit, Pemerintah Lepas Surat Utang Lagi

Pemerintah melepas obligasi ritel seri ORI030, dengan menawarkan yield 6.90-7 persen. Dari surat utang yang akan dilepas hanya kepada WNi tersebut, negara berharap mendapat pemasukan Rp20 triliun. Penawaran surat berharga ini berlangsung 6-30 Juli 2026. Ada dua pilihan bagi investor,yaitu ORI030-T3 bertenor tiga tahun dengan kupon 6,90 persen dan ORI030-T6 bertenor enam tahun dengan kupon 7 persen. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementer

2 bulan lalu