AFU.id

Indeks Berita

RANS: ‘Affiliator Laundry’ Bagi Pemerintah?

PT Rans Entertainment Indonesia Tbk yang dimiliki oleh Raffi Ahmad terlibat dalam kerjasama promosi digital dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan total nilai mencapai Rp14,6 miliar. Temuan ini dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyoroti kekhawatiran mengenai transparansi dan penggunaan anggaran pemerintah, di mana dana publik digunakan untuk meningkatkan citra melalui figur populer. ICW menilai bahwa

RANS: ‘Affiliator Laundry’ Bagi Pemerintah?

Guru PPPK Butuh 345 Tahun Kerja untuk Samai 1 Konten Raffi Ahmad

Sekitar 200 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, menuntut diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan mendapatkan gaji yang layak, sementara hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa kontrak promosi pemerintah senilai Rp14,69 miliar, termasuk paket tayangan Instagram Story senilai Rp575,7 juta, setara dengan 345 tahun gaji PPPK paruh waktu di Kabupaten Dompu. Dalam konteks ini, ICW menilai pengeluaran untuk promosi

Guru PPPK Butuh 345 Tahun Kerja untuk Samai 1 Konten Raffi Ahmad

Suara Fraksi Bulat, Mardani Ali Sera: Sebelum Pergantian Tahun Sudah Ada Kejelasan dari Proses Hak Menyatakan Pendapat

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa delapan fraksi di DPR telah sepakat untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul putusan MK dan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah. Mardani berharap kejelasan mengenai proses ini dapat dicapai sebelum pergantian tahun, mengingat konsekuensi pemakzulan dapat berdampak signifikan terhadap karir politik Gibran di masa depan. Ketua DPR

Suara Fraksi Bulat, Mardani Ali Sera: Sebelum Pergantian Tahun Sudah Ada Kejelasan dari Proses Hak Menyatakan Pendapat

Sepak Terjang Komjen Syahardiantono, Pernah Gantikan Ferdy Sambo di Propam hingga Ngantor Sebulan di KSP usai Listyo Ditangkap karena Penyadapan Presiden

Komjen Syahardiantono telah dimutasi dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Lemdiklat Polri sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang, berdasarkan Surat Telegram Kapolri tertanggal 9 November 2026. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kadiv Propam Polri menggantikan Ferdy Sambo dan dikenal memiliki pengalaman di bidang reserse serta pengawasan internal. Mutasi ini mencakup 25 perwira tinggi dan menengah Polri lainnya, dan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi di ins

Sepak Terjang Komjen Syahardiantono, Pernah Gantikan Ferdy Sambo di Propam hingga Ngantor Sebulan di KSP usai Listyo Ditangkap karena Penyadapan Presiden

Jalan-jalan Didanai Pajak Pembalut? Ini Nama Seleb yang Ikut Ngonten Bareng Raffi Pakai Uang KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan dana sebesar Rp3,6 miliar untuk membeli jasa publikasi dari influencer, termasuk Raffi Ahmad dan beberapa selebriti lainnya, guna mempromosikan Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna. Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini menuai kritik karena bersamaan dengan isu pajak terhadap pembalut yang masih dikenakan PPN 11 persen, yang dianggap sebagai kebutuhan dasar. ICW menilai penggunaan uang rakyat untuk promosi semacam ini berpotensi menimb

Jalan-jalan Didanai Pajak Pembalut? Ini Nama Seleb yang Ikut Ngonten Bareng Raffi Pakai Uang KKP

Jelang Demo 10 November, Lalu Lintas Sekitar Tugu Tani Lancar, Belum Ada Rekayasa Lalin

Arus lalu lintas di sekitar Tugu Tani, Jakarta Pusat, terpantau lancar menjelang demonstrasi yang dijadwalkan pada 10 November 2026, tanpa adanya rekayasa lalu lintas. Aparat kepolisian, TNI AD, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan telah bersiaga untuk mengantisipasi kedatangan sekitar 2.500 hingga 2.700 peserta demonstrasi, yang terdiri dari 74 aksi penyampaian aspirasi di berbagai lokasi di Jakarta. Beberapa lokasi prioritas pengamanan termasuk Gedung DPR/MPR RI dan Monumen Nasional.

Jelang Demo 10 November, Lalu Lintas Sekitar Tugu Tani Lancar, Belum Ada Rekayasa Lalin

Legislator PKS Bentangkan Poster 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' di DPR: Ini Aspirasi Rakyat!

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, melakukan aksi menarik dengan membentangkan poster bertuliskan "Mas Gibran Mundur Atau Dimundurkan" di Rapat Paripurna sebagai bentuk aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi ini mencerminkan hak konstitusional legislator untuk menyatakan pendapat, dan didukung oleh lebih dari 10 anggota PKS yang telah menandatangani dukungan untuk hak menyatakan pendapat (HMP) mengenai isu ini. Selain itu

Legislator PKS Bentangkan Poster 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' di DPR: Ini Aspirasi Rakyat!

Kapolri Suyudi Tarik Dua Jenderal Bintang Tiga dari KSP, 264 Personel Polri Dimutasi

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memutasi 264 perwira tinggi dan menengah Polri, termasuk dua jenderal bintang tiga, Komjen Pol Syahardiantono dan Komjen Pol Yuda Gustawan, yang dipindahkan dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Perombakan jabatan ini mencakup berbagai posisi di Bareskrim Polri dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, dengan penempatan yang mempertimbangkan kompetensi dan integritas untuk meningkatkan kinerja organisasi

Kapolri Suyudi Tarik Dua Jenderal Bintang Tiga dari KSP, 264 Personel Polri Dimutasi

Massa Gema Keadilan Demo di DPR, Desak Pemakzulan Gibran Buntut Putusan MA

Massa yang mengatasnamakan Gema Keadilan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 10 November 2026, menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya tidak sah. Dalam aksi tersebut, mereka juga mendesak pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, menganggapnya sebagai isu keamanan yang penting. Koordinator aksi, Julhayadi Arya Puntara, menyatakan bahwa mereka akan

Massa Gema Keadilan Demo di DPR, Desak Pemakzulan Gibran Buntut Putusan MA

Nasib Gibran Makin Kritis, Puan Akui Laporan HMP Sudah Diterima Pimpinan DPR

Isu Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mencuat di DPR RI, dengan Ketua DPR Puan Maharani mengakui bahwa laporan dukungan HMP telah diterima dan akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang. Puan menegaskan pentingnya mengikuti mekanisme dan konstitusi dalam proses tersebut, serta meminta agar tidak berspekulasi mengenai kemungkinan pengunduran diri Gibran. Fraksi PKS melaporkan bahwa lebih dari 10 anggotanya telah menandatangani

Nasib Gibran Makin Kritis, Puan Akui Laporan HMP Sudah Diterima Pimpinan DPR

Utusan Presiden atau Influencer Bayaran? Ini Alasan Kontrak Rp10,8 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad Dinilai Sarat Konflik Kepentingan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket jasa influencer senilai Rp10,8 miliar dari PT Rans Animasi Indonesia setelah Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden, yang dinilai oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena Raffi masih memiliki saham dan posisi komisaris di perusahaan tersebut. ICW juga mengkritik spesifikasi pengadaan yang mengarah kepada satu penyedia, serta meminta audit terkait kewajaran harga dan transpar

Utusan Presiden atau Influencer Bayaran? Ini Alasan Kontrak Rp10,8 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad Dinilai Sarat Konflik Kepentingan

Gibran Tamat? Puluhan Anggota DPR Resmi Teken HMP, Ada Kabar Sudah Diminta Legowo untuk Mundur dalam Pertemuan di Widya Chandra III

Puluhan anggota DPR RI dari berbagai fraksi telah menandatangani pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang nasibnya semakin tertekan setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas kemungkinan pengunduran diri Gibran. Dukungan terhadap pengusulan ini terus mengalir, sementara beberapa anggota DPR menyarankan agar Gibran mundur secara sukarela untuk menghindari konflik politik yang lebih dalam. Jika HMP disetuj

4 media, Cenderung kiri
Gibran Tamat? Puluhan Anggota DPR Resmi Teken HMP, Ada Kabar Sudah Diminta Legowo untuk Mundur dalam Pertemuan di Widya Chandra III

Lebih dari 10 Anggota PKS Sudah Teken HMP soal Wapres Gibran, Mayoritas Fraksi Ikut

Fraksi PKS di DPR RI melaporkan bahwa lebih dari 10 anggotanya telah menandatangani dukungan untuk penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan dukungan juga datang dari mayoritas fraksi lainnya. Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa proses ini akan tetap berjalan meskipun ada spekulasi tentang kemungkinan pengunduran diri Gibran, dan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebaga

Lebih dari 10 Anggota PKS Sudah Teken HMP soal Wapres Gibran, Mayoritas Fraksi Ikut

Puan Singgung Kasus Penyadapan Presiden di Sidang DPR: Aparat Jangan Jadi Alat Kekuasaan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Masa Persidangan II DPR, menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Puan mengapresiasi langkah cepat kepolisian dalam menangani kasus tersebut dan memastikan DPR akan mengawal penyelidikan secara transparan. Selain kasus penyadapan, DPR juga akan fokus pada isu-isu strategis lainnya seperti penan

Puan Singgung Kasus Penyadapan Presiden di Sidang DPR: Aparat Jangan Jadi Alat Kekuasaan